728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Juli 2014

Rekap Berjenjang Paling Rawan Transaksi


Berkaca pada pengalaman Pemilu Legislatif, pemantau pemilu menilai titik rawan utama Pemilu Presiden nanti terletak pada rekapitulasi suara berjenjang dari Tempat Pemungutan Suara ke Panitia Pemungutan Suara tingkat desa/kelurahan, kemudian ke Panitia Pemilihan Kecamatan tingkat kecamatan. Penyelenggara pemilu diharapkan waspada sejak awal.

Deputi Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Masykurudin Hafidz, dalam diskusi “Persiapan Masyarakat Sipil Memantau Pilpres 2014” di Badan Pengawas Pemilu, Jakarta, Senin (23/6), mengatakan rekapitulasi bertingkat itu sebenarnya dulu idenya baik.

“Rekap berjenjang di tingkat desa/kelurahan ini hilang pada Pemilu 2004, kemudian dikembalikan lagi di 2009. Niatnya jika ada kesalahan di TPS bisa diperbaiki di PPS, jika ada kesalahan di PPS bisa diperbaiki di PPK,” kata Masykurudin. Namun, nyatanya rekap berjenjang menjadi celah rawan.

“Ketika diterapkan di Pileg 2014 ternyata justru sebaliknya, rekap di desa dan kecamatan untuk mengubah suara, bukan memperbaiki suara,” kata Masykurudin. Jika ada caleg yang ingin mengubah suaranya, mereka akan bertransaksi di tingkat PPS atau PPK. Banyak pemantau maupun pengawas yang lengah ketika rekapitulasi suara karena biasanya hanya fokus pada hari-H.


Berkaca pada pengalaman itu, JPPR memastikan rekapitualsi berjenjang harus ekstra dipantau pada Pilpres nanti. Apalagi, kompetisi meraih suara bakal ketat mengingat di beberapa survei selisih perolehan suara kedua capres sangat kecil.

“JPPR akan mendesain pengawasan khusus, akan ada koordinator tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Tugas mereka melihat sejauh mana rekapitulasi itu dijalankan,” kata Masykurudin. Koordinator akan mengumpulkan hasil rekapitulasi baik dari pemantau JPPR maupun data sekunder.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, pihaknya juga sudah siap dengan pengawasan rekapitulasi berjenjang. Satu desa/kelurahan akan dipantau satu hingga lima pengawas lapangan. “Kami telah memastikan pengawas seluruh tingkatan. Kami sudah siapkan buku manual,” kata Nelson.

Bawaslu juga mendorong KPU memperbaiki kinerja pada penyelenggara bawah. Diakui Nelson, banyak perbuatan pengelembungan suara tapi tak bisa ditindaklanjuti karena terlambat dilaporkan ke Bawaslu. “Memang ada persoalan kapasitas dari penyelenggara Pemilu, namun persoalan utamanya lebih ke integritas,” kata Nelson.

Evaluasi Kerja
Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, pihaknya tak tinggal diam menyikapi banyaknya persoalan terkait rekapitulasi suara berjenjang. KPU telah menggelar evaluasi terkait profesionalitas penyelenggara ad-hoc tingkat bawah hingga evaluasi integritas mereka.

Sudah banyak penyelenggara yang dikenai sanksi bahkan diberhentikan. “Mereka yang bermasalah dipastikan sudah tak akan dipakai lagi dalam Pilpres nanti,” kata Ida.

KPU juga memberikan bimbingan teknis kepada para penyelenggara ad-hoc. “Kami tegaskan dalam setiap pertemuan, esensinya bagaimana penyelenggara mengemban tugas mulia untuk memastikan kemurnian suara pemilih,” kata Ida.

KPU Juga meningkatkan koordinasi dengan Panitia Pengawas Pemilu di tingkat daerah, terutama di daerah terpencil. “Di daerah terpencil kontrolnya lemah, seperti wilayah kepulauan, misalnya di Nias dan Maluku Utara. Juga Papua yang memiliki wilayah pegunungan terpencil, termasuk Aceh,” kata Ida.

Namun, Ida mengingatkan, persoalan rekapitulasi suara tak hanya pada sisi penyelenggara. “Ada juga potensi penyalahgunaan wewenang oleh mereka yang berkuasa di daerah, sehingga sejak awal perlu deteksi dini,” kata Ida.

Jika tak bisa dicegah, praktik penyalahgunaan wewenangn oleh penguasa di daerah harus ditindak. Kontestan, kata Ida, bisa mengerahkan seluruh kekuatan untuk meraih kemenangan, termasuk menggerakkan kepala daerah dengan pengaruh kewenangannya.

Seperti diberitakan di Kompas, Ketua KPU Tolikara, Papua, Hosea Genongga diduga menyuap 46 ketua panitia pemilihan distrik untuk memenangkan Willem Ansanay, calon anggota legislatif DPR dari Partai Demokrat. Praktik ini dilakukan dengan memanipulasi hasil rekapitulasi tingkat distrik. Kasus ini disidangkan di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Papua. (AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Rekap Berjenjang Paling Rawan Transaksi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM