728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 07 Maret 2014

Penambahan DPT: Rawan Digugat Tapi Tak Ada Pilihan


Komisi Pemilihan Umum akhirnya di tengah tahapan pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) memasukkan data pemilih yang belum terdaftar ke dalam DPT dengan pertimbangan ketersediaan logistik. Padahal, DPT telah ditetapkan KPU dan pada awalnya KPU hanya diberi tugas untuk memutakhirkan data, bukan menambahkan data lain.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, di Jakarta, Jumat (21/2), mengatakan langkah KPU ini akan rawan digugat pihak lain. Namun, Perludem memahami langkah KPU ini sebagai jalan tengah untuk memastikan hak konstitusional warga yaitu hak memilih dengan jaminan ketersediaan surat suara.

“Asalkan penambahan data itu jelas untuk mengakomodasi hak pilih warga, sebab ini juga terkait logistik,” kata Veri. Masalah muncul karena surat suara hanya dihitung dari jumlah DPT dan tak memperhitungkan Daftar Pemilih Khusus (DPK). Karena itu, masuknya data baru ke DPT, bukan ke DPK, bisa dipahami.

“Untuk menjamin hak pilih warga negara menurut bisa sangat dimungkinkan. Justru kalau ada warga negara yang tak terdaftar dan memiliki identitas dan berhak memilih tidak diakomodasi KPU, akan lebih potensial digugat pihak lain,” kata Veri.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, menyadari bahwa langkah itu tak boleh dilakukan KPU. Namun, KPU sudah mengantongi rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu soal penambahan DPT dari data pemilih baru, sehingga langkah KPU menjadi legal.

“Tambahan data DPT itu rekomendasi dari Bawaslu. Kalau tak melayani, ada potensi kekurangan surat suara menjadi besar,” kata Hadar. Dalam berbagai kesempatan, KPU berkali-kali menyatakan DPT tak akan bertambah tapi justru akan berkurang.

Diketahuinya penambahan itu berdasarkan DPT per 15 Februari yang mencapai 185.822.507, lebih besar dibanding DPT per 23 Januari yaitu 185.813.540. DPT Luar Negeri juga bertambah menjadi 2.025.005 per 15 Februari, dibanding per 4 November 2.010.280.

Tak hanya DPT, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), baik di dalam negeri maupun luar negeri juga bertambah menjadi 546.278. Sebelumnya, KPU menetapkan jumlah TPS sebanyak 545.778.

Data pemilih baru berasal dari beberapa kasus, diantaranya baru diketemukannya daftar pemilih dari Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya tak terdata. Juga, ada di beberapa daerah yang menemukan banyak calon pemilih yang belum masuk DPT, termasuk di luar negeri misalnya di Malaysia.

“Buat kami, mereka harus diajak dimasukkan dalam DPT,” kata Hadar. Hadar mencontohkan, ada daerah yang tertinggal 600 calon pemilih, jika tak dimasukkan DPT mereka tak akan dapat jatah surat suara karena UU hanya mendasarkan penyediaan logistik untuk pemilih dari DPT.
(AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Penambahan DPT: Rawan Digugat Tapi Tak Ada Pilihan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM