728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 31 Mei 2014

Sanksi Bagi Kepala Daerah Menanti Jika Tak Taati Aturan Kampanye

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Jumat (30/5), mengatakan, pada prinsipnya kepala daerah bisa menjadi juru kampanye pada Pilpres nanti. Namun, KPU mengingatkan agar para kepala daerah mentaati aturan dan mengikuti mekanisme yang ada.

“Prinsipnya ada dua aturan, semua pejabat yang akan ikut kampanye harus izin di luar tanggungan negara. Kemudian mereka tak boleh menggunakan fasilitas negara,” kata Ferry.

Dalam UU Pilpres No 42 Tahun 2008, pada Pasal 42 telah diatur soal mekanisme cuti tersebut. Disebutkan, kampanye yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, dan menjalani cuti Kampanye.

UU juga sudah menegaskan, tak sembarangan para pejabat tersebut megnajukan cuti. Cuti yang dimaksud dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam UU Pilpres juga sudah memberi peringatan kepada struktur birokrasi untuk tidak menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon pada sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Secara eksplisit, pada Pasal 41 ayat (5) mengatur PNS yang menjadi juru kampanye. “Sebagai peserta Kampanye, pegawai negeri sipil dilarang mengerahkan pegawai negeri sipil di lingkungan kerjanya dan dilarang menggunakan fasilitas negara.”

Pelanggaran Pasal 41 ayat (5) tersebut bisa dikenai pidana pemilu berupa penjara paling singkat tiga bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling banyak Rp 12 juta.

Pejabat negara yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon dalam masa kampanye, dipidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 36 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 36 juta.

Birokrat paling bawah, yaitu kepala desa atau sebutan lain yang melakukan hal serupa, dipidana dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 12 juta.

(AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Sanksi Bagi Kepala Daerah Menanti Jika Tak Taati Aturan Kampanye Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM