728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 04 Februari 2014

Pendapat Ahli Sudutkan KPU Maluku

Pendapat ahli Maruarar Siahaan menyimpulkan bahwa KPU Maluku tidak menghormati hak konstitusi dalam penyelenggaraan Pemilu. KPU Maluku juga tidak memelihara dan menjaga kehormatan lembaga penyelenggara Pemilu dan tidak menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menjaga netralitas, imparsialitas dan asas-asas penyelenggara Pemilu yang jujur, adil dan demokratis.

“Keputusan KPU No. 16/Kpts/KPU-Prov-028/IV/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Tahun 2013 telah dibatalkan oleh Putusan Pengadilan TUN Ambon No.5/G/2013/2013/PTUN Abu Jo. No.94/N/2013/PT.TUN.MKS. Putusan ini telah mempunyai hukum tetap (in kracht van gewijsde),” kata Maruarar. Mararuar Siahaan yang juga mantan hakim Konstitusi itu menjadi ahli dari pihak Pengadu William B Noya dan Adam Latuconsina yang dikuasakan kepada OC Kaligis.
Dalam ini ada empat Pengadu.

Pertama, Pengadu perkara No: 7/DKPP-PKE-3/2014 yaitu Putuhena Mohammad Husni. Kedua, Pengadu perkara No: 8/DKPP-PKE-3/2014 adalah Abdul Majid Latuconsina, N Husni Putuhena, Idris Lessy. Ketiga, Pengadu perkara No: 9 /DKPP-PKE-3/2014 yakni OC Kaligis kuasa dari William B Noya dan Adam Latuconsina (calon gubernur melalui jalur perseorangan).

Terakhir, perkara No 10/DKPP-PKE-3/2014 Pengadu Petrus Selestinus dan Samuel Sapasuru kuasa dari Yacobus Putileihalat Bupati Seram Bagian Barat. Ada pun yang menjadi pihak Teradu adalah Ketua dan Anggota KPU Maluku, Jusuf Idrus Tatuhey, MG Lailossa, Musa Latuatukan, Noferson Hukunala, M Nasir Rahawarin serta Ketua dan anggota Bawaslu Maluku Dumas Maneri, Lusy Peilow dan Fadly Silawang. Selaku ketua majelis Saut H Sirait dan anggota majelis Nur Hidayat Sardini serta Ida Budhiati. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli.

Lanjut Maruarar, terlepas dari tidak dikabulkannya penundaan sementara pelaksanaan keputusan KPU a quo, maka diulurnya waktu dengan mengajukan upaya hukum berupa banding dan kasasi, menunjukkan KPU Maluku memiliki kepentingan tersendiri. Indikasi terlihat jelas bahwa KPU Maluku tidak netral atau imparsial, karena kepentingan yang dipertunjukan tampak bukan untuk melaksanakan pemilukada yang jujur dan adil melainkan agar Pengadu dengan segala cara melalui kewenangan KPU yang ada tidak ikut serta dalam pemilukada.

“KPU Maluku tidak mematuhi hukum yang berlaku, secara kongkrit dalam Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap,” jelas mantan ketua Pengadilan Tinggi Medan itu.

Pria yang pernah mendapatkan Satya Lencana Karya Satya tahun 2001 itu menambahkan, perbuatan KPU Maluku tidak mengindahkan Putusan Pengadilan TUN yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan Keputusan tentang Pasangan Calon Peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku 2013 dan harus mengikutsertakan Pengadu sebagai calon, maka pelanggaran yang sudah dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum. Maka dengan sendirinya, hal itu merupakan pelanggaran kode etik berat.

“KPU Maluku melanggar hak asasi manusia yang diatur dalam konsitusi, karena merongrong wibawa pengadilan, menimbulkan kegoyahan dan ketidaktertiban dalam masyarakat dan memerkosa keadilan dan kepastian hukum yang juga menjadi prinsip konstitusi,” pungkas peraih Bintang Maha Putera Utama dari presiden tahun 2010 itu.

Sementara itu, Ketua KPU Maluku Jusuf Idrus Tatuhey mengatakan bahwa alasan pihaknya tidak meloloskan pasangan Wiliam B Noya dan Adam Latuconsina menjadi calon peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku tahun 2013 karena tidak memenuhi syarat adminsitrasi. (*)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pendapat Ahli Sudutkan KPU Maluku Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM