728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

Parpol Tak Perlu Risau soal Saksi

Partai politik tak perlu risau dengan saksi jika memang tak mampu menghadirkan saksi di semua Tempat Pemungutan Suara. Komisi Pemilihan Umum berkomitmen untuk tetap memberikan salinan formulir rekapitulasi tingkat TPS atau formulir C1 kepada semua saksi parpol, termasuk kepada saksi parpol yang tak bisa hadir di TPS.

Komitmen itu kembali disampaikan oleh KPU Husni Kamil Manik dan Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Kamis (13/2). Husni mengatakan, dalam proses penghitungan suara mulai dari TPS nantinya akan dilakukan dokumentasi dan publikasi sehingga itu akan menjadi acuan bagi semua pihak untuk memastikan prosesnya dilangsungkan secara benar. “Kami sedang menyiapkan aplikasi untuk merekam formulir C1,” kata Husni.

Untuk membuat aplikasi ini, KPU mendapat asistensi dari tenaga ahli Universitas Indonesia. Prinsip kerjanya, semua formulir C1 dari semua TPS akan dipindai kemudian dipublikasikan di website KPU. “Aplikasinya sedang dalam proses pengerjaan, targetnya pertengahan bulan ini sudah tuntas,” kata Husni.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan, tiap saksi parpol yang datang di TPS akan mendapat salinan formulir C1. “Tapi partai pun kalau tidak mengirim saksi ke TPS tetap akan dapat juga salinan C1, nanti minta saja, asal ada surat resmi dari partai,” kata Ferry.

KPU masih membuat aplikasi sederhana untuk keperluan mendokumentasikan formulir C1 dari semua TPS di Indonesia. Formulir C1 dari TPS akan dibawa ke kabupaten/kota, kemudian oleh petugas akan dipindai gambarnya dan langsung diunggah ke server KPU.

Selain itu, KPU juga akan mewajibkan rekapitulasi tingkat desa dan tingkat kecamatan untuk dimasukkan dalam bentuk tabel menggunakan aplikasi Microsoft Excel. “Hasilnya nanti akan dikirim ke KPU pusat dengan menggunakan aplikasi sederhana,” kata Ferry.

Pengiriman formulir C1 dan pengiriman rekapitulasi tingkat desa dan kecamatan dilakukan tidak secara bersamaan sehingga jika ada selisih suara akan diketahui di tingkat mana kesalahan dilakukan. “Pengiriman C1 yang lebih dulu, baru nanti pengiriman data rekapitulasi tingkat kecamatan,” kata Ferry.

Dengan cara seperti itu, masyarakat dan juga peserta pemilu akan diuntungkan karena bisa melihat data di seluruh TPS di Indonesia. Hasil rekapitulasi juga bisa dipercepat informasinya agar segera sampai ke masyarakat.

Untuk menjamin keamanan data rekapitulasi tingkat desa dan kecamatan yang disimpan menggunakan aplikasi Microsoft Excel, KPU bekerja sama juga dengan UI, ITB, dan BPPT. “Tentunya nanti kita juga akan diskusi dengan para pakar dan ahli teknologi informasi,” kata Ferry.

Mengubah cara pikir
Dengan sistem rekapitulasi suara yang sama sekali berbeda dibanding pemilu sebelumnya, Husni Kamil Manik mengatakan, para petugas di lapangan harus mengubah cara berfikir lama dan diganti dengan cara berpikir yang mengedepankan akuntabilitas. “Pertanggunjawabannya harus kuat, mereka harus menjamin hasil pemuungutan suara tidak berubah dari TPS sampai ke pusat, itu yang akan kami utamakan dan tanamkan ke petugas kami,” kata Husni.

Husni mengingatkan, hingga kini kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu masih bertumbuh. Dari berbagai survei disebutkan masih sekitar 76 persen. “Kami perlu lebih tinggi dari itu, yang sudah ada ini modal yang tidak boleh berhenti hanya sampai di situ,” papar Husni.

Petugas di lapangan harus memahami lebih dahulu cara kerja penghitungan suara dan rekapitulasi suara sebelum menyampaikan ke masyarakat. Prinsipnya, petugas harus mengutamakan proses yang dilakukan memenuhi asas keterbukaan, dengan sejak awal melibatkan partisipasi masyarakat, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu dan pihak-pihak lain yang terlibat, termasuk jurnalis.

Husni juga menekankan agar para petugas nantinya cekatan dan mampu menyelesaikan persoalan di tingkatannya. “Masalah yang dihadapi pada tingkatan tertentu harus diselesaikan pada tingkatan itu pula, tidak lagi menabung masalah. apalagi mendepositokan masalah,” papar Husni.

Husni mencontohkan, jika masalah ada di TPS, lalu dibiarkan sampai ke Jakarta dan pada akhirnya sampai ke Mahkamah Konstitusi, maka hal itu akan merepotkan banyak pihak. “Itu yang sekarang kami tekankan, dimana ada masalah di situ maka harus diselesaikan di situ pula,” kata Husni. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Parpol Tak Perlu Risau soal Saksi Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM