728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 21 April 2014

Aturan Kampanye Makin Ketat, Suvenir Maksimal Rp 50.000


Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan tahapan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan menuangkannya dalam Peraturan KPU (PKPU) No 4 Tahun 2014. Selain itu, KPU telah menyiapkan rancangan PKPU Kampanye Calon Presiden yang nantinya akan memperketat soal politik uang dalam kampanye, baik dalam bentuk suvenir maupun berkedok sumbangan sosial.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa (15/4), mengatakan pada Pemilu Presiden kali ini, ada spirit ingin mewujudkan asas fairness atau keadilan bagi semua pasangan calon presiden dan wakil presiden. “Memberi kesempatan yang sama dan adil bagi semua,” kata Ida.

Untuk itu, KPU akan mengatur penyebaran bahan kampanye yang diberikan kepada pemilih, antara lain berupa stiker, kaos, topi, kalender, gantungan kunci, makanan, minuman berlogo pasangan calon, yang apabila dikonversi ke rupiah nilainya tidak lebih dari Rp 50.000. Dengan ketentuan ini, berarti menutup celah-celah ketidakjelasan dalam definisi politik uang dalam bentuk suvenir yang pada Pemilu Legislatif belum jelas batasannya.

Norma seperti itu diharapkan bisa mencegah maraknya politik uang. KPU juga akan mengatur pembatasan alat peraga kampanye dalam bentuk baliho. Capres-cawapres tak bisa jor-joran baliho karena nantinya KPU akan membatasi jumlah baliho.

Dalam tahapan pencalonan, KPU membuka peluang partisipasi masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap bakal pasangan capres-cawapres. “Ketika dokumen yang diserahkan kepada kami itu sudah kami buka, sejak itu masyarakat dapat memberikan tanggapanya kepada KPU,” kata Ida.


Aturan ketat lainnya yaitu KPU juga akan melarang pasangan calon atau tim kampanyenya untuk memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat. “Misalnya pembuatan atau perbaikan jalan, tempat ibadah, perbaikan/pembuatan fasilitas umum,” kata Ida.

Bahkan, termasuk layanan mobil ambulans gratis nantinya juga tak dibolehkan. “Jika pasangan calon memberikan bantuan sosial, dapat diberi sanksi administrai dan atau pidana, berpedoman pada UU Pilpres,” kata Ida.

Aturan tersebut akan efektif setelah penetapan pasangan calon. Dalam jadwal, penetapan pasangan calon tanggal 31 Mei 2014. Kampanye bisa dilaksanakan tiga hari setelah ditetapkan paslon capres-cawapres.

Pendaftaran Capres
Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengingatkan pada partai politik atau gabungan parpol untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan Pilpres, terutama tahapan pendaftaran pasangan calon yang hanya dibuka tiga hari yaitu dari 18 Mei hingga 20 Mei.

Secara garis besar, kata Ferry, KPU membagi tahapan penyelenggaraan Pemilu Presiden menjadi tiga yakni tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahap penyelesaian. Paling penting adalah tahap pelaksanaan yang terdiri dari 11 program. Tahapan pelaksanaan akan diawali penyusunan daftar pemilih. KPU akan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilpres.

“KPU juga akan memutakhirkan data WNI yang berusia 17 tahun dari tanggal 10 April sampai dengan 9 Juli 2014,” kata Ferry. Dalam jadwal KPU, sinkronisasi DPT Pileg dengan DPT Tambahan, Daftar Pemilih Khusus (DPK), DPK Tambahan dan Pemilih baru pasca Pileg dilakukan pada 11-20 April 2014. Dilanjutkan pemutakhiran Pemilih pemilih baru pada 21 April – 10 Mei 2014.

Menurut Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, partai politik atau gabungan partai politik yang dapat mengajukan pasangan calon paling sedikit memperoleh kursi DPR 20 persen atau jumlah suara sah paling sedikit 25 persen. Setelah tahap pencalonan selesai, dilanjutkan kampanye dan masa tenang, Pilpres putaran I dan putaran II.

Pilpres I dilakukan digelar pada 9 Juli 2014. “Putaran II digelar jika pada putaran I tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari separuh jumlah provinsi di Indonesia,” kata Ferry.

Pada putaran kedua, pasangan calon juga akan kembali diberi kesempatan melakukan kampanye. Setelah itu dilakukan pemungutan dan penghitungan suara. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2014-2019 akan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2014. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Aturan Kampanye Makin Ketat, Suvenir Maksimal Rp 50.000 Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM