728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 07 Maret 2014

Demi Logistik, KPU Tambah DPT


Demi mengejar ketersediaan logistik surat suara, Komisi Pemilihan Umum memasukkan data pemilih baru ke dalam Daftar Pemilih Tetap, yang seharusnya tak boleh dilakukan. Menurut aturan dan kesepakatan, seharusnya KPU hanya memutakhirkan DPT hingga 14 hari sebelum pemungutan suara dan tak boleh menambah data baru, kecuali jika ada rekomendasi Bawaslu.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, ditemui di Jakarta, Kamis (20/2), mengakui bahwa langkah itu tak boleh dilakukan KPU. Namun, KPU sudah mengantongi rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu soal penambahan DPT dari data pemilih yang baru, sehingga langkah KPU menjadi legal.

“Tambahan data DPT itu rekomendasi dari Bawaslu. Kalau tak melayani, ada potensi kekurangan surat suara menjadi besar,” kata Hadar. Dalam berbagai kesempatan, KPU berkali-kali menyatakan DPT tak akan bertambah tapi justru akan berkurang.

Diketahuinya penambahan itu baru disadari berdasarkan data DPT per 15 Februari yang mencapai 185.822.507, lebih besar dibanding DPT per 23 Januari yaitu 185.813.540. DPT Luar Negeri juga bertambah menjadi 2.025.005 per 15 Februari, dibanding sebelumnya per 4 November 2.010.280.

Alasan penambahan itu, kata Hadar, ada dua hal. Pertama karena ada daerah yang terlambat menyetorkan DPT yaitu Papua dan Papua Barat. Kedua, ada data masukan baru dari daerah, misalnya baru diketemukannya daftar pemilih dari Lembaga Pemasyarakatan yang sebelumnya tak terdata.

Juga, ada di beberapa daerah yang ditemukan banyak calon pemilih yang belum masuk DPT, bahkan di Malaysia juga ditemukan di lokasi perkebunan yang belum masuk DPT. “Buat kami, mereka harus diajak dimasukkan dalam DPT,” kata Hadar.

Hadar mencontohkan, ada daerah yang tertinggal 600 calon pemilih, jika tak dimasukkan DPT mereka tak akan dapat jatah surat suara karena UU hanya mendasarkan penyediaan logistik untuk pemilih di DPT. Seharusnya mereka dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus, namun jumlah sebanyak itu setara bahkan lebih untuk satu TPS.

“Kalau dibangunkan satu TPS, mereka tidak akan dapat surat suara (karena masuk DPK bukan DPT), kalo dipecah surut ke TPS sekitarnya akan jauh, ada masalah aksesibilitas nantinya,” kata Hadar. Dengan masalah seperti itu, KPU akhirnya membuat kebijakan yang berbeda dengan kata undang-undang.
Bagi Hadar, buat apa menjamin hak memilih seseorang dalam DPK jika nantinya akhirnya tak ada jaminan logistik surat suara. Dengan berbekal surat rekomendasi dari Bawaslu, maka perubahan yang dilakukan KPU menjadi legal karena semua rekomendasi Bawaslu, kata Hadar, sifatnya wajib dijalankan oleh KPU. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Demi Logistik, KPU Tambah DPT Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM