728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 27 Januari 2014

Lembaga Survei Liar Akan Tersaring

Ketentuan bagi lembaga survei terkait Pemilu Legislatif yang harus melapor ke Komisi Pemilihan Umum dianggap bisa memfilter lembaga survei liar dan abal-abal yang sekadar memainkan isu. Hal itu terjadi karena selain harus terdaftar di KPU, ketika mempublikasikan hasil juga harus menyebutkan sumber dana, metodologi, waktu pelaksanaan, dan cakupan survei.

Dengan cara ini, tak akan ada lagi kecurigaan siapa dibalik lembaga-lembaga survei yang desas-desusnya banyak didanai partai politik. Selama ini, diduga banyak lembaga survei tak jelas yang mepublikasikan survei demi menaikkan popularitas sosok tertentu.

Demikian yang mengemuka dalam sosialisasi Peraturan KPU No 23/2013 tentang Partisipasi Masyarakat di Jakarta, Kamis (23/12). Acara tersebut diikuti berbagai lembaga swadaya masyarakat dengan menghadirkan dua Komisioner KPU yaitu Sigit Pamungkas dan Arief Budiman.

Dalam paparannya, Sigit mengatakan, ada empat tipe survei yang diatur PKPU No 23/2013. Keempat bentuk survei itu adalah survei tentang perilaku pemilih, survei tentang hasil pemilu, survei tentang kelembagaan pemilu (seperti penyelenggara pemilu, parpol, parlemen, dan pemerintah), dan survei tentang kandidat.

“Survei seperti itu dan hitung cepat hasil pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU,” kata Arief. Jika tidak terdaftar di KPU, dianggap lembaga tersebut liar. Arief menekankan, lembaga survei hanya diminta mendaftar saja, KPU tak akan melakukan akreditasi.

Ketika mendaftar, ada lima hal yang harus diserahkan yaitu akta pendirian badan hukum lembaga, susunan kepengurusan lembaga, surat keterangan domisili, pas foto pimpinan lembaga, dan surat pernyataan. Jika cakupannya nasional, mereka harus mendaftar di KPU RI, atau di KPU provinsi untuk tingkat provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk tingkat kabupaten/kota.

Dalam PKPU juga disebutkan pelaksanaan penghitungan cepat hasil pemilu wajb mendaftarkan diri ke KPU paling lambat 30 hari sebelum pemungutan saura. “Sedangkan pengumuman hasil hitung cepat dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat, atau dua jam setelah pukul 13.00,” kata Sigit.

Hasil survei juga tak boleh dipublikasikan ketika memasuki minggu tenang. Pelanggaran ketentuan waktu publikasi ini masuk dalam ranah pidana pemilu.

Mahkamah Konstitusi memang pernah mencabut ketentuan batasan mempublikasikan hitung cepat yang paling cepat bisa dilakukan sehari setelah pemilu. Namun, Sigit menjelaskan ketentuan itu hanya untuk Pemilu Pilpres, bukan untuk Pemilu Pileg. “Batasan publikasi hasil riset pada minggu tenang juga dicabut MK namun konteksnya untuk Pemilu Presiden,” kata Sigit.

Hal yang membedakan sebelumnya, setiap publikasi hasil survei dan hitung cepat, harus memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei, dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan hasil resmi penyelenggara pemilu.

KPU juga dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan kepada asosiasi lembaga survei untuk menilai kemungkinan pelanggaran etika yang dilakukan lembaga survei. “Pelanggaran etika dapat berbentuk peringatan atau larangan melakukan survei,” kata Arief.

Pelanggaran berat yang masuk ranah tindak pidana pemilu dikenaik sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur tenrang pemilu. Namun demikian, tak ada sanksi jika lembaga survei tersebut tidak melaporkan ke KPU. Lembaga survei yang mendaftar hanya akan dipublikasikan di website KPU sebagai lembaga yang terdaftar dan tidak liar.

Manager Program Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Sunanto, yang hadir dalam acara tersebut mengatakan, seharusnya setiap aturan yang dibuat harus ada dampak dan konsekuensinya. Namun, menurut Sunanto, PKPU ini tak akan memberikan dampak karena tak ada sanksi yang jelas.

“Peraturan yang tak memberikan dampak ya sama saja buang ke tempat sampah,” kata Sunanto. Sunanto mempertanyakan apa yang bisa dilakukan KPU jika misalnya lembaga survei tersebut ternyata tak pernah melakukan survei yang benar. (endonesia.com)

  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: Lembaga Survei Liar Akan Tersaring Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM