728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 04 Juli 2014

Hemat Rp 3,9 T Jika Satu Putaran

Ditemui usai penetapan Daftar Pemilih Tetap di KPU, Komisioner KPU, Arief Budiman, mengatakan, syarat menang Pemilu Pilpres tetap menggunakan dua kriteria yang ada di UUD 1945 dan UU Pemilu Preiden dan Wakil Presiden. “Kecuali jika ada keputusan MK yang mengatakan lain,” kata Arief.

Jika pada putaran pertama ada kandidat yang sudah memenuhi dua kriteria tersebut, maka yang bersangkutan bisa langsung dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Dengan demikian, tak lagi membutuhkan putaran kedua.

“Dengan demikian, kita bisa menghemat anggara hingga Rp 3,9 triliun,” kata Arief. Anggaran sebesar itu merupakan alokasi untuk pilpres putaran kedua, sementara untuk pilpres putaran pertama dianggarkan Rp 4 triliun.

Komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati, mengatakan, KPU masih membangun komunikasi dengan para pasangan calon untuk memperjelas persoalan tersebut. KPU juga berencana merevisi norma hukum yang dibuat KPU yaitu Peraturan KPU No 21/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Caon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.

Isi PKPU tersebut sama dengan apa yang tertuang dalam UUD 1945 dan UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan sama-sama belum mengatur detail bagaimana jika hanya ada dua pasangan calon. Namun demikian, revisi PKPU tersebut masih menunggu hasil diskusi dengan kedua pasangan calon.

Jika pada putaran pertama, tak ada pasangan calon yang memenuhi dua kriteria, maka akan ada dua alternatif. Pertama, apabila tak terpenuhi dua kriteria tersebut maka sesuai bunyi teks norma yang ada, maka perlu dilakukan putaran kedua. Kedua, jika tak terpenuhi dua kriteria menurut konstitusi dan UU, maka pemenang ditetapkan sesuai dengan perolehan suara terbanyak.

Kedua alternatif tersebut akan diajukan kepada pasangan calon dan baru diputuskan setelah mendengar masukan secara intensif dari kedua calon. Di luar skenario yang mengandalkan komunikasi dengan kedua kubu pasangan calon, KPU juga tetap memantau perkembangan uji materi yang dilakukan kelompok masyarakat ke Mahkamah Konstitusi.

KPU sendiri rencananya tak akan mengajukan uji materi ke MK karena dari sisi norma hukum yang ada, semuanya sudah jelas dan tak ada teks yang bertentangan antara UUD 1945 dengan UU maupun dengan PKPU. “Ini problemnya ketidaklengkapan untuk menerjemankan norma konstitusi. Kalau mau menggunakan tafsir gramatikal, maka sudah jelas bunyinya di konstitusi,” kata Ida.

Jika mempertimbangkan tujuan hukum, yaitu berupa aspek kemanfaatan, maka lebih ke alternatif untuk menetapkan pemenang Pilpres dengan suara terbanyak jika tak ada pasangan calon yang memenuhi dua kriteria konstitusi. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Hemat Rp 3,9 T Jika Satu Putaran Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM