728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

Sumber Kerawanan Pemilu Terus Dikritisi

Berbagai kerawanan pada Pemilu Legislatif nanti terus disuarakan oleh kalangan pemerhati dan pemantau Pemilu. Salah satu kerawanan yang disuarakan adalah mengenai jual beli suara berdasarkan daftar pemilih yang disusun terlalu longgar. Di perkirakan, penyelenggara pemilu tingkat bawah di daerah terpencil bisa memainkan kebijakan longgar seperti ini.

Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi di Jakarta, Senin (10/2), mengingatkan daftar pemilih yang terlalu longgar bisa dimanfaatkan untuk mobilisasi. Kelonggaran tersebut terutama diberikan kepada warga yang tak memiliki dokumen kependudukan resmi, misal KTP atau paspor, agar tetap bisa memilih dengan masuk di Daftar Pemilih Khusus (DPK).

“KIPP memperkirakan DPK ini bisa dipakai oleh penyelenggara pemilu sebagai ‘pelampung’ bila DPT-nya tidak beres,” begitu kritik Jojo. Terhadap niatan mengakomodasi orang-orang yang tak berdokumen resmi masuk dalam daftar pemilih, memang itu didasari niat baik, namun dalam kondisi kompetisi parpol yang makin sengit, niat baik saja tak cukup.

Jojo mengakui terobosan ini bermanfaat bagi warga yang tinggal di daerah terpencil atau tinggal di daerah ilegal dan tak memiliki KTP. “Namun, jangan sampai terobosan yang dibuat membuka pelanggaran lebih masif,” kata Jojo.

Penyelenggara pemilu harus awas dengan gelagat memanfaatkan DPK ini, setelah sulit bermain di DPT karena DPT memerlukan lima elemen data kependudukan yang ketat. Di daerah terpencil, potensi kecurangan dan jual beli suara dengan mengandalkan DPK bisa terjadi karena lebih mudah membuat DPK dibanding DPT. Namun demikian, DPT bisa tetap dijalankan dengan kontrol yang lebih ketat dari otoritas lingkungan setempat, misal Ketua RT/RW setempat dilibatkan untuk memverifikasi identitasnya.

Presiden Center for Election and Political Party, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, yang juga mantan anggota Komisi Pemilihan Umum, Chusnul Mar’iyah, juga mengkritik daftar pemilih KPU yang begitu longgar. “Urusan DPT itu bukan urusan orang keluar masuk data, tapi masalahnya akan digunakan sumber manipulasi oleh petahana, oleh oposisi, atau oleh penyelenggara pemilunya sendiri,” katanya.

Manipulasi itu bisa terjadi kalau pendataannya tidak dilakukan dengan baik. KPU tak bisa terlalu longgar dalam membuat daftar pemilih. Harus ada waktu yang jelas. “Memang harus tegas. Kalau Anda tak masuk dalam daftar pemilih pada tanggal sekian, maka Anda memang tak boleh memilih memang, Anda baru bisa milih nanti waktu pilpres,” kata Chusnul.

Mengapa begitu? Karena sistem kita , kata Chusnul, bukan sistem wajib memilih, jadi ada kewajiban warga untuk mengecek juga apakah dia sudah terdaftar atau belum. Sebelum rakyat menuntut hak, maka wakyat berkewajiban juga untuk mengecek apakah dirinya sudah terdaftar atau belum.

Namun diakui, persoalan sekarang makin rumit. Data pemilih tak semata menjadi tanggung jawab KPU tapi juga Kemendagri. Dulu data pemilih diperoleh dari BPS dengan tangggung jawab penuh pada KPU.

Chusnul mengingatkan adanya potensi kecurangan dengan memanfaatkan daftar pemilih baik dilakukan oposisi maupun kubu petahana. “Jadi persoalannya itu sampai ke sana, bukan sekadar Anda boleh atau tidak boleh memilih. Tapi bisa menentukan siapa yang akan menang dan menentukan kecurangan-kecurangan atau modus operandi yang akan digunakan,” kata Chusnul.

Kerawanan Papua
Jojo juga mengkritisi pemilu di Papua. KIPP mengingatkan potensi praktik jual beli suara di Papua dengan mengatasnamakan sistem noken. Pemberian suara dengan sistem noken biasanya menggunakan otoritas pimpinan adat setempat, sehingga caleg yang berkepentingan bisa langsung berhubungan dengan pimpinan adat.

Karena itu, kata Jojo, KIPP berharap sistem noken dilarang untuk digunakan dalam Pileg nanti mengingat tidak menganut azas langsung, umum, dan rahasia. “Sikap KIPP Indonesia, noken sudah tidak bisa digunakan lagi walaupun mengatasnamakan adat,” kata Jojo.

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Musa Sombuk, mengatakan, hingga saat ini penggunaan sistem noken sebagai salah satu cara pengambilan suara masih belum jelas apakah boleh digunakan atau tidak.

Namun, tidak menutup kemungkinan sistem tersebut tak akan digunakan, terutama dalam pemilihan umum legislatif. Musa mengatakan, ada dua pemahaman terkait sistem noken di Papua. Pertama, warga pada satu kampung sepakat memilih salah satu calon tertentu dalam pertemuan adat.

Kepada calon yang dipilih itulah semua suara diserahkan. Cara itu biasa disebut dengan sistem ikat. Kedua, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara. Diatas tiang tempat noken diletakkan, dipasang foto kandidat, dan noken yang berada di bawah foto itu digunakan sebagai tempat memasukkan kertas suara warga yang memilih calon tersebut.

Musa menambahkan, jika sistem noken digunakan KPU tidak akan menggunakannya di sembarang tempat. Sistem itu hanya adakan digunakan di beberapa kampung dan distrik di 15 kabupaten. “Umumnya di wilayah pegunungan dan perbatasan yang terpencil dengan prasyarat yang ketat,” kata Musa.

Dihubungi terpisah Dosen STFT Fajar Timur Abepura, Theo Kossay mengatakan, sistem noken sebenarnya mekanisme spontan warga. Awalnya cara itu digunakan untuk mengakomodasi warga di pegunungan yang umumnya buta aksara dan buta warna. Namun, sistem noken memang rawan untuk dimanfaatkan pihak tertentu untuk manipupasi suara. (adm)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Sumber Kerawanan Pemilu Terus Dikritisi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM