728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 11 Agustus 2014

Beda dengan Elit, Publik Anggap Pilpres Berlangsung Jurdil


Publik menganggap Pemilu Presiden yang baru saja dilaksanakan sudah berlangsung bebas, jujur dan adil. Publik juga secara konsisten berkomitmen untuk memilih cara demokrasi sebagai jalan terbaik untuk memilih pemimpin nasional.

Hal tersebut tercermin dalam hasil penelitian yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) di Jakarta, Minggu (10/8). Direktur Riset SMRC, Djayadi Hanan, dalam paparannya mengatakan, sebanyak 77,9 persen permilih nasional menilai pilpres berlangsung bebas dan jurdil.

Di luar itu, sebesar 10,9 persen masih menilai Pilpres berlangsung jujur tapi dengan banyak masalah. Hanya 2,3 persen yang menilai Pilpres tidak bebas dan tidak jujur sama sekali.

Dalam penelitian ini, responden dipilih secara multistage random sampling sebanyak 1.220 responden untuk memenuhi margin of error plus minus 2,9 persen. Response rate atau responden yang bisa diwawancarai secara valid sebesar 1.041 atau 85 persen. Margin of error rata-rata plus minus 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Wawancara berlangsung 21-26 Juli 2014.

“Kalau ada yang mengatakan Pilpres tidak bebas dan tidak jujur maka pendapat itu masuk 2,3 persen. Pernyataan Prabowo yang menganggap Pilpres penuh kecurangan, masuk dalam 2,3 persen ini,” kata Djayadi.

Menurut Djayadi, Prabowo dan elit politisi boleh saja melakukan penilaian seperti itu karena ini negara demokrasi. “Tapi penilaian ini minoritas. Pendapat dia bisa bergema tinggi karena dia capres,” kata Djayadi.

Jika berkaca pada hasil survei SMRC, kata Djayadi, pendapat elit politisi seperti itu harus hati-hati karena bisa menjadi serangan balik dan dianggap tak bisa legowo. “Bisa diangak enggak bisa ‘move-on’, itu komunikasi politik yang tidak baik,” kata Djayadi.

Penelitian SMRC juga bisa menelusuri seperti apa pendapat para pendukung tiap parpol. Hal yang mengejutkan, kata Djayadi, ternyata pendapat Prabowo bertolak belakang dengan pendapat pendukung Gerindra yang 48 persen menganggap Pilpres berlangsung bebas dan jurdil.

“Jadi pendapat elit-elit di internal pendukung Gerindra pun masuk minoritas. Nasdem justru lebih tidak puas dibanding Gerindra karena angkanya hanya 43 persen,” kata Djayadi. Tampak juga, ternyata pendukung Golkar sebanyak 51 persen manganggap Pilpres berlangsung jurdil, sementara pendukung PDI-P yang menganggap Pilpres berlangsung jurdil lebih sedikit yaitu 49 persen.

“Inilah menariknya pendapat publik yang bisa mengimbangi elit. Ini pentingnya kita lakukan survei opini publik karena belum tentu pendapat publik sama dengan opini elit,” kata Djayadi.


Berdasar hasil survei SMRC ini, kata Djayadi, maka jika ada sekelompok orang atau elit yang menolak hasil Pemilu dari KPU, itu bukan pendapat umum. “Sebagian besar menganggap apa yang dilakukan KPU sudah memuaskan,” kata Djayadi.


Masa depan demokrasi
Survei SMRC juga mengukur persepsi publik terhadap pelaksanaan demokrasi serta tingkat kepuasan di berbagai sektor kehidupan berbegara. Di mata para ahli, Indonesia sudah dianggap negara paling demokratis minimal di negara berpenduduk mayoritas Muslim.

Hasil penelitian ternyata juga mengkonfirmasi hal tersebut. Ternyata rakyat menilai praktik demokrasi di Indonesia sudah berlangsung baik. Di atas 70 persen rakyat Indonesia jelas menginginkan agar Indonesia semakin demokratis. Juga, di atas 70 perssen menilai demokrasi adalah sistem politik paling cocok.

“Sikap ini indikasi demokrasi mendapat dukungan dan legitimasi demokratis yang kuat. Yang tidak puas dengan demokrasi adalah minoritas. Jadi sulit mengubah ke bentuk negara lain, sudah telat,” kata Djayadi.

Pada pendahuluan publikasi penelitian SMRC ini tampak menyitir pendapat Prabowo yang mengatakan ada penyimpangan dan ketidakjujuran dalam penyelenggaraan Pemilu. Juga, terkait tudingan Prabowo yang menganggap Indonesia negara totaliter, fasis, dan komunias.

Djayadi mengatakan, sikap elit seperti Prabowo berdasarkan hasil penelitian, ternyata justru terasing dan berbeda dari pemilihnya sendiri. “Masyarakat Indonesia cenderung optimistis. Kondisi kita lebih baik. Ini menjadi modal sosial politik bagi pemerintahan yang akan datang. Mudah memerintah jika rakyatynya optimistis,” kata Djayadi.

Peneliti Senior CSIS, J Kristiadi, sebagai pembahas, mengaku percaya dan setuju dengan hasil penelitian tersebut. “Survei yang benar itu bisa menjaga kewarasan masyarakat. Rasionalitas masyarakat masih kuat sehingga bisa mengalahkan strategi-strategi politisi yang hanya verbal dan berfikir dengan menggunakan adrenalin,” kata Kristiadi.

Soal ekonomi yang dianggap lebih baik, Kristiadi menekankan, hal itu lebih ke persepsi bukan kenyataan. Soal persepsi demokrasi, Kristiadi juga menilai hal itu ada semacam romantisme, rindu akan demokrasi.

“Dianggap baik tapi dibandingkan dengan sistem lain. Dalam masy ada romantisme yang berharap kita akan hidup lebih baik dengan cara-cara seperti ini,” kata Kristiadi. Kristiadi mengingatkan ancaman terbesar demokrasi adalah kalau politik didominasi kapital.

Kapital bisa digunakan untuk membuat masyarakat tidak waras karena masyarakat bisa disuguhi barang-barang palsu dianggap baik. “Dengan modal besar, pemilik bisa menyuguhkan hal-hal yang bisa mengkonstruksi sesuatu yang palsu jadi asli. Hiperialitas, realitas yang semu. Kita sudah demam itu,” kata Kristiadi.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Fadel Muhammad, yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan, penelitian ini menjawab berbagai pertanyaan, apa kita demokratis apa tidak. Tampak memang ada kesinambungan proses pembangunan demokrasi sejak Habibie hingga kini.

Sekjen DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella, yang juga hadir di acara tersebut, mengatakan, saat ini Indonesia punya modal sosial yang bagus bahwa dalam mencari pemimpin satu-satunya cara yang dianggap baik adalah dengan cara demokrasi.

Para pendukung kedua belah pihak ternyata juga percaya akan demokrasi. “Klaim elit belum tentu sama dengan masyarakat. Kalau elit bilang pemilu curang tapi masyarakat anggap itu tak terasa. Harus jadi pelajaran kita semua bahwa tugas kami berikan suara sudah selesai,” kata Patrice.

Demokrasi di Indonesia punya harapan yang terus meningkat kualitasnya. “Modal sosial ini tak boleh disia-siakan. Ibarat pesawat mau landing, landasannya baik arahnya baik. Ini penting untuk menjawab kebingungan rakyat hari ini. Apa betul pernyataan elit yang mengatakan jika MK tak memenangkan maka kita culik Ketua KPU? Ini pernyataan yang jauh panggang dari api,” kata Patrice. (AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Beda dengan Elit, Publik Anggap Pilpres Berlangsung Jurdil Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM