728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

Pemungutan Suara dengan Noken Diperdebatkan

Meskipun pelaksanaan pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif kian dekat, penggunaan sistem noken di Papua belum dipastikan. Komisi Pemilihan Umum sudah memberi sinyal bahwa pemungutan suara dengan noken tak akan dibolehkan, namun pandangan seperti itu belum sampai ke KPU Papua.

Menurut anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Musa Sombuk, Sabtu (8/2) di Jayapura, hingga saat ini penggunaan sistem noken sebagai salah satu cara pengambilan suara masih belum jelas apakah boleh digunakan atau tidak.

Namun, tidak menutup kemungkinan sistem tersebut tak akan digunakan, terutama dalam pemilihan umum legislatif. Musa mengatakan, ada dua pemahaman terkait sistem noken di Papua. Pertama, warga pada satu kampung sepakat memilih salah satu calon tertentu dalam pertemuan adat.

Kepada calon yang dipilih itulah semua suara diserahkan. Cara itu biasa disebut dengan sistem ikat. Kedua, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara. Diatas tiang tempat noken diletakkan, dipasang foto kandidat, dan noken yang berada di bawah foto itu digunakan sebagai tempat memasukkan kertas suara warga yang memilih calon tersebut.

Menurut Musa, proses itu memungkinkan saat pemilihan gubernur atau pemilihan bupati digelar karena karena jumlah kandidat sedikit. Namun untuk pemilihan legislatif cara seperti itu akan sulit di karena jumlah kandidat dan partai banyak.

KPU Papua sendiri s telah memiliki petunjuk teknis yang diwarisi dari proses pemilihan gubernur tahun 2013 lalu. Dalam petunjuk teknis dijelaskan, noken digunakan sebagai pengganti kotak suara dan proses pemungutan suara dilakukan sama seperti proses pemungutan suara di wilayah lain di Indonesia.

Musa menambahkan, jika sistem noken digunakan KPU tidak akan menggunakannya di sembarang tempat. Sistem itu hanya adakan digunakan di beberapa kampung dan distrik di 15 kabupaten. “Umumnya di wilayah pegunungan dan perbatasan yang terpencil dengan prasyarat yang ketat,” kata Musa.

Dihubungi terpisah Dosen STFT Fajar Timur Abepura, Theo Kossay mengatakan, sistem noken sebenarnya mekanisme spontan warga. Awalnya cara itu digunakan untuk mengakomodasi warga di pegunungan yang umumnya buta aksara dan buta warna.

Petugas KPPS yang kemudian mencontreng atau mencoblos suara yang telah dimasukkan ke dalam noken. Mekanisme itu menurutnya mengakomodasi kearifan lokal yang menempatkan noken sebagai bagian sehari-hari hidup warga di pegunungan.

Namun ia mengatakan, politisasi atas sistem itu menyebabkan sistem noken rentan terhadap kebocoran dan manipulasi suara. Mantan anggota KPU Kabupaten Jayapura periode 2008-2013 itu mengatakan, politik uang menyebabkan sistem noken mudah dimanipulasi oleh penyelenggara pemilu tingkat bawah.

Wakil Sekretaris Jenderal KIPP, Jojo Ruhi, mengatakan praktik noken diperkirakan masih akan terjadi pada pemilu nanti. Sistem ini memang rentan untuk jual beli suara. “Kalau jadi anggota dewan, ya tinggal pegang saja ketua sukunya. Mungkin itu kebijakan lokal tapi harusnya enggak bisa ditoleransi,” kata Jojo.

Divisi Hukum KPU Puncak Ilaga, Papua, Aten Niom, mengatakan tidak benar jika tradisi memberikan suara dengan noken dilakukan dengan cara surat suara dicoblosi oleh ketua suku. “Noken itu hanya berfungsi sebagai kotak suara,” kata Aten.

Karena itu, Aten keberatan jika tradisi memberikan suara dengan noken disebut penuh kecurangan. Jika menggunakan sistem ikat, pastilah di awal-awal telah ada musyawarah untuk mengetahui aspirasi semua warga. “Kepala suku hanya memfasilitasi keinginan warga,” kata Aten. (adm)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pemungutan Suara dengan Noken Diperdebatkan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM