728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 10 September 2014

Saatnya Presiden Tarik RUU Pilkada

*Netizen sudah bergerak

Argumentasi soal urgensi Pilkada sudah jenuh, apakah mau dipilih langsung oleh rakyat atau melalui DPRD. Masing-masing juga sudah jelas posisi. Saatnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersikap memberikan warisan yang layak bagi rakyat dengan menarik RUU Pilkada agar tak disahkan oleh DPR.

Pakar kepemiluan yang juga Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Didik Supriyanto, di Jakarta, Selasa (9/9), mengatakan, semua rakyat telah mendengar berbagai argumentasi anggota DPR yang bersikukuh mengembalikan Pilkada ke DPRD. LSM dan para pakar telah memberi masukan kepada DPR dan nyatanya hingga kemarin masih banyak anggota parlemen yang bersikeras mengajak Indonesia kembali ke belakang.

“Kami memohon kepada Presiden, hal-hal yang bisa nantinya merusak demokrasi ke depan harus dihentikan. Presiden sekarang punya kesempatan untuk menghentikan, sebelum semuanya terlambat,” kata Didik. Jika sudah terlambat, maka Presiden SBY akan dicatat oleh sejarah sebagai pihak yant ikut melahirkan UU Pilkada tersebut.

Presiden SBY harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi di akhir masa pemerintahannya. “Nantinya, serahkan pembahasan itu ke pemerintahan yang akan datang,” kata Didik.

Untuk melaksanakan Pilkada tahun depan, kita masih memiliki aturan yang memadai sehingga Presiden SBY tak perlu khawatir. “Ini hanya permainan politik dan hanya Presiden sekarang yang punya kesempatan untuk menghentikan. Kita (LSM) sudah berkali-kali memberi masukan, semua sudah ngomong, tapi partai politik merasa punya pertimbangan sendiri,” kata Didik.

Jika Presiden SBY menarik diri dari pembahasan RUU Pilkada, maka DPR tak bisa secara pihak memutuskan untuk mengesahkan UU Pilkada sendiri karena UU merupakan produk bersama. “Kalau salah satu pihak memutuskan tak meneruskan pembahasan, maka RUU itu tak bisa dibahas lagi,” kata Didik.

Perdebatan soal dipilih langsung atau lewat PDRD, bagi Didik, sudah selesai pada rentang 2004 ketika Indonesia memilih pemilu langsung oleh rakyat. Banyak keputusan Mahkamah Konstitusi yang secara konsisten menyatakan Pilkada oleh rakyat sudah sesuai konstitusi. Rakyat pun juga sudah memahami bahwa yang disebut pemilihan kepala daerah adalah Pemilu langsung.

Jika nanti dipaksakan untuk disahkan sebagai UU, Didik yakin, MK akan mengabulkan gugatan terhadap produk baru tersebut. “Tak hanya dibatalkan satu pasal saja, saya yakin bisa dibatalkan satu UU itu. Ini kan terkait kredibilitas pembuat UU, apa tidak malu nantinya?” kata Didik.

Penolakan di medsos
Penolakan yang keras juga dilakukan para pengguna internet (netizen) di media sosial. Mesin analisa Politicawave mendeteksi, dalam rentang tanggal 1 - 8 September 2014, total percakapan soal Pilkada ini mencapai 140.298 percapan yang dilakukan oleh 21.028 akun (unique user).

“Dari hasil analisa, besarnya percakapan tersebut menimbulkan beragam opini dan isu lainnya, namun yang paling mendominasi adalah penolakan netizen akan usulan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung,” kata Direktur Politicawave, Yose Rizal. Hingga analisis ini dibuat, penolakan tersebut masih terus didengungkan dan semakin meluas di sosial media.

Netizen menilai, jika RUU Pilkada tanpa pemilihan langsung ini berhasil diloloskan maka hal tersebut menandakan hilangnya kedaulatan rakyat. “Demokrasi yang sudah berjalan lebih dari satu dekade ini harus mengalami kemunduran yang sangat besar,” kata Yose.

Ada tiga alasan utama mengapa netizen menolak RUU pilkada, yaitu pertama, netizen tidak ingin kehilangan hak politiknya untuk langsung memilih pemimpin sesuai pilihan hatinya. Kedua, netizen khawatir tidak akan lahir lagi tokoh – tokoh pemimpin baru yang akan memperjuangkan hak rakyat melainkan yang lahir adalah pemimpin yang keputusannya hanya akan mewakili kelompok dan kepentingan politis tertentu.

“Alasan ketiga, rasa kekhawatiran netizen pada dampak negatif yakni tidak adanya kerja sama yang baik antara Pemerintah Pusat dengan Daerah,” kata Yose. Netizen tidak saja menyuarakan pendapatnya, namun mereka juga aktif melakukan gerakan untuk menolak RUU Pilkada tersebut di berbagai kanal digital.

Salah satunya menggalang dukungan dalam bentuk petisi di change.org dengan kampanye "Rakyat Menolak Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD" yang dibuat oleh Perludem. Ribuan orang sudah menandatangani petisi tersebut yang ditujukan kepada DPR. Hingga Selasa malam, petisi yang beralamatkan di http://chn.ge/1CDYkPZ ini sudah ditandatangani oleh 2.952 orang.


Di Twitter, kampanye juga gencar dilakukan dengan munculnya berbagai tagar, seperti #dukungrakyatmemilih, #tolakpemilukadaDPRD dan #dukungpilkadalangsung. “Ini adalah bentuk perlawanan netizen. Mereka tidak diam, mereka sedang bergerak ke arah yang lebih besar lagi,” kata Yose. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Saatnya Presiden Tarik RUU Pilkada Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM