728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Juli 2014

Hindari Salah Hitung Surat Suara, PPK Perlu Dilibatkan


Butuh ketelitian tinggi dalam menyortir, melipat, menghitung, dan mengepak surat suara karena kondisi ketebalan surat suara yang sangat tipis. Lapis terakhir untuk memastikan kebutuhan logistik tiap daerah agar presisi adalah dengan melibatkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Relawan memang sudah banyak membantu dalam pelipatan, namun mereka tak cukup tahu kondisi pasti tiap daerah. Karena itu, pelibatan PPK di tahap awal distribusi perlu ditekankan agar ada rasa memiliki dan meneliti kebutuhan sendiri tiap kecamatan.

Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat menekankan agar Komisi Pemilihan Umum daerah di tiap kabupaten/kota menerapkan berlapis-lapis tahapan penyortiran surat suara. Demikian temuan dalam pengawasan Bawaslu RI dengan Bawaslu Kalbar di Kabupaten Bengkayang, Jumat (27/6).

Anggota Bawaslu Kalbar Divisi Pengawasan, Krisantus Heru Siswanto, yang datang mengawasi pengepakan surat suara bersama Bawaslu RI dan Panwaslu Kabupaten Bengkayang, mengatakan sistem sortir dan pengepakan yang melibatkan PPK diharapkan berhasil mengatasi berbagai persoalan kekurangan logistik pada pemilu legislatif lalu. "Kalau di Pilpres nanti, persoalan surat suara tertukar sudah tidak ada, tapi kekurangan surat suara bisa saja terjadi, karena itu harus betul-betul teliti, cermat, dan detail," kata Krisantus.

Krisantus menekankan agar KPU Bengkayang menerapkan pengecekan berlapis untuk memastikan logistik tepat sasaran, tidak kurang dan tidak lebih. "Pastikan surat suara yang datang tidak rusak dan jumlahnya tepat. Sortir, lipat, dihitung lagi, dipastikan apakah sesuai dengan jumlah DPT plus dua persen, setelah itu dipastikan lagi jumlahnya oleh PPK," kata Krisantus.

Komisioner KPU Kabupaten Bengkayang, Iyos Ambo, mengatakan, strategi melibatkan PPK dalam pengecekan, penghitungan, dan pengepakan surat suara ini sudah khas menjadi cara kerja KPU Bengkayang, yang juga diadopsi KPU daerah lain. "Mereka ini semua anggota PPK, mereka mengepak surat suara untuk tiap TPS dan desa, mereka sendiri yang harus memastikan jumlah surat suaranya sesuai DPT," kata Iyos.

Tak hanya memastikan ketepatan per desa, tapi harus memastikan per TPS juga. Para anggota PPK datang ke Kabupaten Bengkayang yang jaraknya tak dekat dari kecamatan masing-masing. Ada yang harus berhari-hari menuju Bengkayang dengan melewati jalur kendaraan air, kendaraan darat, dan jalan kaki.

"Mereka ini datang ke sini sekalian bimbingan teknis, setelah itu langsung praktik memastikan surat suara sesuai dengan daerah masing-masing. Tak ada insentif tambahan buat mereka, hanya biaya transportasi untuk menghadiri Bimtek yang tak seberapa nilainya," kata Iyos.


Perkebunan dan perbatasan
Ketua Panwaslu Kabupaten Bengkayang, Edy Sumartono, mengatakan salah satu persoalan di Bengkayang yang perlu mendapat perhatian adalah karena memiliki kecamatan yang langsung berbatasan dengan Malaysia serta banyaknya perkebunan kelapa sawit. "Ditambah lagi masih banyak daerah yang tak terjangkau telekomunikasi, kami harus kirim pesan ke panitia pengawas kecamatan dengan pesan berantai," kata Edy.

Edy menjelaskan, persoalan di perbatasan dan di perkebunan karena banyak dari mereka yang merupakan pendatang dan tak memiliki identitas resmi. Dampaknya, banyak yang tak tercatat dalam DPT. Namun, jangan sampai waktu Pilpres nanti mereka dikerahkan tanpa memperhatikan aturan soal daftar pemilih. Potensi penyalahgunaan ini terbuka terjadi di Pilpres nanti.


Anggota Panwaslu Bengkayang, Meizeren Zain, mengatakan, ada sekitar 12.000 pekerja di 20an perusahaan perkebunan yang sebagian tak memiliki identitas resmi. "Ada karyawan lokal dan luar daerah. Divalidasi akhirnya hanya 3000an yang bisa dimasukkan daftar pemilih," kata Zain.

"Kalau mereka mau mencoblos, ya pastikan mereka sudah tercatat di daerah itu minimal tiga bulan. Kalau pendatang mau nyoblos di situ, ya harus memiliki formulir pindah memilih atau A5, tapi hal seperti ini memang sulit mengawasi di perkebunan dan perbatasan," lanjut Zain.

Terhadap daerah yang rawan mobilisasi, Panwaslu Bengkayang setuju untuk membatasi penggunaan kartu identitas yang tidak jelas. "Banyak yang terdata di DPT tapi waktu Pileg lalu ketika mau mencoblos tak bisa menunjukkan kartu identitas yang benar, ini masalah utama di perkebunan," kata Zain.

Persoalan lain dalam pengawasan di daerah yang geografisnya sulit adalah mahalnya akses transportasi, terutama transportasi air melalui sungai-sungai. "Honor panitia pengawas lapangan di Kalbar disamakan dengan honor di Jawa. Hanya Rp 275.000 per bulan dengan rentang jangkauan jauh sebenarnya tak cukup," tambah Krisantus.


Krisantus mengatakan, Kalbar itu luas sebaran penduduknya tidak merata, berbeda dengan di Pulau Jawa. "Di sini honor panitia pengawas lapangan untuk sewa speedboat saja habis. Untuk jaminan keselamatan tidak ada, asuransi tidak ada, tapi mereka tetap komitmen bekerja," kata Krisantus.

Edy Sumartono mengatakan, Bengkayang termasuk daerah yang rawan konflik horisontal dan vertikal. Tahun 2010, Kantor KPU Bengkayang sempat dibakar massa terkait masalah Pilkada. "Daerah ini seperti api dalam sekam. Kalau ada masalah tak segera diselesaikan, maka bisa memicu konflik. Kami harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan KPU, kalau tidak begitu ada salah paham antara pengawas dengan penyelenggara di bawah bisa bermasalah," kata Edy.


Di Bengkayang, sempat ada kasus yang berujung pada rekomendasi pemecatan PPK di salah satu kecamatan yang jika tak segera dilaksanakan bisa memicu kerawanan. "Risikonya besar kalau ada kecurangan.
Kalau tidak diproses hukum bahaya, masyarakat mudah disulut keributan," kata Edy. (Amr)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Hindari Salah Hitung Surat Suara, PPK Perlu Dilibatkan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM