728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 18 Juli 2014

Mengawal Suara dari Transparansi C1

Sehari usai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pergerakan salinan formulir C1 yang diunggah di website KPU terus mengalir. Baru beberapa hari setelahnya, yang ditargetkan tujuh hari setelah Pemilu, sudah ada beberapa provinsi yang mencapai 100 persen untuk unggah C1.

Gorontalo, seperti pada Pemilu Legislatif lalu, adalah juaranya yang paling cepat mencapai skor 100 persen untuk unggah C1 Pemilu Presiden. Hingga Minggu (13/7) malam, secara nasional sudah ada 86,72 persen formulir C1 yang diunggah.

Di media sosial, laman web kumpulan C1 yang ada di http://pilpres2014.kpu.go.id/c1.php ini menjadi rujukan utama untuk mengecek berbagai keganjilan C1. Di luar dugaan, publik secara antusias memanfaatkan situs tersebut untuk mengecek C1. Mulai dari hanya mengecek C1 di TPS masing-masing, hingga benar-benar memanfaatkannya untuk investigasi.

Di Twitter, gencar pula warga pengguna internet berbagi gambar C1 hasil unduhan yang dirasa ganjil. Tak hanya di Twitter, ada pula yang mengumpulkan C1 yang dianggap aneh dalam satu laman web sendiri, misalnya seperti yang dilakukan di http://c1yanganeh.tumblr.com.

Dari kumpulan c1 yang aneh tersebut, sudah bisa dipetakan pola dugaan kecurangan yang disiapkan oleh penyelenggara di tingkat TPS atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Diantaranya, pura-pura salah menuliskan angka dan pura-pura salah menjumlahkan, isian perolehan suara dikosongkan, dan tidak ada tanda tangan saksi.

Salah satu kiriman C1 yang aneh adalah C1 dari TPS 47 Kepala Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, yang langsung ketahuan salah jumlah. Perolehan kandidat nomor 1 tercatat 814 (dengan angka 8 yang lebih tebal) dan kandidat nomor 2 dengan 366 suara, dan total suara sah 380.

Gambar tersebut langsung menyebar ke jejaring media sosial dan dalam hitungan jam sudah sampai ke akun Facebook salah satu Komisioner KPU, Hadar N Gumay. Hadar mengatakan, seharusnya angka 814 tersebut adalah 014 agar jumlahnya mencapai 380.

Perolehan suara di satu TPS tak mungkin lebih dari 800 karena tiap TPS sudah ditentukan maksimal 800 pemilih. Menurut acuan, seharusnya bukan 014 melainkan x14, kemungkinan pernah tertindas antara angka nol dan x sehingga mirip angka 8.

“Kami akan pastikan direkap dengan akurat dan benar. Terima kasih masukannya. Terus pantau rekap kami,” kata Hadar.

Janji Hadar bukan isapan jempol. Kemarin malam, Komisioner KPU, membawa bukti gambar rekapitulasi tingkat Panitia Pemungutan Suara Kelapa Dua yang telah mengoreksi perolehan suara di TPS 47 sesuai yang dikatakan Hadar.

Dengan demikian, advokasi melalui media sosial berdasarkan C1 yang diunggah KPU, telah membuahkan hasil. Namun, masih mengantre di belakang bagaimana penyelesaian C1 lainnya yang salah hitung atau yang dikosongkan sama sekali.

KPU menjamin, proses rekapitualasi suara di semua tingkatan akan dibuka selebar-lebarnya tanpa ada yang ditutupi. Ketua KPU Husni Kamil Manik menuturkan, silakan semua elemen masyarakat, terutama saksi peserta pemilu, untuk memantau proses rekapitulasi, mumpung masih di tingkat kecamatan saat ini.

Husni berharap, para pihak yang sedang bertanding, tak menumpuk persoalan untuk di bawah ke pusat. “Silakan setiap ada persoalan diselesaikan di tiap tingkatan masing-masing,” kata Husni.

Pematangan modus
Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, meyakini, pada Pilpres ini telah ada pematangan modus untuk mencurangi perolehan suara. Kecurangan perolehan suara relatif tak terlihat masif saat rekapitulasi di tingkat PPS.

Wahidah menengarai gejala ini sebagai pematangan modus yang disiapkan lebih rapi dan canggih pada Pemilu Presiden kali ini. Sebelumnya, pada Pemilu Legislatif, banyak penyelenggara tingkat bawah yang tak menyadari bahwa pengunggahan C1 menyebabkan kecurangan mudah diidentifikasi.

Di Pilpres ini, para penyelenggara dan politisi, telah belajar terhadap jebakan C1 yang diunggah terbuka. Wahidah yakin, tetap ada potensi kecurangan di tingkat PPS/PPK dan kabupaten/kota serta provinsi. Tingginya keyakinan masing-masing pendukung atas kemenangan yang telah diperoleh menjadi potensi kerawanan tersendiri dalam proses rekapitulasi yang berlangsung terutama di PPS menuju PPK saat ini.

“Perlu diwaspadai politik transaksional dengan beragam modus manipulasi suara dengan disertai politik uang, yang besar kemungkinan akan terulang kembali dengan pola-pola yang lebih matang dan terorganisir dibanding Pileg lalu,” kata Wahidah yang juga mantan anggota Bawaslu ini. Karena itu perlu pengawalan bersama proses rekapitulasi oleh semua elemen.

Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) juga mencium gelagat ini. Koordinator Nasional JPPR, M Afifudin, mengakui pada Pemilu Presiden kali ini lebih sedikit temuan di tingkat KPPS yang didapat dibanding Pemilu Legislatif. “Kami sendiri memiliki pemantau yang tersebar sampai pelosok, tapi temuan yang signifikan kali ini tak ada,” kata Afifudin.

Namun, melihat C1 yang banyak janggal, JPPR baru menyadari medan pertarungan kini tak lagi di TPS melainkan bagaimana mengubah angka-angka itu dalam sertifikat perolehan suara. Dengan demikian, kewajiban moral warga negara kini ternyata tak lagi cukup hanya datang ke TPS untuk mencoblos, masih ada kewajiban moral untuk bersama-sama mengawal kemurnian suara hingga ke pusat. (Amir Sodikin)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Mengawal Suara dari Transparansi C1 Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM