728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 03 September 2014

Pansus Pemilu : Evaluasi Pemilu Menyeluruh, Bukan Politis


Komisi Pemilihan Umum menyatakan tak punya kewenangan untuk menilai perlu tidaknya Pansus Pemilu yang akan dibentuk DPR. Namun jika memang akan ada Pansus Pemilu, diharapkan tidak digunakan untuk tujuan politis dan hanya digunakan untuk kepentingan jangka panjang, terutama untuk mengevaluasi Pemilu secara menyeluruh.

Ketua KPU, Husni Kamil Manik, ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (2/9), mengatakan, evaluasi menyeluruh berarti mulai dari sistem, aturan perundang-undangan, dan tata laku para pemangku kepentingan (stakeholder). “Yang jadi stakeholder utamanya ada penyelenggara dan peserta pemilu, ada pemerintah, masyarakat, swasta, semua harus dievaluasi,” kata Husni.

Satu kesalahan tak bisa hanya disebabkan satu pihak tapi pasti saling berkaitan. Husni juga berharap, sesuai namanya yaitu Pansus Pemilu, jika nanti memang sampai dibentuk, maka harusnya tak hanya mengevaluasi Pemilu Presiden tapi juga Pemilu Legislatif.

“Pansus Pemilu diharapkan bisa melihat beban kerja penyelenggara yang berat,” kata Husni. Husni mencontohkan, salah satu pekerjaan terberat penyelenggara di tingkat bawah pada Pileg, misalnya, terkait pengisian begitu banyak formulir.

“Maka pengaturan pembatasan harus selesai satu hari itu berat, terutama di daerah yang tingkat pendidikan masyarakatnya rendah,” kata Husni. Pengalaman pada Pileg lalu, ada petugas yang sampai meninggal dunia karena kelelahan.

“Jumlah yang meninggal secara nasional ada belasan anggota KPPS. Beban kerja berat dan dituntut selesai pada hari yang sama. Selain itu, ada satu orang anggota KPU yang meninggal karena kelelahan juga,” kata Husni.

Karena itu, KPU berharap, Pansus Pemilu nantinya agar bekerja serius dengan menggelar evaluasi secara menyeluruh. “Kemudian menemukan masalah esensial dan nantinya dimasukkan dalam evaluasi dan dimasukkan dalam revisi undang-undang ke depan,” kata Husni.

Komisioner KPU, Arief Budiman, mengatakan, posisi KPU tidak pada menolak atau menerima Pansus Pemilu. “Itu kan bagian dari otoritas mereka (DPR). Ya KPU tinggal menjelaskan saja jika ditanya,” katanya.

Menurut Arief, banyak parameter Pemilu kali ini yang membaik dibanding Pemilu periode sebelumnya. “Misal pemutakhiran data pemilih, semua bisa melihat kualitas data pemilih kita dibandingkan pemilu sebelumnya sudah membaik dibanding sebelumnya,” kata Arief.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, mengatakan, sepakat dengan Pansus Pemilu dengan catatan digunakan untuk mengevaluasi Pemilu secara menyeluruh, bukan untuk kepentingan politik. “Di luar tujuan evaluasi itu, Pansus tak punya kewenangan, misalnya menghendaki penundaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih atau menyatakan hasil Pilpres tidak sah,” kata Ray.

Ray juga menegaskan, persoalan Pemilu tak hanya ada di KPU semata tapi juga terkait dengan lembaga lain. Misalnya, terkait Daftar Pemilih Tetap, maka sebaiknya Pansus Pemilu juga mengaitkan dengan kinerja Kementerian Dalam Negeri dalam mempersiapkan data mentah DPT. Termasuk Bawaslu sebagai pengawas dan Komisi II DPR sebagai mitra dialog KPU juga perlu disinggung.

Karena itu, LIMA menyambut baik soal Pansus Pemilu ini untuk perbaikan kualitas penyelenggaraan Pemilu di masa datang. “Tapi, Pansus tidak boleh dimaksudkan untuk tujuan-tujuan politik jangka pendek, apalagi untuk membatalkan hasil Pilpres, kalau itu tujuannya kita menolaknya,” kata Ray. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pansus Pemilu : Evaluasi Pemilu Menyeluruh, Bukan Politis Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM