728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

KPU: Hak Pilih Tak Bisa Diwakilkan

Komisi Pemilihan Umum telah memahami bahwa hak pilih merupakah salah satu yang bersifat individu dan bukan bersifat komunal. Karena itu, hak memilih tak bisa diwakilkan. Perwakilan memilih bagi warganya yang diserahkan kepada pimpinan komunitas, misal kepala suku, di sejumlah daerah tak akan diterapkan oleh KPU dan akan dilarang karena melanggar azas langsung dan rahasia.

Demikian ditegaskan Komisioner KPU, Ida Budhiati, di Jakarta, Selasa (11/2). Ida mengatakan, KPU sudah pasti tak akan mengizinkan pemberian suara yang dilakukan oleh perwakilan pimpinan komunitas mewakili warganya. “Seperti kasus pemberian suara di Papua dengan menggunakan noken, itu sudah tak bisa digunakan untuk pemilu legislatif nanti,” kata Ida.

Pandangan itu didasari pada fakta bahwa cara-cara seperti noken itu bisa melanggar azas langsung dan rahasia. Padahal, hak memilih itu bersifat individual bukan komunal dan tak bisa diwakilkan. “Penggunaan hak pilih tak bisa diwakili misalnya menyerahkannya ke tokoh adat,” kata Ida.

Cara-cara pemberian suara dengan perwakilan seperti itu dari aspek kerahasiaan sudah tak bisa dijamin. “Ini akan potensial melanggar one man one vote one value. Kami sudah sosialisasi hal seperti ini ke daerah, misal ke Papua dengan berbagai bimbingan teknis,” kata Ida. (adm)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU: Hak Pilih Tak Bisa Diwakilkan Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM