728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 28 Oktober 2014

Virus E-Voting dari Pelosok Musi Rawas

Mbah Prapto. Foto: Amir Sodikin
Tubuh renta Mbah Prapto Waluyo (91) sudah tak mampu menahan berat badannya. Dengan berjalan membungkuk ditopang tongkat, ia menuju Tempat Pemungutan Suara. Kali ini, ia tidak akan menggunakan paku untuk mencoblos pada Pemilihan Kepala Desa Sukarena, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.


Oleh Amir Sodikin

Mbah Prapto akan memilih menggunakan teknologi tercanggih yang ditakuti di negeri ini, yaitu pemungutan suara elektronik atau e-voting. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Musi Rawas, Rudi Irawan Ishak, yang datang memantau, membisiki tim teknis agar siap-siap membantu Mbah Prapto.

Ambil kartu aktivasi, serahkan kepada petugas, pilih calon yang dikehendaki, konfirmasi pilihan, sobek struk tanda terima, dan masukkan struk ke dalam kotak audit. “Hebat, simbah itu ternyata bisa melakukannya tanpa dipandu tim teknis,” kata Rudi.

Tim teknis berasal dari kabupaten yang dianggap sebagai pihak netral yang dipercaya memandu pemilih jika kesulitan mengoperasikan e-voting. Mbah Prapto menyadari jika sedang diperhatikan. “Aku pintar, bisa sendiri,” kata Mbah Prapto usai mencelupkan jarinya dengan tinta ungu.

Dengan tegas, Mbah Prapto mengatakan, cara baru ini lebih mudah dibanding cara lama. “Tak ada kesulitan, dibanding coblosan enak ini. Ini mudah, cek cek cek selesai. Sama sekali tak ada kesulitan. Aku pintar, kok,” kata lulusan Sekolah Rakyat ini.

Inan (65) juga menyatakan lebih mudah menggunakan e-voting. “Tadi lancar, soalnya sudah dilatih. Asal dilatih pasti bisa,” katanya.

Kekhawatiran bahwa generasi tua tak bisa menggunakan e-voting rata-rata berasal dari pandangan kaum muda. Suri Ema, salah satu pemilih pemula yang masih berstatus siswa SMU, mengatakan sejak maraknya ponsel pintar murah, generasi seperti dirinya sudah terbiasa dengan layar sentuh sehingga tak perlu dikhawatirkan.

“Yang kasian itu yang sudah tua, pasti akan banyak yang kesulitan,” kata Suri. Namun, dugaan itu tak selamanya betul. Prapto dan Inan sudah membuktikan, generasi mereka tak perlu dikhawatirkan asal mendapat pelatihan memadai.

Kabupaten terbelakang
Jauh dari pusat ibukota provinsi, sekitar 12 jam perjalanan darat dari Palembang, Sumatera Selatan, e-voting justru tumbuh berkelanjutan. Desa Sukarena adalah desa kelima di Musirawas, atau desa ketujuh di Indonesia, yang akan menggelar e-voting pada Senin (27/10).

Sebelumnya, sudah ada satu desa di Jembrana Bali, satu desa di Boyolali Jawa Tengah, serta empat desa di Musi Rawas yang sudah menggelar e-voting. Namun, dalam hal keberlanjutan, hanya Musi Rawas yang hingga kini tetap menggunakannya.

“Antusiasme warga tinggi, mereka sudah tertarik sejak kami menggelar simulasi,” kata Kepala BPMPD Musirawas, Rudi Irawan Ishak, yang menggawangi sosialisasi tentang e-voting di Musirawas. Dari pengalaman empat desa yang pernah menggelar e-voting tahun lalu, semua berlangsung lancar, tak mengurangi kadar pesta demokrasi yang digelar secara manual.

Bahkan, di salah satu desa angka partisipasinya hampir 100 persen atau mencapai 91,95 persen. “Baik desa dengan pendatang, maupun desa yang 100 persen penduduk asli, ternyata mereka bisa menerima dan menggunakan e-voting,” kata Rudi.

Di akhir 2014 ini, total akan ada 102 desa yang menggelar e-voting. Keberanian desa-desa di Musirawas menggelar e-voting seolah mematahkan anggapan yang selama ini diyakini para elit di Indonesia, bahwa e-voting hanya bisa digelar warga perkotaan melek teknologi.

Rudi mengatakan, e-voting ini menggunakan perangkat lunak dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang diberikan gratis. “Kami juga dipinjami gratis mesin e-voting untuk sosialisasi dari BPPT. Untuk mesin e-voting yang digunakan riil, kami membeli 14 buah untuk digunakan semua desa secara bergiliran,” kata Rudi.

Jadi, desa hanya mengeluarkan biaya untuk honor panitia dan konsumsi. Setiap desa bisa hemat biaya hingga Rp 30 juta. Ada yang hanya keluar biaya Rp 20 juta untuk e-voting, sedangkan cara biasa bisa Rp 50 juta.

Bupati Musirawas, Ridwan Mukti, mengakui, Musirawas pada 2005 merupakan salah satu kabupaten tertinggal di Indonesia. E-voting justru pertama kali digelar di desa-desa Musirawas yang dulu terkenal tertinggal dan bahkan masuk dalam blank spot area yang sulit dijangkau, baik dari sisi akses jalan maupun dari teknologi informasi.

“Kami memperkenalkan e-voting pada mereka, untuk menguji apakah dengan kecanggihan teknologi bisa mengubah mereka,” kata Ridwan. Hasilnya mengejutkan. “Ternyata kita tak boleh underestimate warga desa, mereka lebih mudah menerima teknologi asal kita dampingi,” katanya.

Pesan Ridwan kepada kepala daerah lain, jangan sampai kita underestimate terhadap warga desa. Mereka justru menjadi warga yang taat sistem dan dengan mudah bisa menerima perubahan. Mereka bukan elit, tapi rakyat jelata yang cara pandang hidupnya tidak penuh kecurigaan seperti di kota.

Awalnya memang sulit meyakinkan warga. Namun, dengan pendampingan dan simulasi serta latihan terus menerus, warga semakin yakin e-voting bukanlah akal-akalan orang kota. “Kami juga memberi training kepada para petugas, bahkan mereka disertifikasi oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bekerjasama dengan Universitas Musirawas (Unmura),” kata Ridwan.

Kini, demam e-voting melanda semua desa di Musirawas. Desa berlomba-lomba menggelar e-voting karena desa yang tak menggunakan e-voting dianggap tak melek teknologi. Kabupaten sekitar Musirawas juga mulai melirik teknologi ini. Dari desa-desa yang tertinggal, kini Musirawas menjadi pusat kajian e-voting Indonesia yang hingga kini masih berkelanjutan.

Penerapan Pilkada

Pengalaman Musirawas menjadi modal untuk menjadikan e-voting sebagai pertimbangan dalam memilih sistem pemungutan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah. Ridwan akan membawa pengalaman berharga itu ke pusat, baik ke pemerintah maupun DPR sebagai usulan inisiatif daerah.

“Dengan e-voting, sekaligus kita bisa selalu memutakhirkan data kependudukan melalui KTP elektronik. Buat apa KTP elektronik yang triliunan nilai proyeknya itu jika tak dikembangkan untuk keperluan lebih berharga lagi?” kata Ridwan.

Tahun 2015 nanti, akan ada 188 Pilkada serentak di seluruh Indonesia. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Husni Kamil Manik, mengatakan, pada Pilkada nanti, ada landasan hukum penggunaan teknologi informasi, setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Terkait Perppu yang memberi ruang penggunaan teknologi informasi, KPU akan membuat kajian dengan cermat. “Pada penghitungan dan pengumuman hasil, sudah pernah dilakukan pada pemilu lalu. Tapi untuk pemungutan suara elektronik, butuh tim kuat untuk kajian awal,” kata Husni.

KPU belum memastikan apakah akan menggunakan e-voting atau tidak karena belum terbangun kepercayaan publik. “Kami tidak ingin pemilu selesai kemudian baru ditanya kenapa menggunakan e-voting,” kata Husni.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, melihat kondisi politik saat ini, hingga 2019 kita belum siap menggunakan e-voting. Alasannya, elit politik masih sulit menerima.

“Kalau saya, yang memungkinkan itu baru penghitungan suara secara elektronik atau e-rekapitulasi,” kata Hadar. Menanggapi pelaksanaan e-voting tingkat desa yang tak ada masalah, Hadar mengatakan uji coba tingkat desa tak bisa ditarik kesimpulannya untuk skala Pilkada apalagi Pemilu nasional.

Direktur Program Sistem Pemilu Elektronik BPPT, Andrari Grahitandaru, mengatakan, sistem yang dikembangkan BPPT sudah dilengkapi standar keamanan. Ada proteksi bagi pemilih yang tak berhak, juga ada mekanisme audit suara.

“Ketika seseorang masuk ke TPS dan menunjukan KTP elektronik atau surat undangan, maka pemilih diberi kartu token yang digunakan di bilik suara untuk mengaktifkan satu surat suara elektronik,” kata Andrari.

E-voting BPPT tidak seperti di India atau negara lain. Di India, tidak ada bukti struk. Pemilih tak bisa memverifikasi pilihannya. “Struk ini kemudian dimasukan ke kotak audit yang bisa dijadikan sebagai alat bukti sengketa,” kata Andrari.

Berkaca dari pengalaman Musirawas, pesta demokrasi tetap mendapatkan esensinya walaupun tak ada teriakan “sah” saat penghitungan suara hingga larut malam. Hal yang pasti, tak akan ada lagi jual beli suara, tak akan ada lagi suara rusak yang jumlahnya melebihi perolehan suara pemenang.

Warga langsung bisa mendapatkan kepastian siapa pemenang sebenarnya, tanpa bertele-tele. Rakyat bisa langsung berpesta menyambut pemimpin baru. Itulah sisi lain demokrasi yang semakin dekat, sedekat e-voting yang bisa disentuh dengan jari. (Amir Sodikin)










  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Virus E-Voting dari Pelosok Musi Rawas Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM