728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Juli 2014

Pemilih Pilpres Bertambah 2,4 Juta

*TPS berkurang, KPU Hemat Rp 268 M

Komisi Pemilihan Umum akhirnya menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (13/6), dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri tim pasangan calon, KPU, dan Badan Pengawas Pemilu. Bawaslu menilai, masih ada KPU kabupaten/kota yang belum tertib, namun jumlahnya hanya 0,1 persen dan harus diselesaikan dalam 1-2 hari ke depan.

Dibanding Pemilu Legislatif, jumlah gabungan DPT dan DPT Luar Negeri bertambah 2.454.142 menjadi 190.307.134, sedangkan jumlah TPS berkurang 67.120 menjadi 479.183.

Penetapan DPT tersebut dibacakan Ketua KPU, Husni Kamil Manik, setelah sehari sebelumnya selesai merekapitulasi seluruh DPT dari semua provinsi. Total DPT tersebut berasal dari 33 provinsi, 497 kabupaten/kota, 6.980 kecamatan, 81.142 desa/kelurahan, serta 130 perwakilan luar negeri.

Secara rinci, jumlah TPS mencapai 478.685 untuk dalam negeri dan 498 TPS Luar Negeri, total keduanya 479.183. Jumlah DPT dalam negeri adalah 188.268.423, dengan pemilih laki-laki 94.301.112 dan pemilih perempuan 93.967.311. Sedangkan untuk DPT LN, total 2.038.711, terdiri dari pemilih laki-laki 919.687 dan pemilih perempuan 1.119.024. Sehingga total DPT dalam negeri dan luar negeri adalah 190.307.134.

Sebagai pengingat, jumlah DPT pemilu legislatif dalam negeri 185.827.987, DPT LN 2.025.005, sehingga total DPT + DPTLN adalah 187.852992. Untuk jumlah TPS pemilu legislatif dalam negeri 545.805 dan TPS LN 498, sehingga total TPS dalam negeri dan luar negeri adalah 546.303.

Husni mengatakan, selain menetapkan DPT, KPU juga menetapkan jumlah badan penyelenggara ad hoc (sementara) yakni 6.980 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), 81.142 Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan 478.838 tempat pemungutan suara (TPS). Penyelenggara ad hoc tersebut ditetapkan dalam satu surat bersama DPT.

TPS berkurang
Husni mengatakan, secara umum jumlah DPT mengalami kenaikan, kecuali dua provinsi yaitu Sumatera Barat dan Gorontalo. Di Sumbar, jumlah DPT turun 10.914 pemilih, dari tadinya 3.622.465 menjadi 3.611.551. Sedangkan Gorontalo turun 2.612 pemilih, dari sebelumnya 797.062 menjadi 794.450.

Berbeda dengan DPT, jumlah TPS justru turun. Penurunan jumlah TPS akibat perbedaan ketentuan jumlah maksimal pemilih per TPS menurut UU Pilpres yang mensyaratkan maksimal 800 pemilih per TPS dengan UU Pileg yang mensyaratkan maksimal 500 pemilih per TPS.

“Pengurangan jumlah TPS terjadi karena adanya penggabungan TPS di sejumlah tempat. Sesuai Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008, alokasi pemilih per TPS maksimal 800 orang,” kata Husni.

Peningkatan jumlah DPT Pilpres dibanding DPT Pileg terjadi karena kondisi dinamis yang terjadi, misalnya karena pemilih meninggal dunia, pindah domisili, menjadi TNI/Polri atau pensiun dari TNI/Polri, dan pemilih baru yang berusia 17 tahun dari 10 April 2014 sampai 9 Juli 2014. “Paling banyak pemilih mula yang mencapai 3,1 juta,” kata Husni.
Husni juga memerintahkan jajaran KPU di tiap tingkatan untuk menempel pengumuman DPT sehingga masyarakat bisa mengecek apakah namanya sudah tercantum atau belum. Bagi yang belum tercantum namanya di DPT, nantinya bisa diakomodasi dalam Daftar Pemilih Khusus paling lambat tujuh hari sebelum pemungutan suara.

“Jika sampai hari-H belum juga terdaftar menjadi pemilih, masih tetap bisa mencoblos dengan menunjukkan kartu identitas yang berlaku di lokasi domisilinya,” kata Husni. Mereka yang datang pada hari-H dengan bermodalkan kartu identitas akan masuk dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb).

Hemat Rp 268 M
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, dengan turunnya jumlah TPS, mampu mengefisiensi anggaran Pilpres hingga Rp 268,48 miliar. Angka itu diperoleh dari selisih jumlah TPS yang lebih sedikit dibanding Pileg dikalikan Rp 4 juta.

“Angka Rp 4 juta itu diperoleh dari biaya per TPS, mulai dari biaya pendirian per TPS hingga honor untuk para petugas,” kata Ferry. Sejak pembentukan Daftar Pemilih Sementara, KPU sudah menginstruksikan petugas tingkat desa atau kelurahan (PPS) untuk mendata TPS dan membuat kemungkinan penggabungan TPS-TPS yang jumlahnya berkisar 300an per TPS.

TPS yang jumlahnya kecil digabung hingga maksimal 800 orang per TPS sesuai ketentuan UU Pilpres. Namun, KPU hanya menggabung TPS di permukiman padat agar tetap memudahkan warga untuk menjangkau lokasi TPS.

Hanya 0,1 persen
Ketua Bawaslu, Muhammad, yang hadir dalam rapat pleno terbuka, mengatakan sampai penetapan DPT di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu setempat belum mendapat tembusan DPT. Namun, Muhammad menilai, secara umum DPT sudah disusun dengan baik oleh KPU kabupaten/kota.

“Memang belum rapi, yang belum rapi harus dirapikan, tapi sebagian sudah clear,” kata Muhammad. Menurut Muhammad, hanya 0,1 persen kabupaten/kota yang belum tertib dan Panwaslu sudah merekomendasikan agar segera dirapikan.

“Kita berharap dalam waktu 1-2 hari, KPU akan mengatakan dengan tegas bahwa semua rekomendasi Panwaslu itu sudah dilaksanakan 100 persen,” kata Muhammad. Muhammad mengatakan, walaupun KPU sudah ketok palu terhadap penetapan DPT, tak berarti pengawasan Bawaslu terhadap DPT telah selesai. Bawaslu akan terus mengawal persoalan DPT hingga akhir. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Pemilih Pilpres Bertambah 2,4 Juta Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM