728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 11 Juni 2014

KPU Harus Cepat Putuskan Syarat Menang Capres

*Perludem akan ajukan uji materi


Komisi Pemilihan Umum pada Rabu (11/6) di Jakarta, menggelar diskusi grup terbatas dengan para pakar bidang pemilu, hukum, tata negara, dan politik. Acara tersebut merupakan forum konsultasi untuk membantu KPU memastikan syarat menang bagi calon presiden dan wakil presiden terpilih.

Forum konsultasi diikuti Ketua KPU Husni Kamil Manik dan tiga orang Komisioner KPU yaitu Ida Budhiati, Hadar N Gumay, dan Sigit Pamungkas. Dari jajaran para ahli hadir ahli pemilu yang juga Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Ramlan Surbakti, peneliti senior politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Syamsuddin Haris, peneliti senior politik LIPI Siti Zuchro, ahli tata negara Irmanputra Sidin, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi UGM Zaenal Arifin Mochtar, dan ahli hukum tata negara Universitas Diponegoro Hasyim Asyari.

Husni Kamil Manik mengatakan, persoalan kriteria penetapan capres dan cawapres terpilih menjadi diperdebatkan dengan hanya ada dua pasangan calon yang bertanding. Kriteria tersebut telah tertuang dalam UUD 1945 Pasal 6a Ayat (3), yang diturunkan dalam UU Pemilu Presiden dan Wakil Presiden No 42/2008 Pasal 159 ayat (1).

Dalam Pasal 6a ayat (3) UUD 1945, yang diturunkan pula dalam UU No 42 Tahun 2008 Pasal 159 ayat (1), disebutkan pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Selanjutnya, KPU telah mengeluarkan Peraturan KPU No 21/2014 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Serta Penetapan Pasangan Caon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2014.

Husni mengakui, pihaknya tidak spesifik memprediksi dalam pemilu kali ini hanya ada dua pasangan calon. “Kalau memprediksi hanya dua pasangan calon, nanti jadi guyonan kenapa KPU sudah memprediksi jauh hari,” katanya.

Komisioner KPU yang membidangi hukum, Ida Budhiati, mengatakan, masalah kriteria penetapan calon terpilih capres dan cawapres ada di dua norma yaitu di UUD 1945 dan di UU Pilpres. Namun, persoalannya tidak sesederhana yang dibayangkan.

Konsultasi dengan para pakar tersebut untuk mengambil kesimpulan apakah nantinya KPU akan menempuh uji materi UU Pilpres 159 Ayat (1) tersebut, atau cukup dengan atribusi wewenang KPU yang diberikan UU untuk bisa mengatur pemilu sendiri, ataukah ada alternatif lain.


Hasyim Asyari mengatakan, jika hanya diatur PKPU nampaknya belum cukup. Hasyim mengajukan dua pilihan, yaitu melalui DPR yang berwenang menafsirkan UU dalam bentuk legislasi, atau mengajukan ke MK untuk uji materi.

Tak hanya populer
Ramlan Surbakti yang terlibat dalam pembahasan UU, memaparkan latar belakang pemilu langsung dan dua kriteria yang dipilih berdasar suara terbanyak dan sebaran geografis. Ramlah menuturkan, ide tersebut diinspirasi dari pemilu di Nigeria.

Di Nigeria, syarat pemenang pemilu presiden ada dua haitu berdasarkan suara terbanyaka atau popular vote dan juga berdasar sebaran dukungan, “Nigeria bukan kepulauan tapi majemuk dalam suku-suku bangsa. Karena itu, formulanya tak hanya popular vote tapi juga harus ada sebaran dukungan,” kata Ramlan.

Para pembuat UU sebenarnya juga sudah membayangkan bagaimana jika nanti pemilu hanya diikuti dua peserta. “Tapi waktu itu, mau dua atau lebih pasangan, formulanya tetap dua itu,” katanya.

Tujuan utamanya adalah agar capres tak hanya kampanye di daerah padat, misalnya di Jawa saja. “Jadi walau hanya dua calonnya, tetap harus ikuti dua kriteria itu. Untuk konteks Indonesia yang seperti ini kondisi keanekaragaman sudah bawaan yang harus dihormati,” kata Ramlan.

Sebanarnya, kecil kemungkinan dua syarat tersebut tak terpenuhi dengan hanya ada dua pasangan calon. Namun sekecil apapun kemungkinanya, KPU memang tetap harus mengantisipasinya.

“Minimal membangun kesepakatan dengan dua calon, ada berita acaranya dan tanda tangan. Tentu nanti masih bisa ada yang menggugat ke MK,” kata Ramlan. Persoalan ini juga harus disebarluaskan ke semua pihak dan diingatkan jauh hari.

Irmanputra Sidin tak sependapat kalau apa-apa harus ke lembaga lain atau ke MK karena KPU sudah diberi kewenangan untuk mengatur pemilu. “Ini akan mempengaruhi kredibilitas KPU jika selalu meminta bantuan lembaga lain. Padahal kemungkinan konfliknya tak seperti yang dibayangkan,” kata Irmanputra.

Irmanputra mengatakan, sebenarnya tak ada yang bertentangan diantara tiga peraturan tersebut. Acuannya sebenarnya sudah jelas, yaitu presiden terpilih nanti tak hanya yang diinginkan oleh mayoritas tapi harus bisa diterima di semua daerah.

“Apapun keputusan KPU nanti tetap menuai gugatan. Tak perlu minta tolong ke lembaga negara lain. Potensi konflik riil kemungkinan tak ada. Potensi konflik normatif yang ada,” kata Irmanputra. KPU harus lebih kuat dalam memutuskan karena aturan ini tak ada problem dan tak ada pertentangan diantara peraturan yang ada.

Syamsudin Haris mengatakan, Pasal 6a Ayat 3 UUD 1945 merupakan ambang batas keterpilihan pasangan capres, dan karena itu maka harus dipenuhi. “Saya melihat ketika pasangan calon hanya dua kemungkinan tak terpenuhi sangat kecil dan itu diperkuat oleh hasil sebuah survei,” kata Syamsudin.

Syamsudin cenderung menafsirkan, jika tak terpenuhi kriteris sebaran daerah, pasal yang ada tak secara terang menghendaki pemilu ulang untuk kasus dua calon pasangan. Karena tak memenuhi syarat sebaran, maka pemenang diambil dari suara terbanyak dari hasil pemilu yang sudah dilaksanakan, tak perlu mengulangi pemilu.

“Bunyi konstitusi kita sudah demikian dan tugas menafsirkan konstitusi itu pada MK bukan KPU. Syarat tersebut harus dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, baru nanti ke MK,” kata Syamsudin.

Siti Zuchro juga sependapat, KPU harus berdiri tegak tak perlu terombang-ambing oleh angin tak perlu. “Saya setuju KPU harus kuat dan percaya diri dengan keputusannya plus komunikasi dengan pasangan calon dan melibatkan pegiat pemilu, media, dan masyarakat untuk sosialisasi,” kata Siti.

Menjelang akhir diskusi, Ramlah Surbakti mengatakan, KPU harus cepat memutuskan sebelum dekat dengan 9 Juli. KPU perlu merevisi PKPU dengan membuat kriteris pasangan calon terpilih, dengan ketentuan tetap menggunakan syarat seperti di UUD 1945.

“Jadi kalu tak ada yang terpilih untuk bisa dilantik, maka KPU harus bilang tak ada yang bisa dilantik. Maka perlu putaran kedua. Namun karena pesertanya sama, maka sesuai ketentuan, suara terbanyak yang dilantik,” kata Ramlan. Penentuan suara terbanyak bukan dengan menggelar pemilu lagi, namun berdasar pemilu yang telah dilakukan.


“Mungkin seperti itu rumusannya, bahwa nanti akan digugat sangat mungkin,” kata Ramlan. Ramlan menyarankan agar KPU tak tergesa-gesa dalam mengubah konstitusi. “Lebih baik mengalami dulu.
Kita mengubah konstitusi itu setelah ada pengalaman,” kata Ramlan.

Secara pribadi, Komisioner KPU Sigit Pamungkas berpendapat, sebaran geografis tak menjadi syarat jika pasangan calon yang berlaga hanya dua. “Sebaran bekerja jika ada lebih dua pasangan calon, kalau hanya dua pasangan calon cukup dengan satu putaran,” katanya.

Ditemui usai diskusi terbatas, Ida mengatakan KPU akan membawa hasil diskusi tersebut dalam rapat pleno KPU. “Secepatnya akan kita putus setelah nanti semua komisioner bisa ikut rapat pleno,” kata Ida.

Ida mengatakan, KPU sudah membuat PKPU terkait penetapan pasangan calon terpilih yang merujuk pada UUD 1945 dan UU Pilpres. Jika ada yang tak sependapat, dipersilakan untuk menggugatnya ke Mahkamah Agung.

Namun demikian, berdasar hasil konsultasi tersebut, PKPU masih bisa berubah untuk direvisi. KPU juga mempersilakan masyarakat jika ingin menguji UU Pilpres terkait ketentuan ambang batas presiden terpilih.

Uji UU Pilpres
Dalam diskusi tersebut juga diikuti para pemantau pemilu. Peneliti hukum Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, mengatakan, lembaganya hari ini, Kamis (12/6), akan mengajukan uji materi terkait kriteria menang capres atau ambang batas presidensial.

Materi yang akan diuji adalah UU No 42/2008 Pasal 159 Ayat (1). “Bukan pembatalan murni pasal tersebut tapi meminta pasal itu ditetapkan sebagai konstitusionalitas bersyarat terhadap pasal itu dengan konteks paslon hanya 2 pasangan,” kata Fadli.

“Jadi nanti permohonannya kira-kira agar MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6a Ayat (4) dan Pasal 28d soal kepastian hukum,” lanjut Fadli. Namun demikian, semua itu diserahkan pada kebijakan MK. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

2 comments:

  1. Hal yg sebenarnya urgent dan krusial, mengingat hanya 2 calon pasangan yg berkompetisi. Potensi terjadinya perselisihan sangat besar

    BalasHapus
  2. Kalau sampai pemilu 2 putaran, tentu biaya yg dibutuhkan sangat besar. Sebisa mungkin pemilu hanya 1 putaran. Tentu dgn aturan dan UU yg ditetapkan yg sederhana tapi adil dan tegas

    BalasHapus

Item Reviewed: KPU Harus Cepat Putuskan Syarat Menang Capres Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM