728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Juli 2014

KPU Dinilai Abai Akan Hak Partisipasi Rakyat

Komisi Pemilihan Umum dinilai abai terhadap pemenuhan hak masyarakat melalui partisipasi rakyat dalam menanggapi calon presiden sebelum ditetapkan oleh KPU. Gerakan Melawan Lupa, yang terdiri dari 23 organisasi masyarakat sipil, melaporkan KPU ke Badan Pengawas Pemilu terkait hal tersebut.

Koordinator Kontras, Haris Azhar, saat melaporkan ke Bawaslu, Senin (23/6), mengatakan persoalan yang dilaporkan terkait pengabaian partisipasi masyarakat dan ketiadaan verifikasi dan respons atas masukan dari masyarakat. Padahal, Undang-Undang Pemilu sudah menjamin hak-hak tersebut.

“Dalam PKPU, juga disebutkan mengenali partisipasi masyarakat bahwa masyarakat dapat memberi tanggapan terhadap pengusulan bakal pasangan calon,” kata Haris. Namun, ketika Gerakan Melawan Lupa dan Perwakilan Keluarga Korban Pelanggaran HAM memberikan masukan langsung pada 14 Maret 2014 dan 2 Juni 2014, agar KPU tak meloloskan pasangan calon yang terlibat pelanggaran HAM, masukan itu tak direspons sama sekali.

“Katanya ada partisipasi masyarakat tapi kami tak digubris. Kami datang dianggap sebagai pendemo dan tak ada yang menerima,” kata Haris. Karena itu, Haris meminta Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran hukum oleh KPU.

Laporan ini diterima oleh Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak. “Tugas Anda memeriksa. Kalo enggak memeriksa Anda akan kami laporkan ke institusi lain,” kata Haris kepada Nelson.

Ketua Setara Institute, Hendardi, mengatakan, KPU gagal memahami syarat bakal capres s yang tak boleh melakukan perbuatan tercela. “KPU hanya berpedoman pada surat kelakuan baik, itu menyamakan capres dengan pencari kerja,” kata Hendardi.

Hendardi menilai, KPU telah melakukan mal administrasi dan mengikis pemilu berintegritas. “Bawaslu harus cukup berani untuk evaluasi KPU dan kalau perlu membatalkan pencalonan capres yang terlibat pelanggaran HAM,” kata Hendardi.

Anggota Bawaslu, Nelson Simanjuntak, mengatakan, secara normatif menurut Undang-Undang, laporan tersebut sudah kadaluwarsa karena sudah melebihi lima hari sejak penetapan capres dan cawapres oleh KPU. Namun demikian, Bawaslu akan tetap menerima laporan tersebut dan memeriksa dengan baik posisi kasusnya. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU Dinilai Abai Akan Hak Partisipasi Rakyat Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM