728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 16 Januari 2014

Pemutakhiran DPT: Permintaan Dana dari Dukcapil Dikeluhkan KPU


Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap (DPT) di sejumlah daerah terkendala biaya verifikasi lapangan. Komisi Pemilihan Umum di daerah mengaku dimintai biaya oleh oknum petugas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah yang ingin memverifikasi data kependudukan.

Pemutakhiran data itu merupakan bagian dari kewajiban KPU dengan dibantu pemerintah untuk memastikan 3,3 juta pemilih bermasalah agar bisa mendapatkan NIK dari pemerintah. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi sebenarnya sudah meminta jajaran dinas kependudukan membantu kerja pemutakhiran data ini. Namun, kenyataannya di lapangan tak semudah yang dibayangkan.

Setidaknya, KPU dari Papua, KPU Jawa Tengah, dan KPU Sulawesi Selatan, mengakui adanya permintaan dana dari oknum petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di daerah. KPU dari Ambon juga pernah mengeluhkan hal serupa.

Ditemui ketika berada di KPU Jakarta, Senin (13/12), Divisi Hukum KPU Papua, Tarwinto, mengakui bahwa memang tiap KPU di kabupaten/kota dimintai dana verifikasi oleh oknum petugas dari pemerintah daerah setempat. “Ada yang meminta Rp 1.000 per satu orang pemilih yang akan diverifikasi, ada pula yang meminta lebih dari itu,” katanya.

Verifikasi tersebut berguna untuk memastikan data penduduk telah benar dan bisa dikeluarkan NIK-nya. Secara prinsip, Tarwinto memahami kesulitan petugas dalam memverifikasi data kependudukan, namun di sisi lain KPU di daerah tak ada anggaran untuk hal seperti itu.

“Akhirnya banyak yang diambilkan dari pos pengeluaran alat tulis kantor,” kata Tarwinto. Akhirnya, dana KPU saat ini banyak tersedot untuk pemutakhiran DPT. Walaupun Tarwinto tahu hal seperti itu seharusnya tak boleh terjadi, namun KPU di daerah tak punya banyak pilihan untuk segera mewujudkan DPT yang bersih.

Tarwinto heran, mengapa pemerintah pusat sering mengatakan semua penduduk sudah memiliki NIK. Padahal, di Papua, banyak warga yang belum terdata. “Satu kampung semuanya belum terdata itu sudah biasa. Kalau mereka dimasukkan ke Daftar Pemilih Khusus ya tak mungkin, soalnya terlalu banyak,” kata Tarwinto.

Hingga kini, di Papua masih ada 100.000 pemilih yang NIK-nya belum jelas. Beberapa kabupaten/kota tak kooperatif untuk diajak kerjasama memutakhirkan data sehingga masih banyak pemilih yang belum dimutakhirkan.

Beragamnya sikap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di daerah dalam membantu verifiasi data penduduk juga disampaikan Ketua KPU Sulawesi Selatan M Iqbal Latief dan Anggota KPU Jawa Tengah Diana Ariyanti beberapa waktu lalu.

“Sudah menjadi rahasia umum kalau oknum petugas itu meminta dana ke KPU, inilah yang menjadi kesulitan dalam memutakhirkan DPT,” kata Iqbal. Menurut Iqbal, tak hanya KPU di Sulawesi saja yang dimintai uang, KPU di daerah lain seperti di Ambon juga dimintai dana.

“Hanya saja mereka tak mau meributkan perkara ini,” kata Iqbal. Kasus ini menjadi bukti bahwa pemerintah di daerah tetap menganggap pemutakhiran data pemilih ini dari perspektif proyek. Mereka menganggap pemutakhiran data adalah proyek yang banyak uangnya.

Ada sebagian pemerintah daerah yang membantu pemutakhiran data pemilih, namun adapula yang meminta uang sebagai kompensasi bantuan tersebut. Diana menyampaikan, kisah KPU Kota Tegal yang diminta membayar Rp 1.000 untuk setiap data pemilih tanpa NIK.

“Karena di daerah itu hanya ada 39 data tak ber-NIK, Ketua KPU Kota Tegal tak pikir panjang dan membayar dengan uang pribadinya,” kata Diana. Kendati demikian, permintaan-permintaan uang ini semestinya tak terjadi karena pemutakhiran data pemilih tanggung jawab KPU bersama pemerintah.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengaku tak tahu soal permintaan dana oleh oknum dinas di daerah. “Saya belum tahu itu, tapi itu menarik kisahnya, seharusnya tidak seperti itu karena pemerintah berkali-kali memberi komitmen bahwa mereka akan membantu, nanti akan kami cek,” katanya. (AmirSodikin.com)


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Pemutakhiran DPT: Permintaan Dana dari Dukcapil Dikeluhkan KPU Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM