728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 27 Januari 2014

Masyarakat Sipil Tolak Dana Saksi Parpol

Masyarakat sipil dari berbagai elemen di Jakarta, Rabu (22/1), menyatakan penolakannya terhadap rencana pembiayaan saksi dari partai politik oleh negara. Mereka mencium gelagat tak sedap terhadap rencana deal parpol dengan pemerintah. Kasus ini harus dibaca sebagai ikhtiar parpol untuk mendapatkan dana segar setelah kesulitan memperdaya dana ilegal dari berbagi sumber.

Pernyataan penolakan disampaikan Deputi Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Veri Junaidi, Peneliti Hukum Perludem Fadli Ramadhanil, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Abdullah Dahlan, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) M Afifudin, Peneliti Indonesian Parliamentary Center (IPC) Erik Kurniawan, Wakil Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Indonesia Jojo Rohi, Ketua KIPP Jakarta Willi Sumarlin, dan

Pada pemilu sebelumnya, saksi parpol menjadi tanggung jawab penuh parpol, namun pada pemilu 2014 muncul usulan agar para saksi dibiayai negara. Daripada membiayai parpol, lebih baik dana digunakan untuk memperkuat keberadaan pengawas pemilu lapangan.

“Mendorong penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR, meninjau kembali kebijakan tentang saksi parpol yang akan dibiayai negara,” kata Fadli Ramadhanil membacakan surat pernyataan.

Joho Rohi mengatakan, masalah ini bukan soal uang berapa ratus miliar, tapi lebih ke persoalan sinyalemen bahwa ketika saksi parpol dibiayai negara, bukti parpol gagal menjalankan kaderisasi. “Siapa yang harus membayar kegagalan? Dibebankan ke negara. Tentu tidak fair,” kata Jojo.

Gagasan saksi parpol dibiaya negara adalah bentuk perampokan uang rakyat tersembunyi, di saat kita membutuhkan peran negara misalnya dalam penanganan bencana alam. “Ini tidak adil bagi negara dan seluruh rakyat,” kata Jojo.

Ide ini juga bisa dibaca sebagai bentuk upaya parpol untuk mendapatkan dana segar setelah mereka kesulitan mengakali BUMN dan sumber-sumber ilegal lainnya. Menurut Jojo, setelah parpol kesulitan mendapatkan ‘ATM gelap’ karena takut berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, akhirnya dipakai terobosan ini.

Veri Junaidi menambahkan, seharusnya yang menolak pertama ide ini adalah Badan Pengawas Pemilu, bukan masyarakat sipil. Padahal, ide ini jelas-jelas akan mendeligitimasi peran Bawaslu yang selama ini dianggap tidak optimal dalam pengawasan.

“Kenapa tak kita dorong pengawasan oleh Bawaslu? Bawaslu lebih layak mendapatkan dana, terlepas dari kinerja Bawaslu selama ini,” kata Veri. Jika Bawaslu diam dan bahkan menerima ide ini, maka keberadaannya makin tak bermakna.

M Afifudin mengatakan, akan ada 545.778 TPS di seluruh Indonesia, dengan demikian jumlah saksi parpol yang harus dibiayai negara lebih dari 6 juta orang. Total anggaran yang disiapkan untuk saksi parpol yang akan dibiayai negara mencapai Rp 660 miliar.

“Saksi ini kan alatnya partai kenapa dibiayai negara? Lantas, apa bedanya antara saksi parpol dengan pengawas? Mana pemainnya, mana peniup peluitnya jadi tidak jelas,” kata Afifudin.

Erik Kurniawan menambahkan, jika tujuannya untuk mengamankan tahapan pemilu, tak harus dengan membiayai saksi parpol. Justru yang harus diperjelas dan diperkuat itu independensi penyelenggara pemilu.

Bawaslu setuju

Ketua Bawaslu Muhammad menilai, alokasi APBN untuk saksi-saksi 12 parpol akan menjamin pemilu berintegritas. Selama ini, parpol tak mampu menghadirkan saksi di semua TPS. Akibatnya, dalam Pemilu 2009, banyak hasil penghitungan suara di TPS yang tak terawasi.

Untuk Pemilu 2014, pemerintah setuju membiayai saksi parpol dan mengalokasikan anggaran untuk mitra Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) yang berwenang mengambil salinan C1 (formulir hasil penghitungan suara di setiap TPS). Alokasi untuk saksi parpol dan mitra PPL ini mencapai Rp 1,5 triliun.

Menurut Muhammad, alokasi APBN untuk saksi parpol tak ada yang salah. Sebab, saksi parpol memang secara hukum berhak ada di parpol. Adapun pengawasan Bawaslu tetap independen. Harapannya, ada efisiensi pemilu dan kualitas pemilu. "Ini pilihan yang harus diambil," katanya.

Secara terpisah, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga Surabaya Prof Ramlan Surbakti juga mempertanyakan kemampuan partai dalam menyediakan saksi di setiap TPS. Bila parpol melakukan kaderisasi dan mampu menyiapkan caleg DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota serta memiliki kader, semestinya tak perlu meminta dana negara hanya untuk membayar saksi.

Apalagi, parpol mampu mengeluarkan uang untuk pemasangan spanduk, baliho, dan berbagai iklan serta alat peraga kampanye yang sama sekali tak efektif.

Menanggapi penjelasan Bawaslu soal saksi parpol yang sering tak hadir di TPS, Jojo Rohi mengatakan, penjelasan itu tidak logis. “Kalo saksi parpol enggak hadir ya ini kesalahan parpol. Kesalahan parpol jangan ditaruh di meja negara,” katanya. (endonesia.com)




  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Masyarakat Sipil Tolak Dana Saksi Parpol Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM