728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 05 Juli 2014

KPU Instruksikan PPS Tak Persulit Pindah Memilih

Tak semua Panitia Pemungutan Suara di tingkat desa/kelurahan memahami perubahan kebijakan di tingkat Komisi Pemilihan Umum yang makin mempermudah prosedur mengurus pindah memilih dengan menggunakan formulir A5. Di banyak TPS, warga masih dipersulit untuk mengurus A5 akibat ketidaktahuan penyelenggara di tingkat bawah.

Pantauan Kompas di PPS Kelurahan Palmerah, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jumat (4/7) siang, warga sudah berdatangan sejak pukul 13.00 namun belum ada petugas yang bersiap di tempat. Warga yang datang biasanya telah berkunjung ke PPS dua hingga tiga kali sebelumnya.

Persoalan utama pengurusan A5 lebih pada tak adanya petugas PPS yang siap sedia di posko yang telah dibuat PPS di kelurahan. Selain itu, ada persyaratan yang sebelumnya tak didengar warga tapi akhirnya diminta petugas PPS.

Misalnya, KPU tak pernah mengharuskan membawa surat pemberitahuan memilih (C6), tapi PPS Palmerah mengharuskan ada C6 untuk bisa mendapatkan A5 guna mencoblos ke luar Palmerah. “C6 harus diambil dulu biar tak bisa disalahgunakan orang lain,” kata Ketua PPS Palmerah, Syaidi Waluyo.

KPU sudah mempermudah perantau yang mengurus A5 di luar daerah dengan membolehkan membawa A5 hasil faximile atau hasil printout dari A5 yang di-scan atau difoto. Namun, kebijakan itu belum sampai ke PPS. “A5-nya harus asli, kalau diprintout harus berwarna, kalau cuma faximile ya tidak bisa,” kata Nurwati, anggota PPS Palmerah.

Banyak warga yang memilih pulang tak jadi mengurus karena sulit menemui petugas atau karena ada persyaratan yang sebelumnya tak mereka dengar. Adu mulut sempat terjadi antara petugas dengan warga karena perbedaan persepsi dalam memenuhi persyaratan mengurus atau menyerahkan A5.

Perubahan kebijakan
Komisioner KPU, Hadar N Gumay, mengatakan, seharusnya C6 bukanlah syarat untuk mengurus A5 di PPS asal. Tapi memang di masyarakat masih berkembang anggapan, C6 bisa disalahgunakan untuk mencoblos. “Padahal, C6 hanyalah surat pemberitahuan memilih, bukan syarat mencoblos jadi tak bisa disalahgunakan untuk mencoblos orang lain,” kata Hadar.

Seringkali, Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS sering tak mengecek apakah seseorang masuk dalam DPT atau tidak asalkan sudah menyerahkan C6. “Harusnya dicek lagi ada tidak dalam daftar pemilih, karena C6 bukan syarat memilih,” kata Hadar.

Soal pengurusan A5 yang dipersulit oleh PPS, Hadar mengatakan memang kemudahan-kemudahan yang diberikan KPU untuk perantau yang mengurus pindah memilih, bukanlah kebijakan sejak awal. Dampaknya, kebijakan itu belum terdistribusi merata ke tingkat penyelenggara paling bawah.

“Ini sesuatu yang kita putuskan belakangan sehingga informasi tak tersebar ke tingkat bawah. Ini baru-baru saja setelah pengurusan A5 ditutup di tempat tujuan,” kata Hadar. Harusnya, pemilih yang ingin mencoblos di perantauan, bisa dipermudah dengan hanya menyerahkan A5 yang difaximile atau diprintout dari hasil scan atau foto.

“Hasil A5 yang difax bisa diserahkan ke PPS tempat tujuan, tidak apa-apa kan yang penting nanti DPT dia di tempat asal akan dicore,” kata Hadar. Sistem DPT sudah terintegrasi dan bisa dengan mudah dicek secara online sehingga secara teknis harusnya tak sulit untuk memindahkan pemilih.

“Agak sulit memang berhadapan dengan PPS. Akirnya, memang ada upaya melonggarkan dalam proses pindah memilih tapi akhirnya ada penolakan di bawah karena mereka enggak mau dituduh memasukkan orang yang tidak jelas, kan ancamannya pidana,” kata Hadar.

KPU berjanji akan mengingatkan kepada PPS agar tidak mempersulit warga yang sudah memiliki niat dan itikad baik dalam mengurus prosedur pindah memilih. “Nanti kita ingatkan kepada PPS kalau hal seperti itu sudah dibolehkan KPU. Memang dalam waktu mepet ini sulit mensosialisasikan ke mereka, bisanya hanya mengandalkan lewat media massa,” kata Hadar.

KPU menyadari, antusiasme pemilih pada Pilpres kali ini meningkat drastis dibanding Pemilu Legislatif. “Semua orang mau milih karena menganggap ini penting. Saya kira positif tapi harus dipahami kita tak bisa kerja melayani tiap menit terakhir, sementara logistik tak bisa digeser-geser, jadi ketakutan tentang logistik yang kurang itu memang ada,” kata Hadar.

Hadar kembali mengingatkan, hingga H-3, pemilih perantau masih bisa mengurus A5 di PPS asal. KPU telah memberi kemudahan kepada pemilih di perantauan, bahwa untuk mengurus A5 di kampung atau di tempat asal, tak harus dilakukan sendiri dengan pulang kampung.

Pengurusan A5 di kampung halaman bisa diwakilkan keluarganya, dengan cara membawa Kartu Keluarga atau foto kopi KTP atau dengan membawa surat pemberitahuan memilih (C6) jika sudah mendapat C6. “Suruh menguruskan keluarganya, setelah jadi A5 bisa difax atau di-scan atau difoto kemudian diprint untuk diserahkan di PPS tujuan, tak harus berwarna printoutnya,” kata Hadar. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: KPU Instruksikan PPS Tak Persulit Pindah Memilih Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM