728x90 AdSpace

Latest News
Sabtu, 18 Januari 2014

Seruan Penghentian Kampanye di Media Menguat

Aturan kampanye yang tak jelas penegakannya membuat pemantau pemilu menyerukan moratorium atau penghentian tayangan iklan di media massa yang berbau kampanye. Berbagai elemen memprotes parpol penguasa televisi yang seenaknya menyiarkan iklan atau berita berbau kampanye.

Seruan moral itu sekaligus menandakan titik jenuh para pemantau yang selalu berhadapan dengan tumpulnya penegakan aturan. Lambat tapi pasti, kegeraman masyarakat terhadap parpol penguasa media massa terus menguat, bahkan di dunia internet mereka juga menggalang petisi daring.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), M Afifuddin, dan Deputi Direktur Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi (Perludem), Veri Junaidi, di Jakarta, Jumat (17/1), mengatakan kini segala lini kehidupan mulai dari ruang publik, ruang privat, hingga frekuensi udara telah dikuasai berbagai kampanye dalam bentuk aneka ragam.

Kedua lembaga tersebut, JPPR dan Perludem, saat ini meman sedang melaporkan beberapa kasus dugaan pelanggaran ke Badan Pengawas Pemilu dan sama-sama dengan menunggu keputusan. Setelah beberapa kali berurusan dengan berbagai jenis laporan ke Bawaslu, JPPR akhirnya berkesimpulan bahwa aksi lapor-melapor dengan mengikuti aturan yang berlaku tidak lagi cukup memadai.

“Ini sudah urusan nilai, etika, dan norma, tidak sebatas aturan dan UU. KPU dan Bawaslu juga sudah tak kuasa menindak atasnama UU dan peraturan,” kata Afifudin. Karena itu, JPPR telah menyurati para penyelenggara pemilu untuk dukungan penghentian berbagai iklan kampanye di media massa, cetak maupun elektronik.

JPPR memberi istilah moratorium penyiaran iklan politik. Mereka akan mendatangi Komisi Penyiaran Indonesia agar bisa ikut dalam seruan moral tersebut. “Seruan moratorium penyiaran iklan politik ini berlaku sampai kampanye rapat umum nanti,” kata Afifudin.

Afifudin paham bahwa seruan itu bakalan membentur tembok. Namun, seruan moral sebagai alternatif advokasi publik tetap harus didengungkan dengan tujuan utama menyadarkan para calon pemilih akan hak-haknya di ruang publik. “Daripada kebisingan ini terus masuk ke ranah publik dan privat kita, sementara partai menyiasati aturan terus,” kata Afifudin.

Veri mengakui, tak mudah melaporkan parpol terkait iklan kampanye di luar jadwal. Pernah laporan sudah sampai ke kepolisian, namun akhirnya mentok karena dianggap tak memenuhi unsur pidana.

Perludem dan jaringannya kembali melaporkan beberapa partai terkait iklan kampanye di luar jadwal. “Bawaslu sekarang sudah merespons bagus dan sependapat bahwa iklan kampanye salah satu parpol itu memenuhi unsur pidana, namun kami khawatir ada kasus-kasus lain yang masuk ke kepolisian nantinya ditolak lagi kepolisian,” kata Very.

Karena itu, jika ada seruan moral bersama untuk menghentikan kampanye parpol di luar jadwal, Veri sependapat dan memang seharusnya semua pihak bersikap seperti itu karena memang kampanye di media massa belum boleh dimulai.

Direktur Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan seruan moral untuk penghentian iklan kampanye di media massa merupakan anjuran yang bagus saja. “Tak ada masalah. Itu sama dengan membuat ketentuan pada waktu-waktu tertentu tak boleh ada iklan atau kampanye dalam bentuk apapun,” kata Ray

Bedanya, moratorium itu karena kesepakatan bersama, bukan karena aturan yang harus ditegakkan. “Hanya saja, dan ini masalah utamanya, siapa yang akan menggerakannya? Bawaslu, KPU atau KPI? Kalau tak ada yang menggerakkan, mengatasi, dan mengawasi tentu himbauan moral ini seperti angin di gurun pasir,” kata Ray.

Masyarakat dari berbagai elemen, yang menamakan diri sebagai gerakan Frekuensi Milik Publik (FMP), juga menggelar protes serupa. Mereka menuntut ketegasan KPI untuk menghukum stasiun televisi yang berpihak kepada afiliasi politik pemiliknya.

Di internet, juga beredar petisi daring dengan alamat www.change.org/KPIbekerjalah dengan misi yang sama. Hingga kemarin malam, jumlah penandatangan petisi sudah melebihi target minimal dan telah mencapai 3.622 penandatangan. “KPI, bekerjalan! Hukumlah stasiun TV pengamdi partai politik!” begitu judul petisi yang dibuat akun Remotivi.

KPI bisa menggunakan UU Penyiaran yang menyatakan lembaga penyiaran yang menggunakan frekuensi publik tidak boleh digunakan untuk kepentingan sektarian. “Pun Peraturan KPU mengenai aturan kampanye yang hanya dibolehkan pada 21 hari sebelum masa tenang dan pembatasan jumlah iklan kampanye politik per hari,” begitu seruan Remotivi.

Kejalasan aturan
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) Didi Supriyanto mengatakan, hiruk pikuk iklan kampanye parpol di televisi ini dipicu oleh aturan yang tidak jelas. Di satu sisi, kata Didi, sesuai UU parpol sejak ditetapkan sebagai peserta pemilu sudah dibolehkan berkampanye, namun di sisi lain aturan pembatasan kampanye itu begitu banyak.

“Dampaknya menimbulkan ketidakpastian. Parpol yang beriklan menjadi tak bisa disalahkan secara aturan. Saya tak menyalahkan parpol penguasa televisi yang beriklan seenaknya, tapi yang saya salahkan aturannya,” kata Didi.

Seharusnya, menurut Didi, penyelenggara pemilu lah yang mengusahakan agar setiap parpol memiliki kesempatan yang adil dan sama untuk berkampanye di ranah publik. “Kami menuntut kesamaan kesempatan agar sama-sama bisa berkampanye, harusnya yang menyediakan dan memikirkan itu KPU,” kata Didi. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Seruan Penghentian Kampanye di Media Menguat Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM