728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 15 Oktober 2014

IGI 2014 : Politik Dinasti Hancurkan Tata Kelola Daerah

Kota Yogyakara, DIY, menjadi daerah yang memiliki rapor tertinggi dalam indeks tata kelola daerah, sementara Kabupaten Seluma, Bengkulu, menempati urutan terendah dari 34 kabupaten/kota yang dinilai. Politik dinasti dan ketertutupan daerah menjadi penyebab rendahnya nilai indeks tata kelola atau Indonesia Governance Index (IGI).

Demikian hasil publikasi Indonesia Governance Index “Menata Indonesia dari Daerah” yang digelar oleh Kemitraan di Jakarta, Selasa (14/10). Acara ini dihadiri oleh para pakar, kepala daerah, wakil pemerintah, dan kalangan masyarakat sipil.

Tahun 2014, IGI mengukur 34 kabupaten/kota di 33 provinsi dengan menggunakan 126 indikator yang bersumber dari 30 macam dukumen publik. Sebelumnya, pada 2012, Kemitraan juga pernah merilis IGI untuk tingkat provinsi.

Enam aktor di tiap daerah dinilai rapornya, mereka adalah pejabat politik (kepala daerah dan DPRD), birokrasi, masyarakat ekonomi, masyarakat sipil. IGI memiliki enam prinsip good governance yang dijadikan alat ukur yaitu partisipasi, keadilan, transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas.

Hasilnya, dari 34 kabupaten/kota tersebut, urutan lima besar adalah Kota Yogyakarta DIY (6,85), Kota Semarang Jawa Tengah (6,30), Kabupaten Gunung Kidul DIY (6,09), Kota Banda Aceh (6,08), dan Kabupaten Siak Riau (5,92). Lima urutan terendah adalah Kabupaten Seluma (tak bisa diukur karena sangat tertutup), Kota Jayapura Papua (3,93), Kabupaten Manokwari Papua Barat (3,94), Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah (3,99), dan Kabupaten Sampang Jawa Timur (4,02).

Skor yang dibuat berkisar pada angka nol hingga 10. “Hasil rata-rata IGI di 33 (Seluma tak bisa dinilai karena tertutup) kabupaten/kota dengan menggunakan 126 indikator masih tergolong buruk, yaitu 4,92,” kata Direktur Eksekutif Kemitraan, Wicaksono Saroso.

Salah satu faktor yang memperburuk tata kelola daerah adalah masih maraknya politik dinasti di beberapa daerah. “Politik dinasti ini umumnya yang memperparah nilai indeks tata kelola karena sistemnya menjadi sangat tertutup,” kata peneliti utama IGI Kemitraan, Lenny Hidayat.

Daerah yang kepala daerah dan DPRD-nya masih berkerabat membuat mekanisme check and balances tak berjalan dan cenderung tak transparan. Lenny mencontohkan fenomena di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, yang memiliki APBD di atas Rp 2 triliun, namun tak serta merta mampu menyejahterakan rakyatnya karena tata kelola yag buruk.

“Indrayamu menjadi daerah kedua penyumbang TKI terbesar, belanja aparatur 1,5 kali lipat dari anggaran program,” kata Lenny. Biaya satu orang anggota DPRD di Indramayu dapat membantu 116.037 orang miskin.

Padahal, Gunung Kidul, yang APBD –nya termasuk rata-rata, sekitar Rp 700 miliar – Rp 800 miliar, ternyata tata kelolanya lebih baik karena tak adanya dinasti. Bahkan, Gunung Kidul menempati urutan ketiga daerah yang memiliki tata kelola yang baik, sementara posisi Indramayu di urutan ke-23. “Ternyata tingginya APBD tak berkorelasi dengan baiknya tata kelola dan kesejahteraan,” kata Lenny.

Nuansa dinasti yang menghancurkan tata kelola yang baik juga terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi Barat, diantaranya Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamuju Utara. Juga ada Kota Tanjung Pinang Riau, dan Tangerang Selatan Banten.

Karena itu, Lenny menekankan, tiga hal utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi adalah kunci bagi daerah untuk bisa memperbaiki rapor tata kelola. “Ketika ketiganya dibuka, baru bisa memberi sumbangsih pada kesejahteraan sosial dan efektivitas tata kelola, jadi buka dulu ketiga hal tersebut,” katanya.

DPRD paling rendah
Lenny Hidayat, mengatakan, dari empat aktor tiap daerah, rata-rata rapor paling rendah adalah pejabat politik. “Dari pejabat politik ini, paling rendah lagi adalah nilai untuk DPRD,” kata Lenny.

Disusul nilai rata-rata untuk masyarakat eknomi 4,23, masyarakat sipil 5,17, dan paling tinggi justru nilai birokrasi 6,38. “Ada kesamaan nilai IGI 2008, 2012, dan 2014, yaitu nilai pejabat politik (kepala daerah dan DPRD) konsisten menjadi terburuk,” kata Lenny.

Koordinator Peneliti Utama IGI, Abdul Malik Gismar, mengungkap lemahnya kinerja DPRD pada IGI 2012 dan 2014. “Pejabat politik di provinsi dan kabupaten merupakan arena paling rendah nilainya. Kinerja DPRD selama ini belum terbukti berhasil,” katanya.

Salah satu indikatornya adalah fungsi pembuatan kerangka kebijakan dan pengawasan oleh DPRD masih lemah. “Ditambah saluran partisipasi dan akses terhadap dokumen-dokumen publik yang tertutup,” kata Gismar.

Lima DPRD terburuk di IGI 2014 adalah Kabupaten Seluma, Kabupaten Sampang, Kota Jayapura, Kabupaten Lombok Utara, Kota Pontianak. Sementara yang tertinggi adalah Kota Tarakan, Kabupaten Siak, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kemitraan juga menyoroti arus di parlemen yang menginginkan Pilkada melalui DPRD. Pilkada lewat DPRD dirasa pilihan yang buruk mengingat kinerja DPRD yang buruk. Knowledge and Resource Centre Manager Kemitraan, Indra Loekman, mengatakan, yang dapat dilakukan oleh rakyat saat ini adalah awasi kinerja DPRD yang tak kompeten tersebut.

Dari data IGI 2014, Kemitraan memberikan tujuh rekomendasi untuk perbaikan ke depan. Ketujuh rekomendasi tersebut adalah evaluasi kejijakan relasi pusat-daerah; keseimbangan lingkungan, ekonomi, dan kesejahteraan; evaluasi daerah otonomi baru, awasi kinerja DPRD, optimalisasi sistem e-government di daerah, sinkronisasi anggaran untuk kesejahteraan, dan perkuat interaksi antar empat aktor. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: IGI 2014 : Politik Dinasti Hancurkan Tata Kelola Daerah Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM