728x90 AdSpace

Latest News
Kamis, 16 Januari 2014

Lembaga Survei dan “Quick Count” Harus Lapor KPU

Lembaga survei dan penyelenggara hitung cepat atau quick count Pemilu, diharuskan untuk mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum. Pelanggaran terhadap ketentuan ini memang tak ada sanksinya namun publik diharapkan bisa menghukum lembaga tersebut sebagai lembaga yang tak jelas dan liar.

Komisioner KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Jakarta, Rabu (15/1), mengatakan, pelaporan ke KPU oleh lembaga survei dan lembaga penyelenggara hitung cepat itu kini sedang disiapkan KPU. “Jika tak ingin disebut lembaga liar, mereka harus melapor ke KPU,” kata Ferry.

Langkah penertiban secara administratif tersebut setidaknya bisa meminimalisasi banyaknya pertanyaan dari masyarakat soal lembaga survei dan hitung cepat yang tidak jelas. Baik tidak jelas metodologinya, tak jelas siapa di belakangnya, dan tak jelas pendanaannya.

Karena itu, dalam laporan ke KPU, lembaga-lembaga itu harus melaporkan metodologinya, serta sumber dananya. “Khusus untuk penyelenggara hitung cepat, mereka harus mendeklarasikan bahwa hasil hitung cepat tersebut bukan hasil resmi KPU,” kata Ferry.

Ketentuan yang harus diperhatikan untuk penyelenggara hitung cepat adalah soal penayangan hasil hitung cepat yang kini tak bisa lagi dilakukan secara sembarangan. “Paling cepat ditayangkan dua jam setelah berakhirnya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat,” kata Ferry.

Dengan demikian, jika pemungutan suara di Indonesia bagian barat ditutup pada pukul 13.00, maka penayangan hitung cepat paling cepat adalah pada pukul 15.00 WIB. Dua jam jeda tersebut digunakan untuk menyelesaikan coblosan bagai pemilih yang sudah datang dan masih antre hingga pukul 13.00.

Untuk lembaga survei, ketentuan yang harus ditaati adalah soal larangan publikasi hasil survei pada masa tenang. Pelanggaran terhadap penayangan hasil hitung cepat dan hasil survei tersebut masuk dalam tindak pidana yang diatur UU Pemilu No 8/2012, dengan ancaman pidana.

Dalam UU Pemilu memang sudah disebutkan, pelaksana kegiatan hitung cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara.

Ancaman pidana untuk penyelenggara hitung cepat jika tak mendeklarasikan bahwa hasil hitung cepat bukan hasil resmi KPU atau jika mempublikasikan sebelum jam yang ditentukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan dan denda paling banyak Rp 18 juta.

Bagi setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam masa tenang, diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.
Ketentuan itu telah selesai digodog KPU menjadi Peraturan KPU (PKPU) tentang Partisipasi Masyarakat. Dasar ketentuan dari PKPU merujuk pada UU Pemilu No 8 Tahun 2012, terutama Pasal 247. “Sudah selesai PKPU-nya, tinggal menunggu penomoran dari Kementerian Hukum dan HAM,” kata Ferry. (AmirSodikin.com)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: Lembaga Survei dan “Quick Count” Harus Lapor KPU Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM