728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 05 Juli 2014

Ribetnya Menyelamatkan Satu Suara

Di tingkat pernyataan komisioner Komisi Pemilihan Umum pusat, semua terasa mudah ketika kita ingin pindah memilih. Komitmen KPU dalam menjamin hak memilih warga ini pun akhirnya diturunkan dalam berbagai Peraturan KPU, diantaranya PKPU No 9/2014 dan PKPU No 19/2014.

Di banding KPU periode-periode sebelumnya, komitmen KPU sekarang untuk mempermudah warga dalam memilih, memang tiada duanya. Bahkan, warga yang tak beridentitas resmi, yang tak memiliki KTP-pun, tetak dijamin haknya untuk masuk dalam Daftar Pemilih Khusus.

Namun, kenyataan di lapangan tak seindah yang dibayangkan. Daniel Adi Wijaya, warga Cirebon yang ingin menconblos di Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta barat, mengaku sudah tiga kali datang ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) Palmerah.

“Kalau dari Cirebon mudah saja untuk mendapatkan A5, ini hanya menyerahkan A5 saja ke PPS malah lebih susah,” kata Daniel. Akhirnya, banyak warga yang sudah datang ke posko PPS Palmerah, memilih pulang karena sulitnya menemui petugas PPS.

Silancia Florence, warga Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang ingin pindah memilih dari NTT ke Palmerah, juga sudah beberapa kali ke PPS dan baru dilayani kemarin. Namun, A5 yang ia sodorkan ditolak petugas PPS. Alasannya, A5 yang diserahkan bukan asli dan hanya printout A5 yang tidak berwarna.

“Padahal, saya baca di koran Kompas, katanya bisa dengan fax A5 atau dengan printout A5 yang di-scan atau di foto. Tadi ada juga yang menyerahkan A5 yang difoto dan diprint tidak berwarna ternyata bisa, giliran saya tidak bisa,” kata Silancia.

“Aturannya tidak bisa, kalau diprint harus print yang berwarna. Kalau cuma hasil fax juga tidak bisa,” kata Anggota PPS Palmerah, Nurwati. Silancia sempat emosional karena sudah capek-capek mengurus A5 di NTT namun akhirnya dimentahkan di Jakarta hanya persoalan teknis ketidaktahuan petugas.

Beberapa hari lalu, Komisioner KPU, Hadar N Gumay, memang sempat memberi keterangan di Kompas bahwa demi mempermudah perantau untuk mengurus A5 di tempat asal, bisa diwakilkan keluarganya. “Selanjutnya, A5 yang didapat di tempat asal bisa dikirim via faximile atau di-scan atau difoto kemudian diprintout di sini, setelah itu diserahkan ke PPS tempat tujuan,” begitu kata Hadar.

Namun, pernyataan KPU itu tak sampai ke telinga PPS di tingkat bawah. PPS Palmerah tetap tak mau melayani pemilih dari luar Palmerah yang hanya bermodalkan A5 hasil faximile atau hasil print hitam putih.

Warga Palmerah yang mengurus A5 untuk mencoblos ke luar Palmerah juga banyak yang pulang mengurungkan niatnya karena diharuskan membawa surat pemberitahuan memilih atau C6. “Saya belum dapat C6, padahal ini kan sudah mepet waktunya kok ya syaratnya ditambah-tambah,” kata seorang warga yang langsung memutuskan pulang.

Ketua PPS Palmerah, Syaidi Waluyo, mengatakan, C6 menjadi syarat mengurus A5 karena jika tak diambil C6 bisa dimanfaatkan orang lain untuk mencoblos. “Diambil saja C6-nya, sudah dikirim ke Pak RT, minta ke Pak RT saja,” kata Syaidi.

Menurut PKPU 9/2014 maupun PKPU 19/2014, formulir C6 sebenarnya bukan syarat mengurus A5. Komisioner KPU Hadar N Gumay sendiri bertanya-tanya, jika harus menyertakan C6, bagaimana dengan yang belum dapat C6? Soalnya, C6 bukanlah syarat memilih.


Febriana Firdaus, warga Kalisat, Jember, Jawa Timur, hingga H-5 kemarin tetap belum jelas statusnya. Ia sempat mengurus A5 di PPS asal di Kalisat namun ditolak petugas PPS karena PPS setempat belum mendapat tembusan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terbaru.

Febriana sempat mengecek di Sistem Informasi Pendaftaran Pemilih (Sidalih) online, dan memang mendapatkan namanya tak ada dalam DPT. Lalu ia berupaya agar namanya bisa masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK), namun PPS setempat tak tahu apa itu DPK.

Akhirnya, Febriani memilih cara terakhir, yaitu berusaha memanfaatkan Daftar Pemilih Khusus Tambahan yang hanya bermodalkan kartu identitas. Namun masalah muncul karena KTP dia di Kalisat sementara ia tinggal di Kelurahan Setiabudi, Jakarta Selatan.

“Saya mencoba mengurus surat keterangan domisili dari RT setempat, tapi tak bisa dengan alsan tak ada di Bimtek (Bimbingan Teknis),” kata Febriana. Padahal, di PPS lain, seperti di PPS Palmerah, memberi kesempatan kepada warga yang ber-KTP luar daerah namun tinggal di Palmerah, masih bisa mencoblos dengan mengurus surat keterangan domisili dari RT. Mereka akan masuk dalam DPK Tambahan yang bisa mencoblos satu jam sebelum TPS ditutup.

Warga Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Syahrul SA, sudah berusaha mengurus A5 di kota tujuan yaitu Depok, Jawa Barat, sebelum H-10. Namun, ia terkejut karena harus melampirkan surat keterangan kerja. “Padahal saya tahu, di aturan tak mengharuskan seperti itu. Saya akhirnya hanya diberi surat pengantar untuk mengurus di PPS tujuan,” kata Syahrul.

Padahal, sudah jelas dalam Peraturan KPU, bahwa untuk mengurus A5 di tempat tujuan hanya bisa dilakukan di KPU kabupaten/kota dan tak bisa di PPS. Kali ini, Syahrul di H-4 berharap keluarganya bisa menguruskan A5 dari PPS asal di Kudus. “Tapi KK yang menjadi syarat ada di tangan saya. Beruntung sudah dapat C6 di tempat asal, semoga bisa digunakan untuk mengurus A5 di sana,” kata Syahrul.

Banyak calon pemilih yang memutuskan “balik kanan” dan membiarkan hak suaranya hangus daripada harus berhadapan dengan birokrasi PPS. KPU memang telah melahirkan warisan masterpiece berupa Sistem Informas Pendaftaran Pemilih (Sidalih) online, namun tetap saja usaha untuk menyelamatkan satu suara masih begitu ribet.

KPU berjanji akan mengingatkan kepada PPS agar tidak mempersulit warga yang sudah memiliki niat dan itikad baik dalam mengurus prosedur pindah memilih. “Nanti kita ingatkan kepada PPS kalau hal seperti itu sudah dibolehkan KPU. Memang dalam waktu mepet ini sulit mensosialisasikan ke mereka, bisanya hanya mengandalkan lewat media massa,” kata Hadar.
(AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Ribetnya Menyelamatkan Satu Suara Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM