728x90 AdSpace

Latest News
Minggu, 09 Februari 2014

KPU-Bawaslu-KPU: Hentikan Kampanye di Media

Gugus tugas (task force) Pengawasan Iklan Kampanye di Media yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Penyiaran Indonesia, pada Jumat (7/2), mengeluarkan maklumat yang ditujukan kepada peserta pemilu dan media massa, terutama elektronik. Maklumat menegaskan larangan iklan kampanye pemilu sebelum waktunya.

Hadir dalam acara tersebut adalah para anggota Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kampanye di Media yaitu Ferry Kurnia Rizkiyansyah mewakili KPU, Daniel Zuchron dari Bawaslu, dan Idy Muzayyad dari KPI. “Iiklan kampanye peserta pemilu legislatif tidak boleh disiarkan kecuali dalam masa 21 hari yang diperkenankan UU dan peraturan perundangan,” kata Ferry.

Peserta pemilu dan lembaga penyiaran diharapan memenuhi ketentuan perundangan terkait kegiatan pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye. Pelanggaran penayangan iklan di luar jadwal merupakan tindak pidana pemilu.

Dalam ketentuan iklan kampanye, setiap peserta pemilu maksimal diperbolehkan memasang iklan sebanyak 10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk setiap stasiun televisi setiap hari, dan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasiun radio setiap hari.

Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kampanye di Media juga mengimbau agar lembaga penyiaran TV dan radio agar tetap menjaga netralitas dan tidak mengutamakan kepentingan golingan tertentu.

Mereka bertiga sepakat untuk menegaskan larangan iklan kampanye sebelum waktunya. “Ini kami tegaskan kembali: kampanye melalui media massa cetak, elektronik itu hanya diperbolehkan 21 hari menjelang hari pemungutan suara, yaitu 16 Maret - 5 April 2014. Tidak boleh disiarkan kecuali pada masa itu,” kata Ferry.

Terkait dgn kegiatan pemilu melalui media penyiaran, Pasal 101 UU 8/2012 memandatkan kepada KPU untuk membuat ketentuan penyiaran iklan kampanye. Dalam konteks pengawasan terhadap media penyiaran akan dilakukan oleh KPU, dlm konteks hal lain menyangkut pengawasan umum aktivitas pemilu akan dilakukan Bawaslu.

Bawaslu juga sudah memutuskan dan merekomendasikan sejumlah iklan kampanye yang melanggar ketentuan serta masuk kategori dugaan pelanggaran kampanye di luar jadwal. KPI juga sudah memberikan sanksi kepada lembaga penyiaran yang melanggar ketentuan.

“Ini juga didukung oleh KPK bahwa pejabat negara, pimpinan dan anggota DPRD yang menjadi caleg dilarang menjadi pemeran iklan layanan masyarakat di institusinya, baik di media cetak, elektronik, maupun di luar ruang, selama enam bulan sebelum pemungutan suara,” papar Ferry.

Idy Muzayyad menjelaskan, semua iklan yang berisi kampanye, termasuk program acara yang berbau kampanye, tak boleh ditayangkan di luar jadwal kampanye. Pelanggaran terhadap ketentuan itu bisa berujung pidana.

Untuk menyebut iklan atau sebuah program acara termasuk kampanye atau tidak, Idy mengatakan, kalau sudah menyebut program kerjanya dan meyakinkan pemilih untuk memilih dirinya, maka itu sudah termasuk kampanye. “Yang berbau kampanye tak boleh,” kata Idy.

Terhadap program tayangan yang menghadirkan sosok caleg berbagai partai, Idy menegaskan hal itu boleh-boleh saja yang terpenting media tersebut fair dan terbuka untuk semua partai. “Yang terpenting jangan jadi media yang partisan, semua diberi ruang,” katanya. (Endonesia.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU-Bawaslu-KPU: Hentikan Kampanye di Media Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM