728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

KPU: Tak Logis Jika Dibilang Tak Siap

Hingga Selasa (11/2), Komisi Pemilihan Umum masih berada pada jalur tahapan penyelenggaraan pemilu yang semestinya. Tidak ada bukti bahwa KPU tidak siap dengan pemilu kali ini, seperti beberapa selentingan yang didengungkan akhir-akhir ini yang bertujuan untuk mengundurkan jadwal pemilu.

Komisioner KPU, Ida Budhiati, mengatakan, sangat tidak logis jika ada yang mengatakan pihaknya belum siap dengan penyelenggaraan pemilu kali ini. “Mau menggunakan indikator apa untuk menyatakan pemilu tidak siap? Pengadaan logistik sudah, bahkan mulai didistribusikan,” kata Ida.

Dalam pekan-pekan ini, para komisioner KPU berkunjung ke berbagai percetakan surat suara dan pabrik tinta untuk mengecek kesiapan pengadaan logistik. Hasilnya, pengadaan logistik tepat waktu bahkan di beberapa tempat melebihi target.

Ditanya soal bagaimana distribusi ke daerah terpencil, Ida mengatakan justru daerah terpencil dan jauh diprioritaskan lebih dulu. “Papua misalnya, justru kami prioritaskan lebih dulu logistiknya,” kata Ida.

Komisioner KPU lainnya, Hadar N Gumay, sempat menanggapi pernyataan pihak luar bahwa pencetakan surat suara terlalu cepat karena daftar pemilih tetap (DPT) belum selesai dimutakhirkan. Berdasarkan rekomendasi Badan Pengawas Pemilu, KPU harus memutakhirkan DPT hingga 14 hari sebelum pemungutan.

“Tidak mungkin kami mencetak surat suara menunggu pemutakhiran DPT selesai. Surat suara harus segera dicetak, kalau tidak justru akan mengganggu tahapan pemilu,,” kata Hadar.

Menurut Hadar, tak mungkin jadwal pemilu diundur kecuali dengan hal-hal yang dibolehkan oleh Undang-Undang, misalnya terjadi bencana. “Kami siap, tak ada masalah. Siapa bilang KPU tidak siap?” tandas Hadar.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, target KPU untuk pencetakan surat suara akan tuntas akhir Februari dan distribusinya pertengahan Maret. Terhadap penanganan lokasi bencana, seperti di Tanah Karo, KPU sudah melakukan pendataan di sana.

KPU Karo sudah disupervisi KPU Sumut untuk mendata apakah perpindahan pengungsi ini berada pada satu titik pengungsian seperti ketika di desa mereka dahulu sebelum erupsi, atau terpencar-pencar. “Sekarang sudah dimulai proses pendataannya, mudah-mudahan waktu yang tersedia ini bisa dimanfaatkan secara baik oleh KPU Karo,” kata Husni.

Persoalan honor
Ditanya soal kendala penyelenggaraan pemilu, Hadar mengatakan, satu hal yang bisa dibilang mengkhawatirkan adalah honor Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). KPPS inilah yang akan menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemilu, bahkan yang akan menjamin hasil pemilu kredibel dan bisa dipercaya.

“Saya bingung, apakah ini baik untuk disampaikan. Tapi saya prihatin dengan honor KPPS yang rendah, sekitar Rp 500.000 per orang, padahal di Pilkada mereka bisa dapat Rp 750.000,” kata Hadar. Dibanding pemilu sebelumnya, banyak komponen biaya pada pemilu kali ini justru turun, padahal sudah lima tahun berlalu.

“Kami akan mengajukan agar honor mereka dinaikkan,” kata Hadar. KPPS inilah nantinya yang akan menggelar pemungutan suara, kemudian menghitung perolehan suara, dan mencatatnya dalam berbagai formulir.

Mereka menjadi penyelenggara pemilu sesungguhnya di lapangan, termasuk yang membuat formulir rekapitulasi suara (C1) yang dibagikan kepada seluruh saksi partai. Para pemantau pemilu sudah memberi peringatan, KPPS ini salah satu penyelenggara yang mudah disusupi pihak terntentu karena honor yang rendah.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja, mengatakan sepakat dengan niatan KPU untuk mengajukan kenaikan honor KPPS. “Cuma memang kita harus berhitung terhadap besaran anggaran sekarang. Kan pemilu itu kurang lebih sekitar Rp 20 triliun yang dikeluarkan untuk semua penyelenggara pemilu, terutama KPU dan Bawaslu,” kata Hakam.

Hakam berpendapat, hal yang penting adalah bagaimana dana untuk KPPS betul-betul bisa sesuai dengan beban kerja yang mereka emban. “Tidak terlalu sedikit, tapi juga sesuai dengan kemampuan negara. Pada intinya, DPR mendukung dengan perhitungan yang rasional dan obyektif,” kata Hakam.

Pengamanan pencetakan
Hakam Naja dalam pertemuannya dengan Komisioner KPU Sigit Pamungkas juga menyampaikan kekhawatirannya soal pengamanan di perusahaan pencetakan surat suara. “Masak di satu perusahaan percetakan di Jawa Tengah hanya dijaga satu orang polisi, padahal dia menjaga dokumen penting selama 24 jam,” kata Hakam.

Dalam pandangan Hakam, dana triliunan rupiah yang dialokasikan kepada Polri seharusnya bisa menambah persolen yang berjaga. “Ini penting. Kalau mereka mencetak surat suara lebih bagaimana? Kalau ada yang ambil surat suara bagaimana?” kata Hakam menceritakan hasil kunjungan Komisi II DPR RI ke sejumlah perusahaan pencetakan surat suara di Jawa Tengah.

“Saya ngeri. Ini kan dokumen penting, harus diamankan. Kita akan ngomong ke kepolisian. Di depan kpu daerah mereka juga setuju ditambah petugas keamanan,” kata Hakam.

Sigit Pamungkas mengatakan, dalam kunjungannya di percetakan di Solo, satu perusahaan dijaga oleh tiga polisi. Karena itu, jika ada perusahaan yang dijaga hanya satu orang polisi, seharusnya Polri nanti bisa diminta untuk menyamakan standard pengamanannya. (adm)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU: Tak Logis Jika Dibilang Tak Siap Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM