728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 22 April 2014

Rekapitulasi Suara: Celah Kecurangan Terbuka Namun Mudah Mendeteksi

Walaupun segala peraturan telah disiapkan begitu detail oleh Komisi Pemilihan Umum, celah kecurangan dalam rekapitulasi suara masih terbuka terjadi. Pemilu 2014 kini terjerat pada persoalan teknis lapangan yang tidak mudah. Penggunaan teknologi informasi secara penuh bisa mengurangi persoalan klasik manipulasi suara, namun hingga kini e-voting masih sekadar wacana di Indonesia.

Dengan sistem yang dibuat KPU sekarang, kecurangan memang sudah mudah dideteksi namun harus ada pihak yang mau mengajukan keberatan. Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto, di Jakarta, Senin (21/4), mengatakan, banyak petugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak menyadari kegiatan manipulasi suara kini gampang diketahui.

“Mereka tetap melanjutkan kebiasaan lama padahal dengan ketentuan-ketentuan baru bisa segera diketahui,” kata Didik. Deteksi pertama, C1 yang asli adalah yang berhologram. Kedua, C1 plano kini bisa dibuka kembali saat penghitungan suara di PPS maupun PPK. “Ketiga, pemindaian C1 yang langsung dikirim ke pusat, semua orang bisa mengakses isi C1,” kata Didik.

Dengan sistem seperti itu akan memudahkan siapapun yang suaranya dimanipulasi akan ketahuan. “Masalahnya adalah orang yang suaranya dikurangi itu mau komplain apa tidak. Kalau si pelaku memberikan kompensasi ke semua pihak, maka mereka juga akan diam,” kata Didik.

Dengan situasi seperti itu, maka peran pengawas pemilu menjadi krusial. Kalau pengawas pemilu lapangan, pengawas pemilu kecamatan, ternyata juga terlibat manipulasi itu, maka sempurna sudah kecurangan itu. “Tapi kalau pengawas pemilu ikut mempersoalkan kecurangan itu, maka baru bisa menjadi masalah. Sekarang kuncinya benar-benar di pengawas pemilu,” kata Didik.

Jika manipulasi dilakukan di level C1, maka itu paling aman dilakukan. Misal di C1 plano mendapat suara 12, kemudian setelah menyalin di C1 folio menjadi 120. “Kalau itu sudah tercatat di C1, ya akhirnya jadi aman soalnya dokumen utamanya C1. Semua pihak harus tau kelemahan ini,” kata Didik.

Anggota Badan Pengawas Pemilu, Daniel Zuchron, mengatakan, memang dalam proses rekapitulasi suara, banyak terjadi kesalahan. “Ada kesalahan tulis, kesalahan hitung, tapi ada juga karena kesengajaan,” kata Daniel.

Beberapa kesalahan terjadi kemungkinan karena penyelenggara pemilu tingkat bawah yang tak memenuhi kualifikasi sebagai panitia. Di media sosial, beredar hasil rekapitulasi suara di C1 yang janggal karena panitia salah menjumlahkan angka-angka sederhana yang ada.


Ketua KPU, Husni Kamil Manik, mengatakan, memang sudah ada ketentuan bahwa minimal pendidikan untuk penyelenggara pemilu tingkat bawah adalah SMA. Namun di beberapa daerah kriteria itu sulit dipenuhi.

Penggunaan TI
Berkaca pada berbagai persoalan manual di setiap penyelenggaraan Pemilu, bangsa ini harus belajar untuk menggunakan teknologi informasi secara penuh dalam pelaksanaan Pemilu. India saja sudah lebih dulu menggunakan e-voting atau pemilu secara elektronik.

“Hanya saja, Pemilu di India lebih sederhana sistem distrik. Di Indonesia lebih kompleks, namun harus dimulai rintisannya, misalnya melalui Pemilu Kepala Daerah karena sistemnya sedernaha,” kata Didik. Namun, dalam Rancangan Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah, soal kemunggkinan e-voting dalam Pemilu tidak disinggung.

Ke depannya, perubahan Undang-Undang Pemilu seharusnya mengakomodasi penggunaan TI secara penuh, terlepas nanti akan digunakan atau tidak. Pada Pemilu 2014, penggunaan TI secara terpenuh terbentur pada Undang-Undang yang ada karena tak mengakomodasi penggunaan TI secara penuh. “Selain memang ada persoalan kepercayaan parpol terhadap akurasi TI,” kata Didik.

Pemerintah, kata Didik, tidak punya komitmen untuk merintis penggunaan e-voting. Padahal, evoting ini salah satunya bisa menjamin akurasi penghitungan suara, tanpa tereduksi oleh persoalan manual yang saat ini menjerat.

Sebelumnya, Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan, pada pemilu kali ini penggunaan TI tak dilakukan secara penuh karena undang-undang memang tak mewajibkan. Pemindaian C1 hanya dilakukan secara sederhana seperti prinsip pemindaian manual dan KPU tak mengadakan kegiatan tabulasi suara secara nasional dari data C1 tersebut.

Hingga Senin malam, jumlah TPS yang C1-nya sudah diunggah ke website KPU mencapa 50,40%. Atau sudah mengunggah C1 dari 275.089 TPS dari total 545.803 TPS yang ada. Capaian tertingi diraih provinsi Gorontalo yang sudah 100 persen mengunggah semua C1 dari semua TPS yang berjumlah 2.323. Disusul Provinsi Bengkulu yang sudah 98,93 persen atau sudah mengunggah 4.239 TPS dari total 4.285 TPS. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Rekapitulasi Suara: Celah Kecurangan Terbuka Namun Mudah Mendeteksi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM