728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 11 Juni 2014

Isu HAM Langsung Menghangat dalam Debat Capres

Debat pasangan calon presiden dan wakil presiden yang digelar Komisi Pemilihan Umum di Balai Sarbini, Jakarta, Senin (9/6), berlangsung ramai meskipun hanya mengandalkan satu moderator. Kedua kubu, Prabowo – Hatta dan Jokowi – Kalla, sempat tanya jawab terkait isu yang menjadi andalan masing-masing pihak.

Debat dipandu oleh moderator Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) Universitas Gadjah Mada, Zaenal Arifin Mochtar, yang dimulai pukul 20.00 dan berakhir pada pukul 22.30. Debat terbagi menjadi enam segmen. Kedua pendukung pasangan calon membawa masing-masing ratusan pendukung yang membuat suasana di Balai Sarbini sempat memanas karena sempat saling ejek.

Dari enam segmen debat dengan tema “Pembangunan Demokrasi, Pemerintahan yang Bersih, dan Kepastian Hukum”, segmen IV atau tanya jawab menjadi momentum yang paling ditunggu-tunggu kedua kubu. Sebagai pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta diberi kesempatan untuk bertanya tentang topik yang terkait tema malam itu.

Prabowo menanyakan soal sistem pemilihan kepala daerah yang kini dilakukan secara langsung dengan dana tak sedikit mencapai Rp 13 triliun. Jika dilakukan melelui DPRD, akan menghemat Rp 13 triliun. “Bagaimana sikap Bapak? Bagaimana dengan tuntutan pemekaran daerah baru? Padahal beban anggaran nasional cukup berat,” tanya Prabowo.

Jokowi menjawab, sebagai bentuk dari kedaulatan rakyat, maka pemilu langsung tetap dilaksanakan seperti sekarang. “Hanya teknisnya yang diperbaiki. Dilaksanakan serentah untuk mengurangi biaya. Bisa dalam satu provinsi atau satu negara tapi butuh transisi lama,” kata Jokowi.

Soal pemekaran, Jokowi dan Kalla mengatakan, daerah yang sangat diperlukan untuk dimekarkan tak ada masalah jika dimekarkan. Hanya saja, pemekaran harus memperhatikan asas manfaat yang dirasakan rakyat, bukan elit.

Hatta dalam komentarnya mengatakan, apa yang dijelaskan kubu Jokowi-Kalla belum dijelaskan detail dan belum terukur. Namun, Hatta sependapat kita harus melaksanakan pemilu yang lebih sehat, terukur, dan hemat biaya.

“Esensi pemilu langsung memang yang dikehendaki rakyat, namun harus dilakukan betul-betul agar tidak membebani biaya yang tinggi,” kata Hatta. Prabowo mengatakan, kriteria soal pemekaran daerah yang dibolehkan tidak jelas disampaikan Jokowi.

“Terima kasih pad Pak Hatta karena setuju dengan kami. Pemekaran itu dilihat tujuannya. Tujuannya agar lebih baik dalam segala bidang. Apakah efektivitasnya bisa memberi manfaat. Asas pokok adalah asas manfaat,” kata Hatta.


Giliran kubu Jokowi-Kalla yang menyampaikan pertanyaan. Kalla mengkritisi visi misi yang disampaikan Hatta yaitu melindungi rakyat dari berbagai diskriminasi dan menjunjung HAM. Prabowo juga mengatakan, tiada pengikut yang salah, yang ada adalah pemimpin yang salah.

“Bagaimana Bapak menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu?” tanya Kalla. Moderator Zaenal Arifin Mochtar secara spontan mengatakan, “Kalau tepuk tangan silakan,” yang disambut tepuk tangan kubu pendukung Jokowi-Kalla.

Prabowo pun menjawab. “HAM yang paling dasar adalah hak untuk hidup. Tugas mendasar adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia, itu tugas utama pemerintah. Harus melindungi tumpah darah dari segala ancaman,” kata Prabowo.

“Saya puluhan tahun adalah abdi negara yang membela HAM, mencegah kelompok radikal yang mengancam keselamatan hidup oran-orang yang tak bersalah,” lanjut Prabowo. Jadi, kata Prabowo, kalau kita hadapi kelompok yang merakit bom, yang mengancam hidup bangasa, mereka ini ancaman.

Kewajiban pemerintah, kata Prabowo, adalah melindungi tumpah darah. “Sebagai prajurit kita laksanakan tugas sebaik-baiknya, yang menilai atasan. Jadi saya mengerti arah pertanyaan Bapak. Tidak apa-apa,” kata Prabowo.

Di luar, gemuruh tepuk tangan pendukung Jokowi-Kalla bergema. “ Saya sebagai prajurit telah melakukan tugas sebaiknya, selebihnya atasan yang menilai. Bapak tidak mengerti,” kata Prabowo dengan nada serius.

Prabowo menekankan, justru para prajurit sering berapa pada posisi yang susah untuk menjaga keselamatan masyarakat. “Di Singapore, memegang (bom) saja itu hukuman mati apalagi merakit, menyebarkan. Saya membela HAM yang paling keras di Republik ini, saya tidak akan ragu,” kata Prabowo.

“Yang disampaikan Pak Prabowo belum konkrit, disampaikan ke depan seperti apa. Belum dijawab masalah diskriminasi, karena terlalu semangat menjawab soal HAM,” kata Jokowi yang disambut tawa pendukungnya.

Kalla melanjutkan, “Bapak katakan semua pelanggar itu pakai bom”. “Tidak semua,” kata Prabowo.

“Jadi tak semua pelanggar itu dengan bom. Jadi tak semua harus ditangani dengan kekerasan. Apakah penilaian atasan Bapak tentang penyeleaiaan masalah itu?” tanya Kalla. “Kalau Bapak ingin tanya, tanyakah ke atasan saya,” jawab Prabowo.

Prabowo menjelaskan langkh konkrit programnya yang di ujungnya adalah pendidikan. “Masalah HAM ini terkait pendidikan di semua sektor dan aparat, pejabat, karena sering petughas diberi perintah kalau ada sesuatu yang dinilai akhirnya petugas yang dikorbankan dan disalahkan,” kata Prabowo.


Segmen kelima berupa pemaparan langkah konkrit untuk keluar dari berbagai hambatan terkait tata pemerintahan juga menarik disimak, Prabowo menyampaikan beberapa stretegi untuk mengatasi hambatan. Diantaranya, memilih beberapa sektor dari banyak sektor yang menentukan.

“Kita tak bisa memperbaiki semua sektor. Kita harus pandai memilih sektor kunci setelah itu menentukan. Sasaran tak harus banyak. Misal pangan, dengan ketahanan pangan ktia bisa dapat yang lain,” kata Prabowo.

Prabowo juga yakin, opini rakyat sangat menentukan sehingga bisa mempengaruhi penguasa setempat agar mengeluarkan kebijakan yang lebih konkrit. “Dukungan rakyat akan mempengaruhi. Penguasa bisa diyakinkan untuk kerjasama,” kata Prabowo.

Jokowi banyak memberikan contoh-contoh konkrit berdasarkan pengalamannya sendiri. Terkait daerah yang kerap tak mengikti pusat, hal itu bisa diatasi dengan politik anggaran. “85 persen anggaran dari pusat. Dengan politik anggaran bisa kendalikan daerah,” kata Jokowi.

Misalnya untuk menggalakkan pelayaan satu pintu, kalau tidak dilakukan maka Dana Alokasi Khusus atau Dana Alokasi Umum bisa dikurangi. “Bagi daerah itu mengerikan,” kata Jokowi.

Soal kualitas birokrasi, menurut Jokowi hal itu tak sulit untuk diatasi. “Kalau saya optimistis karena SDM kita baik-baik, pintar-pintar. Kenapa tak jalan? Karena sistem yang baik tak dibangun,” kata Jokowi,

E-government harus diperkenalkan, mulai dari e-budgeting, e-procurement, e-purchasing, e-catalogue, e-audit. Kalau dilakukan, bisa dengan mudah dikontrol. “Panggil saja programmer, enngga ada dua minggu bisa dirampugkan. Harus optmimistis. Termasuk pola rekrutmen harus dengan seleksi dan promosi terbuka. Ini masalah niat, mau atau tidak mau, itu saja,” kata Jokowi. (AMR)

Jokowi juga banyak mencontohkan apa yang telah dilakukan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Misalnya, bagaimana berdialog dengan masyarakat sebelum membuat kebijakan. Blusukan di berbagai tempat pelosok. Hingga keputusannya yang tetap mempertahankan Lurah Lenteng Agung yang didemo karena agamanya bukan agama mayoritas penduduk di daerah tersebut.

Segmen VI atau terakhir adalah segmen penutup. Jokowi menutup dengan ungkapan khas Jokowi-JK. “Pembangunan demokrasi, pemerintahan yang bersih, dan kepastian hukum adalah hal yang utama, kalau presiden nomor 2,” kata Jokowi.

Prabowo juga menutup debat tersebut dengan kekuatannya. “Kami jika punya mandat akan kerja keras untuk menyelamatkan kekayaan bangsa, sehingga demokrasi yang dibangun demokrasi yang menyejahterakan. Bukan demokrasi wani piro ke arah desktruktif,” kata Prabowo.

“Kita tak mau jadi pasar negara lain. Kita tak mau perempuan kita kerja sebagai pembantu di negara lain. Kita ingin berdiri di atas kaki sendiri. Kita ingin menjadi negara yang terhormat,” lanjut Prabowo. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Isu HAM Langsung Menghangat dalam Debat Capres Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM