728x90 AdSpace

Latest News
Senin, 27 Januari 2014

KPU Pastikan Akan Amandemen Kontrak Logistik

Hingga kini, Komisi Pemilihan Umum masih terus memutakhirkan daftar pemilih tetap. Guna menyesuaikan pemutakhiran data pemilih, Komisi Pemilihan Umum memastikan akan ada amandemen terhadap kontrak pengadaan logistik Pemilu.


Kepala Biro Logistik KPU, Boradi, di Jakarta, Jumat (24/1), menegaskan kontrak yang ditandatangani kemarin didasarkan pada perhitungan DPT yang belum selesai. Seperti diketahui sebelumnya, Bawaslu memberi kesempatan pada KPU untuk memutakhirkan DPT hingga 14 hari sebelum pemungutan suara.

"Nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita akan lakukan amandemen kontrak yang menyesuaikan jumlah DPT, ini untuk memghindari sanksi pidana," kata Boradi.

Boradi juga berpesan agar perusahaan pemenang tender tidak mencetak surat suara lebih dari yang sudah ditetapkan. Pelanggaran terhadap ketentuan ini adalah perbuatan pidana pemilu. "Apabila karena suatu hal mencetak melebihi angka yang ditetapkan, ada sanksi sesuai undang-undang pemilu yakni pidana kurungan dan denda," kata Boradi.

Jika sampai harus mencetak lebih harus membuat berita acara yang ditandatangani perusahaan pencetak dan petugas KPU, serta kepolisian dan Bawaslu. Itupun, setelah itu surat suara harus dimusnahka. "Ini untuk menjaga kita agar tidak kena pidana pemilu," kata Boradi.

Penghematan biaya
Komisioner KPU Arief Budiman mengatakan, proses tender pengadaan logistik telah dijalani KPU. Dari tender pengadaan tiga jenis logistik, telah berhasil menghemat dana APBN hingga Rp 421 miliar.

"Dari total anggaran pengadaan surat suara yang kita buat Rp 891 miliar, harga perkiraan sendiri adalah Rp 756 miliar, total penawaran Rp 345 miliar sehingga penghematan APBN mencapai Rp 415 miliar," kata Arief mencontohkan. Penghematan lain adalah dari pengadaan tinta yang bisa dihemat Rp 4,4 miliar, sedangkan dari pengadaan alat bantu tuna netra penghematannya Rp 1,6 miliar.

Arief memastikan, proses lelang telah berlangsung sesuai ketentuan yang berlaku dan dijamin tidak ada peran komisioner. Sehingga Arief berharap setelah kontrak, jangan permah perusahaan-perusahaan menghiraukan SMS dan telepon yang mengatasnamakan komisioner atau sekjen.

"Jangan pernah memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun, jangan sampai proses pemilu ini diributkan dengan dinodai penyelewengan. Kalau mengalami hal demikian mohon dilaporkan ke kita," kata Arief.

Perkembangan DPT
Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan hingga kini DPT masih terus dikonsolidasikan. "Masih ada dua provinsi yang memang belum masuk ke kita, Papua dan Papua Barat karena terkendala transportasi," kata Ferry.

Angka DPT memang terus bergerak untuk disempurnakan namun sudah tak ada penambahan, yang terjadi justru penurunan karena berbagai koreksi. Hal itu terjadi karena bagi pemilih yang belum terdaftar nantinya akan diakomodasi dalam Daftar Pemilih Khusus, bukan ke DPT.

"Angkanya turun, dulu 186,6 juta pada bulan November, kemudian Desember jadi 186,1 juta, sekarang mungkin kisaran 185 juta," kata Ferry.

DPT mengalami penyempurnaan dan angkanya turun karena beberapa diantaranya dihapus, misal karena meninggal dunia, diketahui belum cukup umur, menjadi TNI Polri, tidak dikenal atau data ganda itu.

KPU kini sedang fokus memasukkan NIK bagi pemilih yang belum memiliki NIK. Sebelumnya diketahui ada 3,3 juta pemilih yang NIK-nya belum jelas. Secara faktual mereka ada namun tinggal mengkoordinasikan NIK. Dari 3,3 juta pemilih tak memiliki NIK, kini diperkirakan tinggal 2 juta. (adm)
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

0 comments:

Poskan Komentar

Item Reviewed: KPU Pastikan Akan Amandemen Kontrak Logistik Rating: 5 Reviewed By: Endonesia.COM