728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 06 Februari 2014

Kontrol Rekapitulasi Suara Dibuat Berlapis

Untuk menjamin tak akan ada pihak yang memainkan perolehan suara di tingkat bawah, Komisi Pemilihan Umum tak hanya mewajibkan KPU tingkat kabupaten/kota untuk mengunggah formulir rekapitulasi tingkat TPS (formulir C1). Tapi, mereka juga diwajibkan mengunggah rekaputulasi tingkat desa dan juga tingkat kecamatan.

Komisioner KPU yang membidangi hukum, Ida Budhiati, di Jakarta, Rabu (5/2), mengatakan prosedur kontrol dan pengendalian rekapitulsai surat suara itu memang dibuat ketat dan transparan. Ketentuan ini bahkan sudah menjadi standard prosedur baru KPU yang dituangkan dalam Peraturan KPU No 26 Tahun 2013.

“Ada tiga formulir yang harus diunggah di web KPU setelah rekapitulasi suara, jadi tak hanya formulir tingkat TPS tapi juga rekapitulasi tingkat desa dan rekapitulasi tingkat kecamatan,” kata Ida. Jadi, jika ada kecurangan, bisa dicek apakah terjadi di tingnkat TPS yang dikelola Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), ataukah di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa, atau di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kecamatan.

Mekanisme itu ditempuh KPU untuk memastikan perolehan suara tetap terjaga kemurniannya hingga pusat. KPPS menjadi tulang punggung pertama untuk menjadi petugas pertama yang menyampaikan rekapitulasi suara ke KPPS, yang selanjutnya oleh KPPS disampaikan ke KPU kabupaten/kota.

KPU Kabupaten/kota itulah yang nanti akan mengunggah tiga jenis formulir tersebut. “Jika ada kesalahan akan dikoreksi di tingkat atasnya. Kalaupun ada yang bermain, pasti akan segera ketahuan di tingkat mana persoalannya,” kata Ida.

Ide KPU untuk mempublikasikan formulir rekapitulasi suara di semua level mendapat apresiasi positif para pemantau Pemilu. Namun demikian, tetap ada celah kerawanan dalam sistem yang didesain KPU, terutama independensi pekerjaan di tingkat desa hingga kelurahan.

Hal itu disampaikan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Veri Junaidi, dan Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat M Afifudin. “Ini merupakan rencana yang baik tapi harus dipastikan bahwa PPS mampu mendistribusikan form itu ke tingkat kab/kota sehingga formulir C1-nya bisa segera di-scan dan diunggah di server KPU, untuk segera bisa diakses publik,” kata Veri.

Jika terlambat, kata Veri, proses publikasinya akan menjadi sia-sia sebab titik rawan dan proses jual beli suara akan sangat mungkin terjadi di rekapitulasi PPS dan PPK. “Data ini dibutuhkan oleh peserta pemilu untuk mengawasi proses rekapitulasi sehingga suara mereka tidak tercurangi. Jadi memang tetap ada titik rawan kecurangan walaupun KPU sudah mendesain sistem yang ideal,” kata Veri.

KPU juga harus memastikan independensi dan kemandirian penyelenggara itu bukan hanya sampai di KPU pusat namun juga yang paling penting di PPS dan PPK. “Tugas KPPS, PPS, PPK memang sangat berat karena mereka yang memegang hasil pemilu riil,” kata Veri.
M Afifudin mengatakan, waktu yang tersisa ini bisa dipakai KPU untuk menyiapkan perangkat infrastukturnya, terutama untuk daerah jauh dan terpencil. Paling tidak kalau semua orang bisa mengakses C1 akan banyak mata mengawasinya, sebagaimana Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) daring yang dirintis KPU.

“Dengan begitu kontrol akan semakin massif dan merata. Ini salah satu cara KPU menjawab tantangan publik bagaimana agar perolehan suara cepat bisa diakses semua pihak,” kata Afifudin.

Kalau kontrol begitu massif, maka kecurangan juga bisa diantisipasi sejak dini. Memang ada kekhawatiran soal independensi dan PPS dan PPK karena honor mereka tak seberapa. “Sejatinya berapapun gaji mereka potensi "bermain" dengan peserta pemilu tetap sangat tinggi,” kata Afifudin. (AMR)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Kontrol Rekapitulasi Suara Dibuat Berlapis Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM