728x90 AdSpace

Latest News
Minggu, 20 Juli 2014

Menagih Komitmen Rekapitulasi Berjenjang

Rekapitulasi suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2014 telah memasuki jenjang nasional pada hari ini Minggu (20/7) hingga 22 Juli. Pertanyaan semua orang: apakah perolehan suara masih bisa berubah dibanding tingkat TPS (C1), kecamatan (DA1), kabupaten/kota (DB1), dan provinsi (DC1)?

Satu lagi pertanyaan yang juga merisaukan: apakah pada tahapan ini masih bisa dimungkinkan kecurangan? Misal dengan menyuap komisioner KPU? Logiskah jika hasil pemilu nanti tak sesuai dengan harapan pasangan calon tertentu, kemudian memberi cap KPU tidak netral dan tidak independen?

Secara teoritis, seharusnya sudah tak ada perubahan suara signifikan ketika memasuki rekapitulasi nasional, jika penyelenggara pemilu dan peserta pemilu benar-benar serius menjalankan rekapitulasi berjenjang. Suara berdasarkan rekap C1 jelas bisa berubah dibanding DA1 karena C1 masih mengalami koreksi ketika rekap di tingkat PPS dan PPK. Perubahan suara masih memungkinkan jika ada pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang.

Namun, Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, batas untuk melaksanakan pemungutan suara ulang adalah 10 hari setelah Pemilu, atau paling lambat 19 Juli kemarin. Peraturan ini merujuk pada UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No 42/2008 Pasal 165 Ayat (4).

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, mengingatkan jika sudah selesai di tingkat PPK, seharusnya titik kritis rekapitulasi sudah tak ada lagi. “Kalau untuk usulan pemungutan suara ulang harusnya sudah lewat, yang bisa dilakukan paling penghitungan suara,” kata Didik.

Ketika sudah lewat PPK, mencurangi suara sudah tertutup karena semua pihak telah memiliki rekapitulasi PPK. “Termasuk curang dengan memanfaatkan sisa surat suara juga sudah sulit,” kata Didik.

Prinsip rekapitulasi memang dilakukan secara berjenjang. Suara dihitung secara bertahap mulai dari TPS, Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan, Panitia Pemilihan Kecamatan, KPU Kabupaten/Kota, KPU provinsi, hingga KPU pusat.

Ribet serta memungkinkan transaksi di banyak level. Namun, itulah yang selama ini disepakati pembuat Undang-Undang, dan juga oleh para pasangan calon kedua kubu karena mereka telah dimintai pendapatnya untuk merumuskan Peraturan KPU.

Keunggulan rekapitulasi berjenjang adalah jika ada kesalahan di bawah masih bisa dikoreksi di tingkat atasnya. Namun, rekapitulasi berjenjang juga menjadi sumber transaksi suara, terutama di level PPS dan PPK.

Karena itu, Ketua KPU, Husni Kamil Manik, menyerukan agar semua pihak ikut mengawal rekapitulasi suara. “Kita sudah mengingatkan dari awal agar kedua paslon menempatkan saksi yang kredibel di setiap jenjang kegiatan itu,” kata Husni.
Kubu paslon diharapkan mengirim saksi yang menguasai masalah, memahami peraturan. “Silakan dikritisi sedatail-detailnya, beradu argumentasi di sana dan silakan menyelesaikan masalah di sana,” kata Husni.
Sistem rekapitulasi berjenjang juga mewajibkan paslon memastikan semua tahapan berjalan sesuai aturan. Jika ada yang tak sesuai, ajukan keberatan dan penyelenggara wajib mengakomodasi keberatan itu sepanjang sesuai aturan.
Namun, banyak yang mengingkari konsekuensi rekapitulasi berjenjang ini. Pada Pemilu Legislatif lalu, peserta pemilu tetap menumpuk persoalan ke tingkat pusat.
Pada Pilpres kali ini, ternyata para paslon juga tak serius menyediakan saksi. Jangankan harus menyediakan saksi di semua TPS, hanya menyediakan di tingkat PPS pun ternyata tak serius dilakukan.
Election Spesialist dan Penasehat Pemantauan Kemitraan, Wahidah Suaib, menilai kedua kubu paslon gagal mengkonsolidasikan partai pendukung untuk menyiapkan saksi. Kemitraan telah memantau 1.062 PPS pada Pilpres 2014. Ternyata tak semua paslon menempatkan saksi di tingkat desa/kelurahan.

“Dari 952 PPS, terdapat 40 PPS yang rekapitulasinya tidak dihadiri saksi Prabowo-Hatta dan terdapat 53 PPS yang tidak dihadiri saksi Jokowi-JK,” kata Wahidah. Kondisi ini ironis dengan janji kedua kubu yang katanya akan mengawal suara.

“Apalagi di tingkat PPS yang merupakan gerbang pertama untuk mengoreksi indikasi kesalahan dan kecurangan atau pelanggaran di PPS sebelum menjadi tumpukan masalah di PPK dan KPU kabupaten/Kota,” kata Wahidah. Paslon telah kehilangan kesempatan menyelamatkan suara dari kemungkinan termanipulasi.

Padahal, indikasi kecurangan itu ada. Dari temuan Kemitraan, ada 11 kotak suara yang tidak tergembok dan tidak tersegel, 12 pemantau melaporkan melihat sendiri praktik politik uang kepada PPS, 12 pemantau melaporkan melihat sendiri adanya intimidasi kepada PPS untuk memenangkan paslon tertentu.

Fakta tersebut membuka mata ternyata paslon abai dengan pengawalan suara. Kalaupun ada saksinya, ternyata tak menguasai masalah, tak tahu prosedur, dan tak mengajukan keberatan ketika ada kecurangan. Istilah sekarang, saksi abal-abal. “Saksi seperti ini antara ada dan tiada, bahkan ketika protes pun tak mengisi formulir keberatan, akhirnya upaya protes itu tak ada gunanya,” kata Wahidah.

Tabiat peserta pemilu yang seperti ini biasanya cenderung baru menumpuk protes ketika rekapitulsai sudah di tingkat nasional. Nasi telah menjadi bubur dan peserta pemilu kini tak bisa lagi menyalahkan atas hasil rekapitulasi suara yang sudah masuk ke tingkat nasional. Menuduh KPU tak netral atau curang, sudah tak relevan lagi karena semua elemen bangsa kini bisa memantau hasil pemilu.

KPU telah mengeluarkan kebijakan open data, yaitu transparansi membuka data selebar-lebarnya kepada semua warga negara. Upaya KPU mengunggah formulir C1, mentabulasi DA1 dan DB1, ke laman web KPU patut diapresiasi. Walaupun C1 bukanlah hasil final KPU, namun bisa digunakan sebagai alat kontrol terhadap rekapitulasi di tingkat atasnya.

Para programmer bekerjasama dengan para relawan telah bahu-membahu mengawal suara sejak masih berupa C1 (TPS), hingga kini menjadi DA1 (kecamatan), kemudian DB1 (kabupaten/kota), hingga DC1 (provinsi). Rekapitulasi sudah di ujung selesai, tak ada lagi logika paslon tertentu bisa menyuap komisioner KPU untuk mengubah suara yang telah menjadi milik publik.

Inilah rekapitulasi suara berjenjang, inilah komitmen kita. Berikan yang terbaik untuk negeri ini. Menang tanpa merendahkan, kalah tetaplah menjadi kesatria terhormat. (Amir Sodikin)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Menagih Komitmen Rekapitulasi Berjenjang Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM