728x90 AdSpace

Latest News
Rabu, 29 Januari 2014

KPU Pertimbangkan DPT Pemilih Tanpa NIK

Komisi Pemilihan Umum sedang mempertimbangkan bagaimana jika pemilih tanpa NIK, yang merupakan bagian dari persoalan 3,3 juta pemilih tanpa NIK, bisa tetap masuk dalam Daftar Pemilih Tetap. Alasannya, jika tak masuk dalam DPT, dikhawatirkan jika jumlahnya banyak bisa mempengaruhi logistik Pemilu Legislatif.

Komisioner KPU, Hadar N Gumay, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/1), mengatakan, jika sampai final penetapan DPT Pileg masih ada yang tak punya NIK, KPU akan memastikan apakah mereka akan masuk DPT saja atau Daftar Pemilih Khusus. Secara teks undang-undang, DPT memang harus memenuhi lima unsur kelengkapan identitas, termasuk harus punya NIK.

“Kalau jumlahnya besar, repot kan dia kalo masuk DPK, soalnya nanti akan berkaitan dengan kebutuhan logistik,” kata Hadar. Menurut UU, logistik surat suara memang hanya diproduksi berdasarkan jumlah DPT ditambah dua persen dari DPT, tanpa memperhitungkan DPK.

Dikhawatirkan, jika DPK melebihi dua persen, maka di lapangan akan timbul persoalan terkait logistik, terutama surat suara. “Buat apa memberikan hak memilih kalau akhirnya kesulitan logistik? Memang tak memenuhi 5 unsur identitas pemilih, tapi KPU sedang memikirkan apakah mereka bisa masuk DPT saja,” kata Hadar.

Hingga kini, dari dari 3,3 juta pemilih yang masuk DPT namun tanpa NIK tersebut kini tinggal 2,2 juta. Dengan demikian, ada perbaikan hingga 1 juta pemilih. “Ini cukup baik ada kemajuan perbaikan, kerja keras teman-teman di lapangan. Dalam masa penyempurnaan kami berharap bersih semua nantinya,” kata Hadar.

Posisi DPT saat ini susut menjadi 185.813.540 per 23 Januari 2014. Angka itu berarti susut dari sebelumnya 186.612.255 pada posisi 4 November 2013 dan 186.172.356 pada 4 Desember 2014.

Untuk memastikan agar kebutuhan logistik pemilu tidak terganggu, KPU sudah menempuh kebijakan untuk menggelar prakualifikasi lelang kebutuhan logistik berdasarkan angka-angka DPT awal. Namun, di kemudian hari, ketika DPT sudah mencapai angka final, perjanjian kontrak dengan pemenang lelang akan diamandemen demi menyesuaikan angka DPT yang mutakhir.

Dengan cara itu, seharusnya kebutuhan logistik Pemilu tetap terpenuhi. Memang akan ada DPK namun diharapkan angkanya tidak terlalu tinggi sehingga tak mengganggu DPT. (endonesia.com)


  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Posting Komentar

Item Reviewed: KPU Pertimbangkan DPT Pemilih Tanpa NIK Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM