728x90 AdSpace

Latest News
Jumat, 17 Januari 2014

Lembaga Survei Pertanyakan Penegakan Hukum

Peraturan yang dibuat Komisi Pemilihan Umum terkait lembaga survei dan pelaksana hitung cepat Pemilu 2014 direspons beragam oleh lembaga survei. Mereka legowo dengan aturan itu, namun lembaga survei menganggap beberapa aturan membatasi partisipasi publik, disamping penegakan hukumnya masih diragukan.

Hal tersebut disampaikan pengamat politik yang juga peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dan pendiri serta Direktur Cirus Surveyors, Andrinof Chaniago, di Jakarta, Kamis (16/1). “Yang menjadi masalah itu penegakan hukum,” kata Burhanuddin.

Seperti diberitakan Kompas sebelumnya, KPU mewajibkan lembaga survei untuk melapor ke KPU dengan memberitahu metodologi dan sumber dana survei. Dalam aturan juga membatasi waktu penayangan hasil survei dan hasil hitung cepat Pemilu atau quick count.

Untuk masalah harus lapor ke KPU, baik Burhanuddin maupun Andrinof sependapat dan bisa memahami bahwa cara itu diharapkan mampu menjaga agar lembaga survei abal-abal tak banyak muncul. “Dari pengalaman Pemilu 2009, LSI tempat saya bernaung juga mendaftar. Tapi banyak juga yang tak mendaftar kemudian mereka juga merilis hasil, toh KPU tak melakukan tindakan apa-apa,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin berpendapat, untuk pelaporan yang sifatnya bisa menertibkan lembag survei, harusnya dilakukan oleh asosiasi lembaga survei. Tapi asosiasi lembaga survei yang ada kan kurang bertaji. “Kalau memang kewajiban melapor ke KPU itu akibat asosiasi lembaga survei kurang bertaji, saya memaklumi langkah KPU yang meminta lembaga survei untuk melaporkan kepada KPU,” jelas Burhanuddin.

Hanya saja, aturan KPU jangan sampai kebablasan hingga mengerem partisipasi publik. Memang ketika menjelang Pemilu berlangsung, banyak lembaga-lembaga survei yang abal-abal atau tidak jelas. Jika KPU membuat aturan, seharusnya bisa menindak embaga survei yang tidak jelas tersebut.

Pembatasan penayangan hasil hitung cepat juga dirasa terlalu jauh karena dikhawatirkan mengekang ekspresi partisipasi publik. KPU, sesuai dengan UU Pemilu, memang baru membolehkan publikasi hitung cepat setelah dua jam usai penutupan TPS di Indonesia bagian barat.

Hal yang menurut Burhanuddin belum jelas adalah apakah yang dibolehkan dipublikasikan setelah dua jam TPS di Indonesia bagian barat tutup tersebut merupakan hasil akhir, ataukah walau belum 100 persen sudah boleh dipublikasikan. “Hal seperti ini harus diperjelas oleh KPU,” kata Burhanuddin.

Burhanuddin mengingatkan, pelarangan publikasi ini dengan demikian juga bersinggungan dengan media massa, tak sekadar dari pihak lembaga survei. Karena itu, aturan main dan porsi kesalahan pelanggarannya juga harus jelas.

“Kalau saya pribadi, asalkan TPS di Indonesia bagian barat sudah ditutup, itu tidak masalah jika pergerakan data hasil hitung cepat dipublikasikan. Karena sudah tak ada orang yang berangkat ke TPS,” kata Burhanuddin. Jika menunggu dua jam setelah penutupan TPS Indonesia bagian barat, hal itu dirasa akan memberatkan lembaga survei dan juga media massa yang ingin menayangkan pergerakan data.

Di luar negeri, tak ada yang sampai membatasi publikasi seperti itu. Malah, di Amerika Serikat, data exit polls yang didasarkan pada hitung cepat berdasarkan pemilih yang sudah menggunakan hak suaranya, sudah diketahui sebelum penghitungan suara selesai. “Tapi yang membuat kita jengkel bukan itu, lebih pada kebiasaan sudah membuat aturan tapi tidak ditegakkan,” kata Burhanuddin.

Andrinof Chaniago juga merasakan, pembatasan publikasi hitung cepat terlalu ketat dan rentang waktunya setelah penutupan TPS terlalu lama. “Saya pikir kalau satu jam setelah tutupnya TPS Indonesia bagian barat sudah cukup lah, sudah tidak mengganggu pemilih, jangan terlalu lama untuk menahan publikasi hasil hitung cepat,” kata Andrinof.

Soal kewajiban melapor ke KPU, jutru disambut baik oleh Andrinof yang saat ini juga menjabat Anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia. Justru, ia berharap lembaga survei cukup melapor ke KPU, dan dibebaskan agar tak perlu berbelit-belit mengurus perizinan ke Kesbangpol Kemendagro.

“Untuk survei memang sekarang dipersulit karena harus melapor ke Kesbangpol Kemendagri. Harusnya kewajiban melapor ke Kemendagri itu dicabut saja dan dialihkan ke KPU,” kata Andrinof. Saat ini lembaga survei masih harus melapor ke Kesbangpol karena disamakan dengan penelitian.

Terkait ancaman pidana, Andrinof mengusulkan sebaiknya tidak langsung seperti itu melainkan dibuat dulu Dewan Etik Lembaga Survei seperti Dewan Pers. Jadi, jika ada persoalan agar lebih dulu diselesaikan Dewan Etik. “Ini kan organisasi
profesi, sebaiknya yang terkait survei masuk ranah Dewan Etik Lembaga Survei,” kata Andrinof.

Menanggapi pertanyaan Burhanuddin, Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menandaskan, yang diatur dalam Peraturan KPU adalah terkait waktu penayangan. Dengan demikian, materi yang ditayangkan apakah merupakan hasil akhir atau masih pergerakan data, tidak diatur.

“Konteks yang dibatasi adalah waktu, itu sudah menurut UU Pemilu No 8/2012,” kata Ferry. Dalam peraturan KPU, TPS di Indonesia bagian barat tutup pukul 13.00, kecuali TPS di Aceh yang tutup pada pukul 14.00. Ketika TPS ditutup, jika masih ada antrean pemilih yang sudah ada sebelum TPS ditutup, maka para pemilih tersebut tetap dibolehkan mencoblos. (AmirSodikin)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Lembaga Survei Pertanyakan Penegakan Hukum Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM