728x90 AdSpace

Latest News
Selasa, 18 Februari 2014

KPU Maluku Tetap Harus Bertanggungjawab

Komisi Pemilihan Umum Maluku tetap harus bertanggung jawab atas tahapan pemilu legislatif hingga Gubernur Maluku yang baru dilantik. Pemerintah juga diharapkan bantuannya untuk cepat memproses pelantikan kepala daerah sebagaimana mestinya dengan mempertimbangkan aspek penyelenggaraan pemilu legislatif yang akan segera digelar.

Demikian disampaikan Komisioner KPU, Hadar N Gumay, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ida Budhiati, yang ditemui di Kantor KPU, Jakarta, Senin ( 17/2). Menuru Hadar, sudah ada peraturan bahwa jika masa tugas seorang anggota KPU provinsi berakhir pada saat berlangsungnya tahapan pemilu gubernur, maka masa keanggotaannya diperpanjang sampai pelantikan gubernur terpilih.

“Aturan itu dibuat supaya KPU provinsi tuntas melakukan pemilihan kepala daerah. Hanya saja memang jadi sulit karena pada akhirnya ada jadwal pemilu legislatif yang mepet,” kata Hadar. Saat ini memang sangat diharapkan segera terbentuk KPU Maluku karena selain ada tanggung jawab Pileg, juga mereka akan menyeleksi anggota KPU kabupaten/kota.

Seperti diberitakan Kompas sebelumnya, KPU Maluku periode sekarang merasa tak bertanggung jawab atas distribusi logistik pemilu legislatif karena masa jabatannya segera berakhir bersamaan pelantikan gubernur Maluku yang baru. Hingga saat ini, mereka merasa belum diberi wewenang KPU pusat untuk membantu menangani logistik.

Untuk KPU kabupaten/kota di Maluku, sudah ada calon-calonnya. Hanya saja mekanismenya seleksi memang bisa dilakukan sebelumnya, namun uji kelayakan dan kepatutan harus diakukan KPU provinsi yang baru, bukan KPU proinsi periode lama.

Hadar menegaskan, selama KPU Maluku belum diganti, mereka tetap bertanggung jawab dengan penyelengaraan pemilu legislatif. “Kami dengar berjalan kok urusan logistiknya. Urusan-urusan persiapan pemilu legislatif dia juga (KPU Maluku) yang tanda tangan,” kata Hadar.

Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan, seluruh anggota KPU daerah diperpanjang masa keanggotaannya terkait pelaksanaan pilkada, dan bukan terkait pileg. “Kita harap proses pelantikan gubernur cepat dilakukan. Untuk KPU Maluku, sebenarnya tinggal dipilih. Begitu gubernur dilantik, maka anggota KPU Maluku juga siap dilantik,” kata Ferry.

Komisioner KPU yang membidangi hukum, Ida Budhiati, mengatakan, pada Pasal 130 ayat (2) UU N0 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, disebutkan dalam hal KPU provinsi berakhir masa tugasnya pada saat berlangsungnya tahapan penyelenggaraan pemilihan gubernur, masa keanggotannya diperpanjang sampai dengan pelantikan gubernur terpilih dan pembentukan tim seleksinya dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah pelantikan gubernur terpilih.
Karena itu, kata Ida, seharusnya anggota KPU Maluku sekarang tetap bertugas untuk melaksanakan pemilu legislatif. “KPU akan meminta klarifikasi ke KPU Maluku terkait masalah ini. KPU juga akan mengingatkan bahwa pekerjaan KPU Maluku akan berakhir hingga masa tugasnya,” kata Ida.

Sudah jelas disebutkan dalam undang-undang, bahwa KPU provinsi bertugas pula melaksanakan legislatif dan pemilu kepala daerah. Ida mengakui, secara tekstual, undang-undang memang mempersulit untuk memastikan kesinambungan penyelenggaraan pemilu legislatif dan presiden. UU hanya memastikan kesinambungan pemilukada.

“Ini tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Undang-undang mengantisipasi hanya kesinambungan pilkada,” jelas Ida. Perhatian KPU sekarang adalah desain pemilu ternyata benar-benar akan mempengaruhi penguatan kelembagaan KPU.

Dengan berbagai masalah yang dihadapi KPU daerah, kini muncul kebutuhan memperkuat KPU dan menjaga kesinambungan pemilu, tak hanya untuk pilkada tapi juga pemilu legislatif dan presiden. Ida berharap, dengan desain pemilu yang seperti ini, mau tak mau pemerintah harus ikut membantu proses kelancaran administrasi suksesi kepala daerah agar tak mengganggu pemilu legislatif dan pemilu presiden.
(AMR)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU Maluku Tetap Harus Bertanggungjawab Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM