728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 28 Mei 2014

Visi Misi Capres: Setuju Penguatan KPK, Namun Berbeda Dalam HAM


Kedua kubu bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden telah menyampaikan visi misi mereka beserta program kerjanya. Di bidang hukum dan penegakan Hak Asasi Manusia, kedua kubu punya prioritas yang berbeda. Mereka sama-sama setuju untuk penguatan lembaga pemberantas korupsi, namun memiliki sensitivitas berbeda dalam penegakan HAM.

Kubu Jokowi-Kalla, meletakkan prioritas bidang hukum pada nomor empat dari sembilan prioritas yang mereka sebut sebagai Nawa Cita. Nomor empat berbunyi “Kami akan menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya”.

Jokowi-Kalla merinci lagi persoalan hukum dalam program Berdaulat dalam Bidang Politik, nomor 11 dari 12 agenda politik. Nomor 11 tersebut berbunyi “Kami berkomitmen untuk mewujudkan sistem dan penegakan hukum yang berkeadilan.” Dari agenda nomor 11 ini, kemudian dirinci lagi dalam 42 program prioritas utama.

Beberapa program tersebut diantaranya berkomitmen menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai kini masih menjadi beban sosial politik, seperti Kerusuhan Mei, Trisakti-Semanggi 1 dan 2, Penghilangan Paksa, Talang Sari Lampung, Tanjung Priok, Tragedi 1965.

Jokowi-Kalla juga berkomitmen menghapus semua bentuk impunitas, termasuk merivisi UU Peradilan Militer, yang pada masa lalu merupakan sumber pelanggaran HAM. Jokowi-JK juga menjanjikan lelang jabatan strategis pada lembaga penegak hukum dan pembentukan regulasi tentang penataan aparat penegak hukum.

Di kubu Prabowo-Hatta, dari Delapan Program Nyata, program terkait hukum dan HAM diletakkan pada nomor delapan, berbunyi “Membangun pemerintahan yang melindungi rakyat, bebas korupsi, dan efektif melayani.” Di bawah program ini, dirinci 10 program yang empat diantaranya terkait hukum dan HAM.

Berbeda dengan Jokowi-Kalla yang memperkuat program pada penegakan HAM, kubu Prabowo-Hatta hanya menyinggung soal HAM sekali saja, yang berbunyi “Melindungi rakyat dari berbagai bentuk diskriminasi, gangguan dan ancaman, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan sila-sila Pancasila dan UUD 45”.

Kubu Jokowi-Kalla juga sudah menyertakan program pencegahan, diantaranya berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melalui teknologi informasi yang transparan. Juga membuat pencegahan korupsi dengan Sistem Integritas Nasional (SIN) dan menutup peluang terjadinya korupsi pada penyelenggara negara dan penegak hukum.

Jokowi-JK juga akan membuka keterlibatan publik dan media massa dalam pengawasan dan memberdayakan lembaga pengawas yang ada untuk membongkar jaringan dan praktik mafia peradilan.

Kedua kubu sama-sama sepakat untuk penguatan KPK dalam pemberantasan korupsi. Jika kubu Prabowo-Hatta tegas akan memperkuat KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, Jokowi-Kalla memilih akan mensinergikan ketiga lembaga tersebut.

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej, mengatakan, program kerja di bidang hukum para pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden ternyata lebh pada masalah represi hukum. “Saya tidak tahu siapa tim hukumnya. Seharusnya mereka kan memetakan persoalan hukum lebih dulu. Tapi mereka tidak melakukannya. Jadi ini ukurannya tidak jelas,” katanya.

Kalau bicara masalah hukum paling tidak membicarakan substansinya, strukturnya, kemudian unsurnya. “Ini keduanya tidak sampai ke situ, jadi semua yang mereka sampaikan hanya hal represif saja, padahal yang penting itu bagaimana tindakan pencegahan,” kata Eddy.

Menurut Eddy, setidaknya ada empat hal yang bisa digunakan sebagai pisau analisis untuk menajamkan program kerja di bidang hukum. Pertama, faktor undang-undangnya, artinya memperbaiki substansi hukum. Kedua, persoalan perbaikan profesionalisme aparat. Ketiga, sarana dan prasarana. Keempat, membangun kesadaran hukum masyarakat.

Seharusnya, misalnya, dalam rangka memperbaiki substansi hukum, dia bisa memprioritaskan revisi KUHP yang merupakan peninggalan Belanda yang sudah berumur lebih dari 63 tahun. Dalam hukum acara, misalnya, substansi KUHAP itu juga perlu direvisi.

“Kemudian dari profesionalisme aparat penegak hukum, saya lihat kedua kubu cukup bagus ketika dia mengatakan harus ada penguatan peranan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan,” kata Eddy. Sayangnya, kata Eddy, hal itu hanya tentang pemberantasan korupsi. Padahal kejahatan bukan hanya korupsi.

“Kalau kita berbicara profesionalisme aparat, ketika berbicara polisi, bicara jaksa, bicara hakim, itu kan penguatan harus dimulai dari pola rekrutmen, sistem pendidikan, dan jenjang karir. Ini sama sekali tidak disinggung oleh kedua calon,” kata Eddy.

Lalu untuk sarana dan prasarana dan kesadaran hukum masyarakat, Eddy melihatnya kedua pasangan hanya fokus pada upaya hukum yang represif. “Tapi bagaimana menciptakan kesadaran hukum di masyarakat, itu tak terlihat dalam program mereka,” kata Eddy.

Ahli hukum konstitusi dan tata negara, Irmanputra Sidin, mengatakan, problem bangsa ini yang sampai membuat bangsa bubar dan pecah belah ketika negara tak bisa memproduksi kepastian hukum untuk warga negaranya, pelaku pasar, bahkan untuk penyelenggara negara sendiri. “Harusya hal itu dipertegas dalam program kerja semua capres dan harus menjadi pusat perhatian siapapun capresnya,” katanya.

Hal senada juga disampaikan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuchro, mengatakan. “Pemerintah nanti harus mengedepankan supremasi hukum. Keberpihakan terhadap supremasi hukum diwujudkan dengan membuat lembaga-lembaga hukum lebih bermartabat. Sehingga ungkapan negara hukum tidak menjadi jargon kosong,” katanya. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Visi Misi Capres: Setuju Penguatan KPK, Namun Berbeda Dalam HAM Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM