728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 16 Januari 2014

Pemilu Luar Negeri : Tuntutan Partisipasi Versus Mobilisasi Pemilih

Segala cara digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri. Pemilu sebelumnya, angka partisipasi pemilih di luar negeri hanya 20 persen. Kali ini, KPU menargetkan setidaknya angka partisipasinya bisa menyamai di pemilu di dalam negeri sekitar 75 persen.

Untuk mencapai tujuan itu, berbagai cara ditempuh, diantaranya dengan membuat metode baru dalam pemungutan suara. “Kalau lihat dari partisipasi pemilih luar negeri kan rendah sekitar 20 persen. Kita berharap angkanya nanti sama dengan yang di dalam negeri,” kata Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah.

Caranya? “Ada early voting, mereka menggelar pemilu lebih awal. Pemungutan suara tidak bareng dengan di dalam negeri, rata-rata mereka akan menggelar Pemilu di hari libur yaitu Jumat-Sabtu,” kata Ferry.

Dari informasi terakhir yang diperoleh KPU, dari 130 perwakilan di luar negeri yang akan menggelar pemilu, kebanyakan negara-negara itu akan menggelar pemilu di rentang tanggal 4-6 April 2014. Namun, ada pula yang memilih lebih awal yaitu 30 Maret 2014. “Yang akan menggelar Pemilu 30 Maret adalah Hongkong, Beijing, dan Brazil,” jelas Ferry.

Untuk memastikan Pemilu luar negeri berlangsung lancar, Komisioner KPU lainnya, Hadar N Gumay, mengatakan KPU harus mendistribusikan logistik lebih awal bagi 130 perwakilan di luar negeri. “Kami akan memprioritaskan pendistribusian logistik lebih awal untuk 130 perwakilan di luar negeri dan di Papua,” kata Hadar.

Logistik harus didistribusikan 60 hari sebelum hari pemungutan suara. Logistik yang umum akan digunakan adalah tinta, surat suara, segel, dan kotak suara jika diperlukan. “Semua pengadaan logistik dari sini,” kata Hadar.

Tak hanya konsep early voting, KPU juga memperkenalkan metode baru dalam cara mencoblos. Selain dengan mendirikan TPS normal di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dan juga di tempat yang biasa digunakan berkumpulnya WNI di luar negeri, KPU memperkenalkan dua metode lainnya.

“Pemilih bisa memberikan suara dengan mengirim secara surat atau pos. Cara lain yaitu drop box, yaitu petugas membawa kotak di tempat yang banyak WNI-nya,” kata Ferry. Bagi yang jauh dari TPS, Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) akan mengirim surat ke WNI apakah bisa memilih melalui pos.

Jika menyetujui dengan metode pos, maka PPLN akan mengirim surat lagi yang berisi surat suara dan perangko balasan. Pemilih setelah mencoblos kemudian akan mengembalikan surat suara. “Lumayan mahal biayanya, karena kita harus menyediakan sampul balasan dan perangko balasan,” kata Ferry.

Ditanya bagaimana cara memastikan bahwa tiap surat suara yang dikirim via pos benar-benar dicoblos oleh pemilih, Ferry mengatakan prinsip jurdil (jujur dan adil) seharusnya tetap dijaga oleh pemilih. “Tak mungkin dicobloskan oleh orang lain, soalnya mereka sudah didata dan surat dikirim ke alamat yang bersangkutan,” kata Ferry.

Bagi wilayah yang banyak WNI-nya, pemerintah menyiapkan petugas yang membawa kotak atau drop box. WNI bisa mencoblos dan memasukkan surat suaranya ke kotak tersebut. “Metode ini akan banyak dilakukan untuk jazirah Malaysia, misal di perkebunan kelapa sawit, juga di Arab Saudi,” jelas Ferry.


Walaupun memulai pemilu lebih awal, penghitungan suara tetap digelar bersamaan dengan di Indonesia. Khusus untuk metode pos dan drop box, surat suara harus masuk ke PPLN paling lambat tanggal 15 April.

Metode baru pemungutan suara itu dipastikan akan mendongkrak signifikan partisipasi pemilih. Namun disisi lain harus siap menerima kritik kemungkinan terjadinya manipulasi suara.

Upaya KPU ini terdengar rasional dan realistis. Namun, di media sosial, tak semua warga berpendapat sama. Berbagai respons diberikan warga pengguna internet setelah membaca berita terkait penggunaan metode pos dan drop box.


“Kok jadi ruwet ya? Tahun 2009 pas jadi mahasiswa di Thailand, saya difasilitasi Konjen RI mulai dari undangan pemberitahuan via SMS/e-mail/telepon pengurus perkumpulan mahasiswa Indonesia, sampai difasilitasi antar jemput bagi yang tidak bisa mengusahakan transportasi sendiri. Semua berjalan lancar, simpel tapi terlaksana baik,” kata pengguna akun Facebook Evi Thelia Sari.

“Yang mudah dibikin sulit. Nyoblos di Konjen atau Kedubes aja kan beres. Kalau surat-menyurat rawan penyimpangan,” kata pengguna akun Facebook Iwan Gularto. “Akan menjadi cara baru untuk penggelembungan suara, perlu ditinjau ulang itu,” sambar pengguna akun Facebook lainnya, Sandy Nugrohoho.

Jumlah DPT luar negeri per 4 Desember 2013 adalah 2.010.280. Jika targetnya 75 persen, maka setidaknya pemilih yang mencoblos adalah 1.507.710. Terasa berat, namun KPU masih punya senjata lain yaitu dengan tidak mempersulit sarat mencoblos.

Dalam aturan yang baru, WNI yang tinggal di luar negeri bisa mencoblos, tidak hanya bagi yang terdaftar dalam DPT, namun juga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Bagi yang belum terdaftar dalam DPT maupun DPK, masih bisa mencoblos dengan berbekal surat identitas kependudukan yang sah.

Istilahnya, mereka masuk dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri. Walaupun DPK dan DPK Tambahan ini hanya dijatah maksimal dua persen dari DPT, namun tetap saja mengkhawatirkan banyak pihak jika ada yang menyalahgunakannya.

Ketua DPP Partai Amanat Nasional, Didi Supriyanto, mengatakan, dua persen itu sudah cukup untuk membuat seseorang memenangkan perebutan kursi di DPR/DPRD. Didi tetap mengkhawatirkan pemilu di luar negeri bisa dimainkan oleh pihak tertentu. “Siapa bilang tidak bisa dimanipulasi, justri pemilu di luar negeri itu gampang menggerakkannya,” kata Didi.


Salah satu yang dikhawatirkan adalah, bagaimana membatasi gerak pemilu “wisatawan” di luar negeri. Bahkan, ada kekhawatiran hal itu dimanfaatkan oleh pemilih lintas perbatasan atau lintas negara.

Hadar N Gumay memastikan, tinta pengaman di jari bisa tetap tak bisa dicuci selama berhari-hari sehingga mobilisasi pemilih dari negara ke negara sulit dilakukan. Hadar telah membuktikannya, selama sepekan tinta di jarinya tak luntur selama sepekan.

Namun, harus dipahami bahwa saat ini memilih bisa menggunakan metode surat dan dropbox yang tak bisa diamankan dengan sistem tinta jari. Baik “wisatawan” WNI yang tinggal di luar negeri, maupun WNI yang tinggal di Indonesia, kini rentan digerakkan.

Tujuan mulia KPU untuk meningkatkan partisipasi itu kini dihadapkan pada kritik parpol. Mereka khawatir rentang yang lama secara teknis bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi pemilih, terutama warga yang tinggal di perbatasan.

Dalam sebuah uji publik Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Luar Negeri, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Andi Nurpati, mengatakan kondisi itu bisa menjadi peluang mobilisasi pemilih di perbatasan. “Tak menutup kemungkinan, orang Kalimantan dengan mudah menyeberang ke Malaysia untuk mencoblos,” kata Andi.

Demikian juga, orang Batam bisa dikerahkan untuk mencoblos di Singapura, atau orang Sulawes Utara dikerahkan untuk mencoblos di Filipina. “Soalnya, hanya dengan dasar membawa paspor pemilih luar negeri bisa memilih,” kata Andi.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura, Didi Apriadi, juga khawatir. Jika memang tanggal pelaksanaannya beda, Didi berharap rentangnya tak terlalu jauh dengan tanggal 9 April. “Jangan sampai lebih dari tiga hari. Di atas tiga hari, masih ada potensi memobilisasi massa,” katanya.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, memastikan mobilisasi massa itu tak akan bisa dilakukan. Pemilih “wisatawan” dari Indonesia yang datang ke luar negeri tak akan bisa memilih dengan bermodalkan passpor.

Pasalnya, untuk bisa mencoblos di luar TPS-nya, pemilih harus terdaftar lebih dulu dalam DPT Tambahan (DPTb), DPTbLN, atau dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan Luar Negeri (DPKTbLN).

“Surat suara akan tersedia bagi mereka yang sudah terdaftar, bukan bagi mereka yang wisata atau datang mendadak,” jelas Hadar. Jika ingin masuk dalam daftar tambahan, pemilih harus terdaftar di TPS tujuan pada tiga hari sebelum pemungutan suara.

Bagi DPKTbLN yang tak harus tercatat, mereka juga hanya bisa mencoblos satu jam sebelum TPS tutup. Hadar mengingatkan, bagi pemilih yang coba-coba mencoblos lebih dua kali, ada sanksi pidana yang bisa diterapkan.

Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, kalaupun ada mobilisasi massa, jumlahnya tak akan signifikan karena memobiliasi massa ke luar negeri sangat mahal. “Tak mudah memobilisasi massa, apalagi dalam jumlah besar,” kata Arief.

Pemilih yang tak terdaftar memang bisa menggunakan identitas yang berlaku untuk mencoblos. Namun hal itu hanya bisa dilakukan di daerah tempat asal sesuai tertera di kartu identitas.

Terlepas dari semua perdebatan itu, prinsip jurdil memang satu-satunya harapan untuk mewujudkan pemilu yang kredibel. Partisipasi seluas-luasnya telah dibuka KPU, kini tinggal bagaimana menjaganya agar tetap mencerminkan suara rakyat adalah suara Tuhan. (Amir Sodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Pemilu Luar Negeri : Tuntutan Partisipasi Versus Mobilisasi Pemilih Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM