728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 09 September 2014

Warga Mimpikan Hak Petisi Untuk Realisasikan E-Blusukan


Ketika presiden terpilih Joko Widodo meluntarkan gagasan sistem teknologi informasi yang bisa digunakan untuk pengganti blusukan, atau istilahnya e-blusukan, warga menyambutnya penuh antusiasme. Namun, kalangan lembaga swadaya masyarakat mengingatkan, e-blusukan hanya akan menjadi lip-service semata jika tak disertai dengan jaminan hak warga untuk menyampaikan keluhan, protes, dan permohonan, atau biasa disebut sebagai hak petisi.

Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), di Jakarta, Minggu (7/9), mengatakan, jika ide memfasilitasi berbagai kanal aspirasi atau meminjam istilah Jokowi sebagai e-blusukan itu, tak disertai dengan jaminan bahwa aspirasi atau petisi akan ditindaklanjuti pejabat publik yang berwenang, maka sia-sia saja ide e-blusukan itu.

“Pemerintah ke depan harus menjamin hak-hak warga dan juga memastikan para pemegang kebijakan dan pejabat publik yang dipetisi wajib menanggapi petisi tersebut,” kata Eryanto. Pengakuan akan hak warga di bidang petisi ini ternyata bukan barang asing bagi Indonesia.

Menurut Eryanto, secara universal, hak petisi sudah mulai ada dalam Piagam Magna Charta, yang disebut “The Right to Petition”. “Indonesia tak asing betul dengan the right to petition ini karena pernah ada di UUD Republik Indonesia Serikat, dan juga di UUD Sementara, sudah diakomodasi,” kata Eryanto.

Di UUD 1945, hak petisi itu juga diatur dalam pasal-pasal terkait kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat. Lebih eksplisit, kata Eryanto, hak petisi kembali tercantum dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 44.

Bunyin Pasal 44 adalah: “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal itu tinggal ditindaklanjuti dengan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). “Pasal 44 ini masih butuh komitment dan visi pemerintahan baru agar antusiasme rakyat mengawal pemerintahan bisa terus berkembang,” kata Eryanto.

Dian Abraham dari Masyarakat Antinuklir Indonesia, mengatakan, di Jepang, setiap petisi warga serius disampaikan dan juga serius ditanggapi karena memang dijamin konstitusi. “Hak warga untuk memohon, meminta ganti kerugian, menyatakan penolakan undang-undang, meminta undang-undang baru, menolak atau meminta menurunkan pejabatnya, semua itu legal dan dijamin UU,” kata Dian.

Di Indonesia, jika ada pejabat yang dipetisi, tak ada kewajiban untuk merespons petisi tersebut. “Akhirnya, gugatan kita hanya lewat jalanan saja. Jika petisi ditanggapi, itu seolah hanya bonus,” kata Dian.

Karena itu, Dian berharap, pemerintahan yang baru memikirkan perangkat aturan yang memungkinkan e-blusukan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang baru dan Presiden diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian persialan. Sehingga, nantinya Presiden blusukan itu sudah membawa solusi, bukan baru sekadar menjaring aspirasi.

Resa Temaputra dari Public Virtue Institute (PVI), mencontohkan e-blusukan yang ideal yaitu milik pemerintah Korea Selatan yang mereka sebut sebagai e-people. Korsel justru lebih dulu membangun kanal aspirasi digital lebih dulu dibanding Amerika Serikat, yaitu sejak internet itu sendiri baru berkembang di Korsel pada 1987 dan efektif pada 2003.

Apa yang dilakukan di Korsel memiliki dua kesuksesan, secara sistem sukses dibangun oleh pemerintah, dan secara fungsi juga digunakan oleh rakyatnya sehingga partisipasi rakyat menignkat. “Dalam satu tahun terakhir, ada 1,2 juta komplain, 111.239 proposal warga, dan 1.007 diskusi kebijakan,” kata Resa.

Di Korsel, semua orang bisa menggugat, termasuk orang luar misalnya turis. “Ini bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan, bukan harapan kosong. Indonesia berada di tengah-tengah posisinya dan potensial bisa membuatnya,” kata Resa.

Deputi Direktur PVI, John Muhammad, mengatakan, di Inggris, mereka sudah memiliki mekanisme untuk merespons petisi. “Mereka meminta warganya untuk mengumpulkan sedikitnya 100.000 tanda tangan atas suatu masalah agar bisa dibahas di parlemen, dengan batus waktu pengumpulan tanda tangan selama satu tahun,” katanya.

Di Amerika Serikat, Presiden Barack Obama, dengan sistem kanal bernama ‘We The People’, mewajibkan sebuah petisi harus meraup sedikitnya 150 tanda tangan sampai dengan 30 hari jika ingin segera ditampilkan oleh pengelola. “Dengan batas waktu yang sama, untuk mendapatkan respons Obama, maka petisi harus ditandatangani sedikitnya 100.000 orang,” kata John.

Untuk di Indonesia, harus dicari formulasinya untuk menetapkan batas minimal. Hendaknya, tanda tangan petisi bisa menggabungkan antara petisi online dengan petisi offline. Dengan sistem yang jelas, maka hak warga dalam menyampaikan keluhan dan permohonan bisa dilakukan secara serius dan bukan sekadar berteriak menyampaikan pendapat di jalanan. “Ini yang disebut mengubah noise menjadi voice,” kata John.


Aquino Ayunta dari Sekitar Kita mencermati, relawan yang pada Pemilu Presiden lalu menjadi fenomena tersendiri, tetap harus terlibat. Rakyat terlibat secara permanen dalam pengambilan keputusan, jangan lagi dikuasi elit politik. “Fungi lain kanal aspirasi untuk mencegah pengentalan para elit,” katanya. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Warga Mimpikan Hak Petisi Untuk Realisasikan E-Blusukan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM