728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 14 Agustus 2014

Mantan Wakil Rektor UI Mengaku Tak Menerima Pemberian

Terdakwa Wakil Rektor Universitas Indonesia bidang SDM, Keuangan, dan Administrasi Umum periode 2007-2013, Tafsir Nurchamid, menyatakan tak pernah menerima uang suap maupun barang pemberian berupa komputer desktop iMac maupun iPad. Tafsir melalui kuasa hukumnya juga mempersoalkan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi yang lebih dulu mengadili Tafsir dan belum mengadili pelaku utama.
Demikian eksepsi atau keberatan terdakwa Tafsir Nurchamid yang dibacakan tim kuasa hukumnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (13/8). Tafsir diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan instalasi infrastruktur teknologi informasi gedung perpustakaan UI di Depok, Jawa Barat, 2010-2012.

“Dengan tidak diperiksa dan diadilinya pelaku utama atau aktor lapangan atau aktor intelektual, mengakibatkan surat dakwaan tidak jelas, tidak lengkap, dan tidak cermat,” kata Puspa Pasaribu, anggota tim kuasa hukum terdakwa dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum-Pilihan Penyelesaian Sengketa (LKBH-PPS) Fakultas Hukum, UI.

Dalam surat dakwaan jaksa KPK, dinyatakan bahwa terdakwa Tafsir Nurchamid bersama-sama dengan Donanta Daneswara, Gumilar Rusliwa Soemantri, Tjahjanto Budisatrio, dan Dedi Abdul Rahmat Saleh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Kuasa hukum Tafsir berkilah, dakwaan itu didasarkan pada hal yang belum pasti karena para pelaku utamanya belum diadili.

Tim kuasa hukum juga menganggap dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap karena tidak mampu menguraikan peran atau tindakan terdakwa secara utuh tentang penerimaan komputer desktop iMac merk Apple dan iPad. Isi dakwaan jaksa dianggap berbeda dengan berita acara yang berisi kesaksian Dedi Abdul Rahman Saleh.

Dedi, kata kuasa hukum Tafsir, sebenarnya tak pernah menyebut Tafsir menerima gajet yang diduga dibeli dengan uang hasil korupsi tersebut. Saksi Dedi hanya mengatakan, ada pemberian kepada pihak terkait yaitu Rektor UI Prof Gumilar berupa satu buah komputer desktop iMac dan iPad, kepada Jackrizal berupa iPad dan iPhone, dan kepada Harun berupa satu buah iPhone.

Saksi Tjahjanto Budisatrio memang mengakui bersama saksi Dedi datang ke rumah Tafsir namun Tafsir tak ada di rumah dan mereka meninggalkan iMac dan iPad di rumah Tafsir. Pemberian itu diakui Tafsir namun akhirnya dikembalikan kepaada Tjahjanto.

“Saat itu Tjahjanto mengatakan itu barang sampel sehingga tidak apa-apa diterima. Namun saya tetap tidak menerimanya dan barang saya kembalikan ke Tjahjanto dalam keadaan utuh,” kata Febby Mutiara Nelson, kuasa hukum Tafsir, membacakan keterangan kliennya.

Kuasa hukum Tafsir juga mempersoalkan kerugian negara yang disebut-sebut dalam dakwaan mencapai Rp 13 miliar. “Pendapatan UI sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), bersumber dari dana masyarakat bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP),” kata Ludwig Kriekhoff, kuasa hukum terdakwa.

UI sebagai BHMN telah memperoleh otonomi dan Badan Pengawas Keuangan Negara dan Pembangunan (BPKP) dalam suratnya tertanggal 12 November 2012 telah menyatakan penerimaan dana masyarakat UI bukanlah PNBP. “Berdasarkan surat Departemen Pendidikan Nasional cq Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, menegaskan perguruan tinggi BHMN tidak perlu memasukkan penerimaan dana masyarakat dalam DIPA, dengan tidak masuk dalam APBN,” kata kuasa hukum Tafsir, Syawaludin.

Dengan demikian, kata Ketua Tim Kuasa Hukum Chudry Sitompul, penggunaan dana masyarakat oleh UI tidaklah mungkin dapat merugikan keuangan negara dan oleh karenanya kekeliruan penerapan hukum dalam dakwaan jaksa penuntut umum harus dinyatakan sebagai dakwaan yang tidak cermat sehingga batal demi hukum.

Karena itu, tim kuasa hukum memohon kepada majelis hakim yang diketuai Sinung Hermawan, untuk menerima eksepsi terdakwa, menyatakan pengadilan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, menyatakan surat dakwaan batal demi hukum, menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan, dan memerintahkan terdakwa dilepaskan dari tahanan.

Atas eksepsi terdakwa, majelis hakim memberi kesempatan kepada jaksa penuntut umum dari KPK untuk menanggapi eksepsi tersebut pada sidang berikutnya pada pekan depan.

Sebelumnya jaksa mendakwa, korupsi dilakukan dengan cara mengarahkan agar pengadaan barang dan jasa dikerjakan PT Makara Mas dan melakukan lelang tanpa surat keputusan. PT Makara Mas meminjam nama PT Netsindo Inter Buana.
Dalam pelaksanaan proyek, barang-barang yang dibeli PT Makara Mas dianggap tidak sesuai spesifikasi sehingga tidak dapat difungsikan atau berfungsi tidak optimal. Penyelesaian proyek itu juga terlambat. Meski demikian, Tafsir tidak melakukan tindakan terhadap PT Netsindo Inter Buana dan PT Makara Mas. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Mantan Wakil Rektor UI Mengaku Tak Menerima Pemberian Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM