728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 28 Mei 2014

KPI dan Dewan Pers Sikapi “Perang Udara”

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) ikut menanggapi “perang udara” berupa siaran langsung dua stasiun televisi swasta pada Selasa (27/5) yang diindikasikan tidak mencerminkan pemberitaan yang proporsinal dan independen. KPI akan segera bersikap terhadap fenomena tersebut dan berharap pihak pengelola stasiun televisi swasta menjaga marwah media massa di hadapan publik.

Wakil Ketua KPI, Idy Muzayyad, di Jakarta, mengatakan, pihaknya tak akan ambil diam dengan gelagat yang tidak sehat tersebut. “Besok (Rabu hari ini) kami bersama Dewan Pers akan menggelar pertemuan terkait masalah ini,” kata Idy.

Media massa seharusnya mengedepankan asas independensi dan netralitas. Jangan sampai mereka berlindung di balik independensi untuk menyiarkan berita sesuai dengan pilihan isu redaksi. “Boleh saja, misalnya Metro TV menyiarkan acara Jokowi-Kalla dan TV One menyiarkan acara Prabowo-Hatta, tapi harus proporsional,” kata Idy.

Media massa terutama televisi harus sadar, mereka menggunakan frekuensi milik publik, bukan milik sendiri. Metro TV kemarin siang menyiarkan acara Rakernas Partai Nasdem di Ancol yang mengusung tema pemenangan bakal pasangan Jokowi-Kalla dengan durasi yang tidak wajar. Sore harinya, giliran TV One menyiarkan acara Rapat Pemantapan Tim Kampanye bakal pasangan Prabowo – Hatta dengan durasi yang tidak wajar pula.

Serba susah
Deputi Direktur Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, mengatakan berbagai pemberintaan yang tak seimbang tentang pasangan bakal capres-cawapres saat ini memang sulit untuk disikapi. “Problemnya saat ini di teknis hukumnya karena belum ada penetapan sebagai capres-cawapres atau peserta pemilu,” kata Veri.

Pihak yang terlibat seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu tak bisa menyikapi hal seperti itu karena memang belum ada yang ditetapkan sebagai peserta pemilu. “Semestinya KPI dan Dewan Pers yang menangani persoalan ini,” kata Veri.

Idy Muzayyad mengakui, selain persoalan belum ditetapkannya peserta pemilu, juga ada persoalan belum adanya jadwal resmi kampanye. Namun demikian, Idy mengatakan, jauh hari sebelum Pilpres, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran ke media massa terutama televisi tekait penggunaan frekuensi publik yang harusnya digunakan secara proporsional.

“Sebelum Pemilu Legislatif, kami juga buat surat edaran. Sebelum Pemilu Presiden, kami juga buat surat edaran ke mereka tentang netralitas dan proporsionalitas,” kata Idy. Namun, surat edaran itu tampaknya tidak digubris oleh beberapa media. Karena itu, pihaknya telah membuat gugus tugas dengan Dewan Pers yang khusus memantau pemberitaan yang tak berimbang.

Stasiun televisi nantinya bisa dikenai sanksi jika tetap tidak menjaga netralitas dan proporsional. “Kami masih akan bicarakan dengan Dewan Pers besok,” kata Idy.

Idy mengingatkan, belajar dari pemilu legislatif, ada kecenderungan para caleg yang sering nongol memanfaatkan frekuensi publik, ternyata banyak yang tak mendapat simpati masyarakat. “Media massa yang tak netral juga dianggap tidak bisa dipercaya, jadi ini fenomena yang baik untuk mengingatkan media massa agar menjaga netralitas,” kata Idy. (AmirSodikin.com)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: KPI dan Dewan Pers Sikapi “Perang Udara” Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM