728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 03 September 2014

Pemilu Indonesia Unggul dalam Transparansi Hasil


Pemilu Indonesia yang baru saja berlalu dianggap lebih baik dibanding pemilu sebelumnya. Beberapa teknik yang dikembangkan, terutama transparansi hasil Pemilu, dianggap sebagai good practice yang perlu dipertahankan dan memiliki keunggulan karena tak ditemukan di negara-negara demokratis lainnya di seluruh dunia.

Demikian salah satu kesimpulan dari diskusi “Menuju Pemilu yang Lebih Baik” yang digelar United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia bekerjasama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), di Jakarta, Rabu (27/8). Hadir dalam diskusi tersebut pakar pemilu Ramlan Surbakti (guru besar FISIP Universitas Airlangga, mantan anggota KPU) dan Nur Hidayat Sardini (anggota dan juru bicara Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, mantan Ketua Badan Pengawas Pemilu).


Hidayat mengatakan, jika diminta menilai KPU, dari angka 1-10, dirinya memberi nilai 8 untuk KPU. “KPU sekarang mengakomodasi setiap temuan, itu yang sebenarnya saya bayangkan pada Pemilu 2009. KPU sekarang juga bagus dalam koordinasi dengan Bawaslu dan lebih bagus dalam pengelolaan Daftar Pemilih Tetap,” kata Hidayat.

Keberanian KPU dalam menjamin hak pilih warga dengan menyiapkan skema Daftar Pemilih Khusus dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan juga diapresiasi oleh Hidayat. “DPK dan DPKTb ini di UU Pemilu Presiden memang tak ada. Tapi kami melihat dari sisi etik tak ada masalah. Negara memang tak boleh halang-halangi hak pilih,” kata Hidayat.

Kekurangan KPU sekarang ini ada dua hal, yaitu kasus di Dogiyai, Papua, dan kasus di Halmahera Timur, keduanya terkait absennya KPU setempat dalam menjamin hak pilih di wilayahnya. “Andaikan tak ada kasus di Dogiyai dan di Halmahera Timur, saya akan kasih angka 10 untuk KPU saat ini,” kata Hidayat.

Usulan perbaikan
Ramlah Surbakti secara kebetulan juga memberi nilai 8 untuk KPU saat ini. Dia melihat banyak kemajuan yang dicapai KPU periode saat ini, namun memang ada banyak persoalan yang harus diperbaiki untuk pemilu ke depan.

Salah satu yang harus diperbaiki adalah kapasitas petugas ad-hoc di tingkat Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan. “Ke depan, harus ada reformasi KPPS, PPS dan PPK ini,” kata Ramlan.

Ramlan mencontohkan, cara yang ditempuh Meksiko bisa menjadi contoh Indonesia untuk menyediakan penyelenggara pemilu ad-hoc di tingkat bawah. Di Meksiko, 10 persen dari warga di satu wilayah, misal di satu desa, harus mengikuti pendidikan pemilih. “Yang lulus pendidikan pemilih itu dites lagi, kemudian yang terbaik diikutkan menjadi petugas,” kata Ramlan.

Cara itu bisa memutus rezim KPPS, PPS, PPK, yang selama ini dikuasai orang-orang lama sejak pemilu orde baru. Mereka susah diberi pelatihan karena menganggap lebih senior dan lebih tahu persoalan pemilu. “Mereka tak tahu bahwa pemilu masa lalu dengan sekarang ini sudah beda,” kata Ramlan.

Problem itu sudah menjadi problem bawaan dan akut sifatnya, sulit diperbaiki. Di PPS Palmerah, Jakarta Barat, yang merupakan pusat kota, misalnya, petugas masih menganggap syarat mencoblos harus membawa pemberitahuan memilih atau formulir C6, padahal cukup dengan menunjukkan KTP. “Itu terjadi karena mereka bekerja berdasar tradisi, bukan aturan,” kata Ramlan.

Walau masih banyak yang harus diperbaiki, Ramlan mencatat ada sejumlah praktik bagus yang dilakukan KPU dalam Pemilu kali ini dan mendapat apresiasi para pemerhati dan pengamat pemilu. “Ini good practice dari inovasi, yaitu KPU mendorong dan mengizinkan semua pihak untuk merekam dan mempublikasikan formulir rekapitulasi suara C1,” kata Ramlan.

Dampaknya ternyata luar biasa untuk perbaikan demokrasi. Semua kalangan merasa memiliki data tersebut kemudian mengawal hasil pemilu semampu mereka. Maka, bertebaranlah para relawan yang mengawal hasil perolehan suara dari tingkat TPS hingga rekapitulasi nasional.

“Tak ada negara demokratis lainnya yang yang menerapkan praktik transparasnsi seperti KPU di Indonesia ini. Dengan cara ini, semua orang bisa membandingkan hasil perolehan suara jadi meminimalkan manipulasi. Walaupun ada yang bilang pemilu kacau tapi ada alat kontrol,” kata Ramlan.

Pemilu Indonesia terlah berjalan demokratis, indikatornya, prosedur bisa diprediksikan, namun hasilnya tak bisa diprediksi. Hitung cepat yang digelar oleh lembaga kredibel juga membantu KPU untuk mengontrol perolehan suara, yang bisa menyelamatkan bangsa dari spekulasi.

Volunterisme pada Pilpres kali ini, kata Ramlan, juga fenomenal dan patut dihargai. Mereka tak hanya memantau pemilu, tapi mengajak orang lain untuk menggunakan hak pilihnya. Bahkan, mereka juga menyumbang untuk para calon kandidiat, ini praktik yang bagus karena bisa mengurangi politik uang.

“Inilah good practice yang perlu dilembagakan undang-undang, khususnya dalam hal transparansi formulir C1,” kata Ramlan. Namun, sayangnya, kiprah yang baik dari KPU tak diimbangi oleh Bawaslu. Bawaslu cenderung pasif dan hanya menunggu laporan. Baik Ramlan maupun Hidyat, sama-sama memberi skor 7 untuk kinerja Bawaslu.

Ke depannya, untuk pemilu yang lebih baik, Ramlan dan Hidayat merekomendasikan upaya untuk mengawal kepastian hukum. “KPU pegangannya hukum, tapi kalau hukumnya multifafsit, itu problem,” kata Ramlan. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pemilu Indonesia Unggul dalam Transparansi Hasil Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM