728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

Masih Ada 2,1 Juta Pemilih Bermasalah

Hingga kini, masih ada 2,1 juta pemilih bermasalah di Daftar Pemilih Tetap yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), dari sebelumnya 3,3 juta pemilih. Walaupun secara tekstual tak memenuhi undang-undang, namun Komisi Pemilihan Umum mewacanakan tetap mempertahankan pemilih tanpa NIK itu masuk dalam DPT.

Seharusnya, menurut undang-undang, pemilih yang tak memenuhi lima unsur identitas, salah satunya NIK, harus masuk ke Daftar Pemilih Khusus (DPK). Namun, jika mereka dimasukkan ke DPK, dikhawatirkan akan kekurangan logistik surat suara karena sesuai undang-undang, DPK tak dialokasikan dalam pencetakan surat suara.

Demikian disampaikan Ferry Kurnia Rizkiyansyah, ketika ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Rabu (12/2). Ferry mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk menyelesaikan sisa persoalan tersebut.

KPU diberi waktu pemutakhiran DPT hingga 14 hari sebelum pemungutan suara. Jika hingga tenggat waktu yang ditentukan ternyata masih bayak pemilih yang tak memiliki NIK, KPU mewacanakan agar mereka tetap ada di dalam DPT.

“Kami sedang berupaya agar sampai 14 hari sebelum hari H, NIK yang diberikan pemerintah itu bisa dimasukkan ke data pemilih,” kata Ferry. Melihat perkembangan kemajuan, dari 10,4 juta bermasalah, kemudian menjadi 3,3 juta, dan kini tinggal 2,1 juta, Ferry optimistis masalah ini bisa diselesaikan.

Jika nantinya tetap ada yang tak bisa diselesaikan, Ferry berharap mereka tetap masuk dalam DPT dengan kebijakan khusus. “Tetap masuk DPT tapi nanti akan ada informasi atau kebijakan lebih lanjut,” kata Ferry.

Komisioner KPU lainnya, Ida Budhiati, juga sependapat dengan wacana bahwa mereka tetap berada di DPT. Jika seandainya sisa persoalan yang tak memiliki NIK harus masuk dalam DPK, Ida berharap pemilih dalam daftar DPK memiliki jaminan untuk mendapatkan surat suara.

“Soalnya, pemilih di dalam DPT dan DPK itu setara, tak ada perbedaan perlakuan, mereka tetap sama-sama bisa mencoblos dari pukul 07.00 hingga 13.00,” kata Ida. Kecuali, DPK Tambahan memang dibedakan, yaitu hanya boleh mencoblos satu jam sebelum TPS tutup, dengan menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, juga menyerukan pentingnya mempertahankan para pemilih yang tidak memiliki NIK namun sudah terdata dalam DPT, untuk tetap masuk DPT saja. “Tidak ada logistik untuk DPK, karna logistik itu hanya didasarkan DPT. Kami berpandangan kalau NIK-nya tidak dapat diperoleh, ya masih tetao di DPT saja,” kata Hadar.

Jika pemilih di DPT yang tanpa NIK ini dikeluarkan masuk DPK, dikhawatirkan jik jumlahnya besar bisa berpotensi kurangnya logistik surat suara. “Jadi berbahaya, apalagi DPK itu ditetapkan minus 7 hari sebelum hari H,” kata Hadar. (adm)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Masih Ada 2,1 Juta Pemilih Bermasalah Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM