728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Juli 2014

Keterlibatan Mesin Birokrasi Perlu Diantisipasi


Banyak pihak yang menganggap persoalan kecurangan dalam penghitungan suara terjadi akibat berbagai transaksi yang terjadi di tingkat desa/kelurahan yaitu di Panitia Pemungutan Suara dan tingkat kecamatan yaitu di Panitia Pemilihan Kecamatan. Namun, KPU berharap publik juga harus menyadari ada potensi kecurangan lainnya yang perlu diawasi dan dipantau yaitu keterlibatan penguasa di daerah yang memiliki pengaruh di mesin birokrasi.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Senin (30/6), mengatakan, dari sisi penyelenggara pemilu pihaknya telah berupaya mengevaluasi sistem kinerja berdasarkan pengalaman Pemilu legislatif lalu. Ida lalu menambahkan, hal lain yang sebenarnya perlu juga diawasi adalah pengawasan ataupun pemantauan untuk keterlibatan penguasa di daerah.

Dalam Pilpres mendatang, memang sudah banyak kepala daerah yang menyatakan mendukung salah satu pasangan calon. “Dalam pandangan saya, kalau kita semua berharap Pemilu berintegritas ya memang harus ditegakkan asas jujur dan adil bagi kepala daerah,” kata Ida.

Harus dipastikan tidak ada usaha-usaha bagi penguasa wilayah tertentu untuk menyalahgunakan wewenang memberikan dukungan-dukungan kepada salah satu peserta Pemilu. “Hal ini tidak bisa dibebankan ke Bawaslu, tapi juga seluruh elemen masyarakat diharapkan turut berpartisipasi memantau, dengan melaporkan ke Bawaslu,” kata Ida.


Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraini, mengatakan, faktor kepala daerah memang bisa memberi pengaruh kepada mesin birokrasi di bawahnya, baik secara langsung maupun tak langsung. “Ini perlu diantisipasi agar mesin birokrasi tak disalahgunakan,” kata Titi.

Secara kultur politik yang masih mengagungkan sistem patron-klien, mesin bikrokrasi bisa bekerja dengan sendirinya tanpa diminta atasannya yang seorang kepala daerah. “Birokrasi yang terpengaruh atasannya, tanpa diminta, dia bisa membuat tim pemenangan bayangan untuk menyenangkan atasan,” kata Titi.

Karena itu, para kepala daerah yang telah menyatakan dukungannya kepada salah satu pasangan calon, harus benar-benar diawasi oleh masyarakat. Jangan sampai, mesin birokrasi dengan segala fasilitasnya dimanfaatkan untuk kepentingan Pilpres nanti. “Kita tahu sendiri bagaimana birokrasi kita,” kata Titi.

Titi juga mengingatkan, tantangan berat juga menanti untuk para parpol yang mengusung pasangan calon presiden. “Bagaimana mereka parpol-parpol itu secara internal mengawal proses ini sejak awal agar tak terjadi kecurangan, jadi tak hanya faktor penyelenggara dan kepala daerah, tapi juga dari peserta pemilunya sendiri,” kata Titi. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Keterlibatan Mesin Birokrasi Perlu Diantisipasi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM