728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 12 Agustus 2014

Atut Dituntut 10 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut


Gubernur Banten non aktif, Ratu Atut Chosiyah, dituntut pidana penjara 10 tahun dan juga hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik berupa hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Tuntutan disampaikan jaksa penuntut umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (11/8).

Jaksa juga menuntut Atut dengan pidana denda Rp 250 juta subsider lima bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditatahan. Karena kejahatan Atut dianggap tidak biasa, jaksa juga menuntut pidana tambahan.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Hj Ratu Atut Chosiyah SE berupa pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik,” kata jaksa Edy Hartoyo membacakan tuntutannya. Ketentuan pidana tambahan tersebut sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor.


Atut dianggap pantas menerima hukuman tersebut karena sebagai Gubernur Banten dia tidak memberikan contoh untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. "Perbuatan terdakwa mencederai lembaga peradilan utamanha Mahkamah Konstitusi," kata Edy.

Atut dianggap secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001.

Terdakwa Atut bersama-sama Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, adik Atut, telah mempunyai niat untuk melakukan pengurusan sengketa pemilu kepala daerah Kabupaten Lebak, Banten, tahun 2013 dengan cara menyuap Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu yaitu M Akil Mochtar. “Niat tersebut telah diwujudkan dengan cata terdakwa menyetujui Tubagus Chaeri Wardana memberi uang Rp 1 miliar kepada M Akil Mochtar,” kata jaksa Edy.

Pemberian dilakukan oleh Wawan pada 1 Oktober 2013 dengan memerintahkan stafnya yang bernama Ahmad Farid Asyari untuk menyerahkan uang Rp 1 miliar kepada Akil melalui advokat Susi Tur Andayani di sebuah apartemen di Jakarta Pusat. Terdakwa Atut adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan Wawan sebagai orang yang melakukan perbuatan.

Kerjasama terdakwa Atut dengan Wawan telah tercapai dengan keputusan MK yang antara lain memutuskan membatalkan Keputusan KPU Kab Lebak tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lebak 2013. MK juga memerintahkan KPU Kab Lebak untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Lebak.

Terdakwa Atut juga bekerjasama dengan Amir Hamzah sebagai pihak yang berkepentingan dengan sengketa Pilkada Lebak. Terdakwa mengutus Wawan untuk melakukan pertemuan dengan Amir Hamzah-Kasmin sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati Kab Lebak,.

Kerjasama yang erat antara terdakwa Atut dengan Wawan karena sama-sama selaku pengurus Partai Golkar. “Terdakwa sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Golkar 2010-2015, dan Tubagus sebagai Bendahara DPD Partai Golkar Banten mempunyai kepentingan agar pasangan yang diusung Golkar dalam Pemilukada Kab Lebak dapat dimenangkan,” kata jaksa Edy.

Menanggapi tuntutan jaksa KPK, terdakwa Atut dan tim penasihat hukumnya akan mengajukan eksepsi. Majelis Hakim yang diketuai Matheus Samiaji memberi waktu 10 hari untuk terdakwa dan timnya menyusun eksepsi.

Perkara ini bermula saat kemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya-Ade Sumardi, digugat oleh pasangan Amir Hamzah-Kasmin bin Saelan pada 8 September 2013. Menurut tuntutan jaksa, Akil sempat meminta Rp 3 miliar untuk mengurus perkara tersebut.

Advokat Susi Tur Andayani menghubungi Akil setelah bertemu dengan tim sukses Amir-Kasmin. Atut mengutus adiknya, Tubagus Chaeri Wardhana Chasan untuk menemui Akil dan membahas soal sengketa pilkada Lebak.

Atut memerintahkan supaya perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak harus dimenangkan, dan meminta supaya pemungutan suara ulang dilakukan pada Desember. Atut meminta supaya menyelesaikan urusan uang untuk diberikan kepada Akil.

Akil belum sempat menerima uang suap tersebut. Akhirnya Susi membawa uang itu ke rumah orang tuanya di Jalan Tebet Barat nomor 30, Jakarta Selatan. Pada 2 Oktober 2013, Susi menghubungi Wawan menyampaikan kabar putusan MK.

Selanjutnya pada pukul 22.30 WIB, Susi ditangkap tim KPK di rumah pribadi Amir Hamzah di Jalan Kampung Kapugeran, Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten. Uang Rp 1 miliar di dalam tas disita di rumah orang tua Susi di Tebet, Jakarta Selatan. Sementara Wawan ditangkap pukul 01.00 malam di rumahnya, di Jalan Denpasar IV nomor 35, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. (AMR)



  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Atut Dituntut 10 Tahun Penjara dan Hak Politiknya Dicabut Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM