728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 09 September 2014

Sebelum E-Blusukan, Perjelas Hak Petisi Warga

Koalisi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang aktivisme digital berkumpul untuk mendesak pemerintahan yang baru yang dipimpin Joko Widodo nantinya memperjelas hak petisi warga. Hak petisi akan memperkuat antusiasme warga termasuk para relawan untuk terus mengawal pemerintahan yang berjalan, sekaligus bisa menjadi pengontrol suara parleman.

Para aktivis LSM tersebut juga menyerukan agar pemerintahan nantinya mengakomodasi kanal-kanal aspirasi, baik yang disampaikan secara daring (online) maupun luring (offline). Pemerintah juga harus menyiapkan aturan yang menjamin komplain, petisi, dan proposal yang disampaikan warga agar wajib ditanggapi pejabat publik, tanpa ada ketakutan bagi warga untuk dipenjara.

LSM yang berkumpul tersebut terdiri dari Public Virtue Institute (PVI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), iLab, Change,org, Sekitar Kita, ICT Watch, AJI Jakarta, Pamflet, KontraS, Indonesia Corruption Watch (ICW), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), LP3ES, dan Safenet. Acara digelar di Jakarta, Jumat (5/9).

Deputi Direktur PVI, John Muhammad, mengatakan, koalisi LSM akan terus mengawal janji Jokowi yang akan siap mengakomodasi aspirasi warga dan relawan. Jokowi bahkan secara eksplisit juga menjanjikan akan mengganti blusukan yang biasa dilakukan dengan sistem teknologi informasi interaktif atau secara eksplisit disebut sebagai e-blusukan. Sebelum merealisasikan e-blusukan, maka harus ada jaminan berupa peraturan perundang-undangan yang menjamin aspirasi, petisi, komplain, dan proposal warga akan didengar dan dilaksanakan.

“Kita akan terus kawal agar ide e-blusukan ini bisa direalisasikan. Tak hanya tersedia kanal untuk menyalurkan aspirasi, tapi bagaimana pemerintah menjamin aspirasi itu ditanggapi. Tidak seperti sekarang ini, banyak aspirasi dan petisi dianggap sebagai noise atau kegaduhan sematan,” kata John.

John menggarisbawahi, pemerintahan yang akan datang, harus mampu mengubah setiap noise menjadi voice, yaitu suara yang memiliki maksud dan tujuan, bisa didengar oleh pemerintah. “Kanal aspirasi rakyat ini juga bisa menjadi penyeimbang suara parlemen yang saat ini dikuasi koalisi Merah Putih,” katanya.

Belajar dari SBY
Chrisbiantoro, Wakil Koordinator KontraS, memberi kesaksian betapa sulit menyalurkan aspirasi di masa 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. “Belajar dari SBY, banyak aspirasi publik diabaikan. Memang betul kanal aspirasi setiap institusi, tapi persoalannya setiap ada komplain dan masukan, disalurkan ke lembaga yang menjadi bagian persoalan,” katanya.

Chrisbiantoro mencontohkan, 108 kasus penyiksaan selama setahun terakhir disampaikan via SMS dan surat, namun ruang penyelesaikan diserahkan ke institusi yang bermasalah yaitu Kepolisian. Ketika ada konflik tanah dengan masyarakat adat, penyelesaiannya diserahkan ke lembaga yang menjadi bagian dari masalah itu juga, misalnya ke Badan Pertanahan Nasional.

“Aspirasi kita tak didengar, di era SBY tak ada saluran aspirasi, 10 tahun terakhir tak ada pengalaman membahagiakan,” kata Chrisbiantoro. Lalu apa gunanya ruang-ruang yang dibangun SBY? Keadilan hanya ruang kosong. Tolong presiden ke depan hadir dan masuk jadi bagian solusi,” kata Chrisbiantoro.

Di era SBY, kanal aspirasi dibuat seperti fungsi Banjir Kanal Timur (BKT). “Jika BKT dibangun supaya banjir air tak membasahi Istana, kanal aspirasi hanya dibangun supaya air mata warga tak membasahi agenda-agenda kepresidenan,” kata Chrisbiantoro.

Aquino Ayunta dari Sekitar Kita mencermati, relawan yang pada Pemilu Presiden lalu menjadi fenomena tersendiri, tetap harus terlibat. Rakyat terlibat secara permanen dalam pengambilan keputusan, jangan lagi dikuasi elit politik. “Diperlukan kanal aspirasi untuk mencegah pengentalan para elit,” katanya.

Aturan petisi
Eryanto Nugroho, Direktur Eksekutif PSHK, mengatakan, dari sisi aturan, jaminan terhadap kanal aspirasi sudah ada. Secara universal, hak petisi sudah mulai ada dalam Piagam Magna Charta, yang disebut “The Right to Petition”.

“Indonesia tak asing betul dengan the right to petition ini karena pernah ada di UUD Republik Indonesia Serikat, dan juga di UUD Sementara, sudah diakomodasi,” kata Eryanto. Di UUD 1945, hak petisi itu juga diatur dalam pasal-pasal terkait kebebasan berkumpul, berserikat, dan menyampaikan pendapat.

Secara eksplisit, kata Eryanto, hak petisi kembali tercantum dalam UU No 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 44. Bunyinya: “Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal itu tinggal ditindaklanjuti dengan menggunakan Peraturan Presiden (Perpres). “Pasal 44 ini masih butuh komitment dan visi pemerintahan baru agar antusiasme rakyat mengawal pemerintahan bisa terus berkembang,” kata Eryanto.

Dian Abraham, aktivis antinuklir, mengatakan, di Jepang, setiap petisi serius disampaikan dan juga serius ditanggapi karena memang dijamin konstitusi. “Hak warga untuk memohon, meminta ganti keugian, menyatakan penolakan undang-undang, meminta undang-undang baru, menolak atau meminta menurunkan pejabatnya, semua itu dijamin UU, jadi tidak takut ajukan petisi,” kata Dian.

Di Indonesia, jika ada pejabat yang dipetisi, tak ada kewajiban untuk merespons petisi tersebut. “Akhirnya, gugatan kita hanya lewat jalanan saja. Jika petisi ditanggapi, itu seolah hanya bonus,” kata Dian.

Andaru Pramudito dari PVI mengatakan, pemerintah SBY punya UKP4. Namun masalahnya, ketika ada orang melapor, UKP4 hanya memberi saran melaporkan persoalan tersebut ke pihak lain yang terkait. “Padahal, lembaga yang dia sebut itu juga bagian dari masalah,” katanya.

Resa Temaputra dari PVI, mencontohkan e-blusukan yang ideal yaitu milik pemerintah Korea Selatan. Korsel justru lebih dulu membangun kanal aspirasi digital lebih dulu dibanding Amerika Serikat, yaitu sejak internet itu sendiri baru berkembang di Korsel pada 1987 dan efektif pada 2003.

Apa yang dilakukan di Korsel memiliki dua kesuksesan, secara sistem sukses dibangun oleh pemerintah, dan secara fungsi juga digunakan oleh rakyatnya sehingga partisipasi rakyat menignkat. “Dalam satu tahun terakhir, ada 1,2 juta komplain, 111.239 proposal warga, dan 1.007 diskusi kebijakan,” kata Resa.

Di Korsel, semua orang bisa menggugat, termasuk orang luar misalnya turis. “Ini bisa dilakukan oleh sebuah pemerintahan, bukan harapan kosong. Indonesia berada di tengah-tengah posisinya dan potensial bisa membuatnya,” kata Resa.

John Muhammad menegaskan, jika kita bisa mengelola ‘noise’ jadi ‘voice’, maka warga akan ikut dalam partisipasi publik. Kekuatan voice dari rakyat ini akan berlipat dahsyatnya dibanding suara parlemen yang bisa dikonstruksikan secara politis.

“Hak petisi atau komplain ini harusnya terkelola dengan baik. Kami ingin tak sekadar dianggap noise. Jokowi harus fasilitasi noise jadi voice, ini potensi juga untuk mengontrol manuver politik dari parlemen,” kata John. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Sebelum E-Blusukan, Perjelas Hak Petisi Warga Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM