728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 28 Mei 2014

Soal Pilpres Putaran II, KPU Akan Minta Pendapat Ahli


Jika hanya ada dua pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berlaga, hingga kini belum bisa dipastikan bagaimana menentukan pasangan calon yang akan memenangi pemilu presiden. Apakah akan ada putaran dua jika tak ada calon yang memenuhi ambang batas presidensial, ataukah langsung ditentukan suara terbanyak pada putaran pertama.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum, yang membidangi divisi hukum, Ida Budhiati, di Jakarta, Jumat (23/5), mengatakan, secara prinsip Pemilu Presiden di Indonesia mengadopsi sistem Pemilu dua putaran (two round system) yang dikombinasikan dengan distribusi suara berbasis geografis atau wilayah administratif. “Berbeda dengan sistem First Pass The Post, Pasangan Calon terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak,” kata Ida.

Ketentuan penetapan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih telah diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 6A ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Pasal 159 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Memperhatikan ketentuan tersebut, kata Ida, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara sah dalam Pemilu Presiden dan Wakil Pressiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) di setiap provinsi yang tersebar lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.

Jika ketentuan tersebut tidak terpenuhi, maka menurut UUD Tahun 1945, Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dan Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan Calon terpilih kemudian ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak.

Masalahnya adalah, bagaimana jika hanya dua pasangan calon yang berlaga? Apakah jika ada pasangan calon yang sudah memenangi 50 persen lebih suara, tapi perolehan suaranya tak memenuhi ketentuan 20 persen di setiap provinsi yang tersebar dari setengah jumlah provinsi Indonesia, apakah tetap harus dilakukan pemilu putaran kedua untuk mencari suara yang terbanyak?

Kondisi tersebut belum bisa dijawab oleh KPU hingga kini. “Nah, hal itulah yang perlu diantisipasi KPU dengan mendengar pendapat pemangku kepentingan dan para ahli hukum tata negara dan ahli pemilu, sebagai bahan pertimbangan sebelum menempuh kebijakan,” kata Ida.

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, mengingatkan, ambang batas presidensial ini berpotensi menimbulkan masalah jika pemilu sejak awal hanya diikuti dua pasang calon. Jika hanya memenuhi ketentuan 50 persen lebih, kemungkinan bisa terjadi pada Pemilu Presiden 9 Juli nanti.


Hanya saja, bagaimana pemenang tersebut mampu memperoleh suara minimal 20 persen di setengah dari jumlah provinsi di Indonesia atau di 17 provinsi. “Dulu, alasan pembuat undang-undang ini menganggap jika capres mampu memenangkan 50 persen lebih, maka dia dengan mudah bisa mendapatkan minimal 20 persen suara di 17 provinsi,” kata Didik.

Pro dan kontra apakah perlu digelar pemilu putaran kedua jika tak memenuhi ketentuan distribusi geografis ini menimbulkan potensi masalah di akar rumput pendukung capres dan cawapres masing-masing. Undang-Undang tak menyebutkan klausul bagaimana jika sejak awal hanya ada dua pasangan yang berlaga, apakah harus tetap mengikuti ketentuan ambang batas presidensial tersebut, ataukah langsung ditetapkan sebagai pemenang bagi pasangan yang mendapatkan suara terbanyak.

Satu-satunya harapan, kata Didik, konstitusi ini berjalan dengan diiringi doa, dengan harapan utama agar pasangan capres – cawapres yang menang nanti bisa langsung memenuhi ketentuan ambang batas presidensial tersebut. Sehingga tak perlu memerlukan perdebatan apakah harus dilakukan pemilu putaran kedua.

Tes kesehatan
Saat ini pasangan calon baru saja menyelesaikan pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat menjadi capres-cawapres. Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, memastikan tim dokter yang memeriksa para bakal pasangan capres – cawapres tersebut adalah dokter yang independen, bukan anggota salah satu partai.

Ikatan Dokter Indonesia telah selektif merekrut tim dokter dengan memperhatikan masalah independensi ini. “Dokter sudah disumpah jabatan serta ada kode etik kedokteran,” kata Ferry.

Jumat malam kemarin, KPU dan tim dokter langsung menggelar rapat pleno membahas hasil tes kesehatan. Nantinya, KPU hanya akan menerima hasil tes kesehatan berupa pernyataan sehat atau tidak sehat. “Hasil tes tersebut sudah final dan kami tak perlu menginterpretasikannya, hanya ada dua yaitu sehat atau tidak sehat,” kata Ferry.

KPU tak akan mempublikasikan hasil tes secara detail karena hasil rekam medis seseorang dilindungi Undang-Undang dan tak bolh dipublikasikan. Karena itu, KPU hanya akan mempublikasikan apakah seseorang tersebut sehat atau tidak sehat. Pengumuman tentang persyaratan administratif capres dan cawapres, termasuk pengumuman hasil akhir tes kesehatan, akan dilakukan Sabtu (24/5) hari ini.

Tanggal 24-26 pasangan calon dipersilakan melakukan perbaikan persyaratan administarif yang kurang jika ada. Kemudian bari pada 31 Mei, KPU menentapkan pasangan capres dan cawapres, besoknya atau tanggal 1 Juni langsung dilakukan penarikan nomor urut pasangan capres dan cawapres. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Soal Pilpres Putaran II, KPU Akan Minta Pendapat Ahli Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM