728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 14 Februari 2014

Enam Skenario Menghalau Jual Beli Suara

Untuk memastikan perolehan suara peserta pemilu tidak dicurangi, Komisi Pemilihan Umum membuka selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi. KPU juga telah menyiapkan enam skenario atau enam jaring pengamanan untuk mempersulit para pihak yang merencanakan jual beli suara.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (7/2). Hadar mengatakan, sekarang berbagai metode untuk mencurangi perolehan suara, terutama dengan mengakali rekapitulasi suara, sudah diantisipasi oleh KPU.

Jaring pengamanan pertama, KPU akan mewajibkan petugas di tingkat kabupaten/kota untuk mengunggah hasil pemindaian (scan) rekapitulasi perolehan suara tingkat TPS, atau biasa disebut formulir C1, ke server KPU. Pemantau pemilu mengkritik, masih ada kesempatan untuk mengubah C1 ketika berada di tingkat kecamatan atau di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), sebelum formulir C1 dipindai dan diunggah ke server KPU.

Namun, Hadar menjelaskan, KPU memiliki jaring pengamanan kedua yang sudah disiapkan. Jaring pengamanan kedua ini adalah pengunggahan formulir C1 di tingkat kabupaten/kota tak menunggu rekapitulasi suara di tingkat desa dan tingkat kecamatan. “Kalau harus menunggu rekapitulasi tingkat desa dan kecamatan, akan terlalu lama dan menambah kerawanan,” kata Hadar.

Karena itu, kebijakan mempercepat sampainya C1 ke kabupaten/kota, merupakan strategi baru yang ditempuh KPU. Jaring pengamanan ketiga yaitu KPU akan mengharuskan petugas mengunggah hasil rekapitulasi suara tingkat desa dan tingkat kecamatan ke server KPU.

Dengan cara seperti itu, jika ada transaksi suara di tingkat Pantia Pemungutan Suara (PPS) tingkat desa, atau di tingkat PPK, maka pada akhirnya akan diketahui. “Publikasi melalui website KPU itu bertujuan juga untuk mengontrol perolehan suara,” kata Hadar.

Namun Hadar menekankan, pemindaian akan memakan waktu karena dilakukan secara manual. “Yang dipindai itu hasilnya nanti gambar saja, tak ada tabulasi suara secara digital. Memindai ribuan C1 dari ribuan TPS itu butuh waktu, jadi jangan dibayangkan akan cepat,” katanya.

Jaring pengamanan keempat adalah dengan membolehkan masyarakat untuk mendokumentasikan hasil perolehan suara begitu selesai dilakukan perhitungan. “Sesuai Peraturan KPU No 26/2013, begitu hasil sudah selesai, dibolehkan mendokumentasikan dengan foto dan video, kita kasih waktu,” kata Hadar.

Maka, jika ada kekhawatiran petugas dan saksi bisa disuap, pengawas bisa disuap, tetap masih ada harapan masyarakat yang datang yang mendokumentasikan hasil. Jaring pengamanan kelima adalah, KPU mengharuskan dibukanya formulir rekapitulasi C1 plano, dibuka di

“KPU mengharuskan C1 plano dibuka dan ditempel di tingkat desa,
Jadi yang jadi acuan perhitungan pertama itu justru C1 plano itu,” kata Hadar. Menjawab kasak-kusuk jual beli suara di tingkat PPS atau PPK, KPU menyiapkan jaring pengaman keenam yaitu ketentuan bahwa setiap kegiatan catat-mencatat harus dilakukan di tempat terbuka.

“Semua proses catat-mencatat itu harus terbuka bukan tertutup,
dihadiri saksi, jika ada masyarakat yang ingin melihat, misal media massa ingin meliput, tak boleh dihalangi,” kata Hadar. Jika dilakukan secara tertutup, maka harus diulangi prosesnya.

Jika masih ada tuduhan bahwa PPK nanti tidak independen dan bisa disuap, Hadar menjelaskan hal itu memang bergantung pada seleksi PPK masing-masing daerah.

“Rekrutmen PPK tahun ini, ada jeda sebulan dibanding tahun lalu.
Diberi kesempatan daerah untuk koreksi, bisa diganti PPK lama jika bermasalah,” kata Hadar.

Pengepul suara
Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifudin, mensinyalir masih akan banyak ditemukan jual beli suara pada pemilu nanti. “Modus paling marak adalah jual beli suara antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu di tingkat bawah hingga atas,” kata Afif.

Di beberapa daerah, beberapa tokoh banyak yang memposisikan diri sebagai pengepul suara dan menjanjikan paket suara kepada caleg. “Di daerah, para pengepul suara ini bisa menjanjikan ke caleg, untuk DPRD diplot ke partai A, DPR RI dari partai B, dan seterusnya,” kata Afif.

Afif tahu jika sistem KPU sekarang makin ketat. Namun, para pengepul ini sudah terbiasa beroperasi di tingkat bawah. PPS dan PPK adalah sasaran utama yang rentan untuk disuap atau dimainkan. “Kami belum tahu pasti, sekuat apa tokoh-tokoh pengepul ini sampai-sampai bia buat paketan suara yang dijual,” kata Afif.

Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, mengatakan, kini memang PPS dan PPK yang benar-benar akan diuji integritasnya karena mereka adalah penyelenggara Pemilu riil di lapangan. “Karena itu, PPS dan PPK harus dipastikan independen, tak hanya KPU saja yang harus independen,” katanya. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Enam Skenario Menghalau Jual Beli Suara Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM